Independensi Penyidik Tipikor Di Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pengalihan Status Kepegawaian Monjadi Pegawoi Negori Sipil = Independency of Corruption Investigators in the Corruption Eradication Commission in the Transfer of Employee Status to Civil Servants

Pembentukan Undang-Undang Selama "Lame Duck Session" di Indonesia: Telaah atas Pembentukan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi = Formation of Laws During the “Lame Duck Session” in Indonesia: An Examination of the Formation of Laws Concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD as well as the Law Concerning the Corruption Crime Eradication Commission

Analisa yuridis perbedaan penerapan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 terhadap kepala daerah sebagai pelaku tindak pidana korupsi terkait penggunaan APBD untuk kepentingan pribadi atau yang tidak sesuai peruntukannya

Peran kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara di luar persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi = The role of state attorney in restitution of state financial losses the court trial against corruption cases

Penentuan Unsur Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara = Determination of State Losses in Corruption in the Context of State Financial Losses Settlement