Karakteristik dan Kompetensi Absolut Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) = Characteristics and Absolute Competence of Unlawful Acts by Government Agencies and/or Officials with the enactment of Perma Number 2 of 2019 (Case Study of the Decisions of the South Jakarta District Court and the Jakarta State Administrative Court

Ketidak Pastian Hukum Dalam Investasi atas Pencabutan Izin Usaha Pertambangan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal = Legal Uncertainty in Investment on the Revocation of Mining Business License by the Investment Coordinating Board

Dampak pengambilalihan saham pada perusahaan tambang terhadap izin usaha pertambangan (IUP) = The impact of shares takeover to the mining permits

Tumpang tindih izin usaha pertambangan mineral dan batubara (Studi kasus PT Ridlatama Tambang Mineral) = Overlapping mineral and coal mining business license (Case study PT Ridlatama Tambang Mineral)

Kewenangan gubernur dalam pencabutan izin usaha pertambangan setelah berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah: studi kasus: pencabutan izin usaha pertambangan PT Sebuku Batubai Coal = Governor's authority in revoking mining permits after the enactment of law number 23 of 2014 concerning regional government: case study: revocation of PT Sebuku Batubai Coal Mining Permit