Permasalahan Tata Kelola Aparatur Sipl Negara Secara Desentralisasi Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara = The Problems of State Civil Apparatus Centralized Management In Indonesian Act No. 5 of 2015 Concerning State Civil Apparatus

Mencegah pejabat tata usaha negara sebagai tergugat dalam peradilan tata usaha negara analisis hukum dan peraturan perundang-undangan

Kedudukan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam putusan pengadilan tata usaha negara

penguatan kapasitas negara (state capacity) dalam mencapai kepolisian demokratis (democratic policing) reserse Polri dengan pendekatan soft systems methodology = Strengthening the state capacity in achieving democratic policing in the crime investigation division of the Indonesian National Police using a soft systems methodology approach

Redefinisi keputusan tata usaha negara berdasarkan pasal 87 undang-undang nomor 30 tahun 2014 dan implikasinya terhadap wewenang peradilan tata usaha negara = Redefinition of state administrative decision to article 87 of law number 30 year 2014 and its implication to the authority of state administrative judicature / Hevi Dwi Oktaviani