Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query
ABSTRAK
Fungsi pelayanan publik dari waktu ke waktu harus terus ditingkatkan. Namun keseimbanganantara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang diterapkan harus diwujudkan. Indikator pelayanan publik menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi pelayanan yang telah diberikan. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan berbasis standar pelayanan minimal di Kabupaten Samosir dianalisis berdasarkan pada kriteria pelayanan...
Jakarta : Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi , 2019
320 JPAN 9 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
ABSTRAK
Tulisan ini berkenaan dikeluarkannya Perpres No. 39 Tahun 2019 oleh pemerintah Joko Widodo tentang satu data Indonesia. Peraturan tersebut mengharapkan terwujudnya satu data Indonesia yang terintegrasi, konsisten, dan akurat, sehingga seluruh kebijakan dari setiap instansi yang analisisnya bersumber dari satu data Indonesia menjadi terpadu, terarah, dan tepat sasaran. Peraturan tesebut...
Jakarta : Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi , 2019
320 JPAN 9 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Winer Sihole, author
ABSTRAK
Keberlanjutan dan oenguatan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. salah satu aspek terpenting dari proses reformasi birokrasi tersebut adalah upaya untuk terus mengembangkan profil sumber daya manusia aparatur yang berkinerja tinggi, berintegrasi, profesional, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, serta memiliki jiwa...
Jakarta : Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi , 2019
320 JPAN 9 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Susi Dwi Harijanti, author
ABSTRAK
tulisan ini adalah respon terhadap UU No. 25 Tahun 2019 tenatng pelayanan publik. Setelah 10 Tahun berlaku perlu adanya tinjaun kembali mengenai ketentuan-ketentuan yang dirasa masih belum mengakomodasi atau belum menjawab tantangan penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin kompleks. Hal tersebut mengingat kekurangan utama yang melekat pada hukum tertulis...
Jakarta : Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi , 2019
320 JPAN 9 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Andi Adiyat Mirdin, author
ABSTRAK
PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidanan dengan penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Norma tersebut sudah ada bahkan sejak undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian...
Jakarta : Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi , 2019
320 JPAN 9 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
