Ditemukan 81 dokumen yang sesuai dengan query
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 2008
351KOMK003
Multimedia Universitas Indonesia Library
Johanes Danang Widoyoko, author
ABSTRAK
Pemerintah dan lembaga-lembaga internasional merekomendasikan penggunakan electronic procurement sebagai strategi untuk memberans korupsi. Akan tetapi, berdasarkan telaah atas kasus korupsi kontemporer, reformasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak mampu menghentikan korupsi. Alih-alih terkontrol, korupsi justru bertransformasi ke dalam bentuk baru menyesuaikan dengan peraturan pengadaan yang telah direformasi. Dengan mengkaji...
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018
364 INTG 4:2 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Hariman Satria, author
ABSTRAK
Di Indonesia ada 2 putusan pengadilan terkait dengan pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi yakni Putusan PT GJW dan Putusan PT CND. Dalam kedua putusan itu, kesalahan (mens rea) korporasi dinyatakan terbukti sehingga dikenai pertanggungjawaban pidana. Kajian ini difokuskan pada cara pembuktian kesalahan korporasi dalam tindak pidana korupsi. Untuk mengurai...
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018
364 INTG 4:2 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Hesti Widyaningrum, author
ABSTRAK
Perjanjian Investasi Internasional justru dapat melemahkan eksistensi penegakan hukum di Indonesia atas pemberantasan korupsi. Baiknya, Perjanjian Investasi Internasional di Indonesia, perlu mencantumkan pelarangan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pra, pasca maupun perpanjangan perjanjian investasi internasional sebagaimana yang dilakukan India dalam model Bilateral Investment Treaties (BIT) mereka. Selain itu, Investor dapat...
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018
364 INTG 4:2 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Jimmy Daniel Berlianto Oley, author
ABSTRACT
This article aims to explain the vulnerabilities of Indonesia's extractive industry governance to the illicit financial flows. Earlier studies figured out that the company in extractive industry has been found to be one of the prominent actors of illicit financial flows. In the case of Indonesia during the period...
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018
364 INTG 4:2 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Mei Susanto, author
ABSTRAK
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menguji konstitusionalitas obyek hak angket DPR terhadap KPK menimbulkan permasalahan dan perdebatan hukum, khususnya dapat tidaknya penggunaan hak angket DPR terhadap KPK sebagai lembaga negara independen. Permasalahan dalam penelitian adalah apakah pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan a quo telah tepat menempatkan KPK sebagai obyek hak...
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018
364 INTG 4:2 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Oryza Sativa, author
ABSTRACT
This paper investigates how Anti-Corruption Authorities (ACA) make use of performance measurement in order to improve performance management. The research framework has been developed from Ferreira and Otley (2009). The authors used a qualitative method with multiple case study in order to perform comparative research. Indonesia's Komisi Pemberantasan Korupsi and...
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018
364 INTG 4:2 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Supeni Anggraeni Mapuasari, author
ABSTRAK
Dengan terungkapnya kasus korupsi yang banyak menjerat wakil rakyat, penelitian ini termotivasi untuk mengeksplorasi kajian teoritis tentang masifnya tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi dari sudut pandang konsensus sosial. Menggunakan berbagai perspektif teori (issue contingent model, theory of delinguency, dan teori fraud triangle), tulisan ini menguraikan motivasi intrinsik pelaku dan...
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018
364 INTG 4:2 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Syahdu Winda Winda, author
ABSTRAK
Dalam era Jaminan Kesehatan Nasional, tata kelola obat harus menerapkan kendali mutu dan kendali biaya. Pemerintah telah menetapkan Formularium Nasional (FORNAS) sebagai kendali mutu dan e-catalogue obat sebagai kendali harga. Dalam upaya pencegahan korupsi, FORNAS dan e-catalogue diharapkan dapat merombak praktik korupsi dalam peresepan dan pengadaan obat. Melalui FORNAS, telah...
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018
364 INTG 4:2 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Dwi Siska Susanti, author
ABSTRAK
Berdasarkan data penanganan kasus tindak pidana korupsi maupun berbagai survei dan penelitian terkini menunjukkan bahwa pihak swasta atau korporasi di Indonesia tidak hanya sebagai korban dari sistem yang korup, namun juga menjadi pelaku korupsi itu sendiri. Oleh karenanya, korporasi merupakan salah satu pihak yang seharusnya turut berperan serta dalam melakukan...
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018
364 INTG 4:2 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
