Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHingga saat ini, telah lebih dari 15 tahun sejak Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa 1325 tahun 2000 disahkan. Beberapa resolusi lainnya sebagai pendukung resolusi tersebut juga telah disepakati. Namun demikian, wanita masih perlu berjuang untuk memperoleh haknya, terutama di Negara Negara konflik dan pasca konflik. Mendukung peranan wanita untuk resolusi pembangunan paska konflik dapat menjadi salah satu tema bagi program unggulan Indonesia. Sebelumnya, pada saat kampanye sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2019 hingga 2000, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan jumlah wanita pada Pasukan Penjaga Keamanan PBB. Terkait dengan hal ini, Indonesia perlu menyusun program yang dapat mendukung peran Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2019 hingga 2020."

"ABSTRAKSejak pemilihan umum presiden Amerika Serikat yang dilaksanakan pada tahun 2016, Donald Trump terus memunculkan kebijakan kontroversional yang tidak hanya memengaruhi hubungannya di tingkat nasional, tetapi juga kerja sama dengan Negara lain, termasuk Indonesia. Sebagaimana pelaksanaan politik internasional, Indonesia sebagai Negara yang berdaulat juga mempunyai politik luar negeri. Dengan prinsip bebask aktif dan ribuan teman, tanpa musuh, Indonesia mempunyai berbagai pilihan cara untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan kontroversial Negara lain, termasuk kebijakan luar negeri AS yang baru dibawah pemerintahan Trump. Indonesia lebih memilih memilih untuk menggunakan pendekatan soft, seperti negosiasi, kerja sama, dan berbagi informasi daripada menggunakan tindakan koersif, seperti perang. Berdasarkan semua hal tersebut, kebijakan yang dipilih oleh Indonesia untuk menghadapi kebijakan pemerintahan Trump adalah dengan menggunakan diplomasi."

"ABSTRAKIndonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 16.056 pulau terdaftar dengan luas wilayah laut mencapai 5.9 juta km2. Letaknya yang strategis ditandai dari hadirnya beberapa titik sumbat perdagangan dunia di wilayah Indonesia, yakni Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Dimana kini, sekitar 2/3 perdagangan minyak dunia dan lebih dari setengah total pelayaran kapal container dengan nilai 5.4 trilyun USD melewati jalur Selat Malaka untuk menuju ke Laut Tiongkok Selatan. Namun demikian, Indonesia seakan abai terhadap nilai strategis wilayah maritimnya dengan berbagai kebijakan yang disebut Prof. Geoffrey Till sebagai sea blindness. Salah satu yang terlihat adalah dari kebijakan postur pertahanan Indonesia yang dijalankan dengan mengadopsi sistem pertahanan territorial. Pemahaman mendasar ini diperlukan guna membenahi dan menata ulang sistem pertahanan Indonesia yang sesuai dengan realitas letak geografis Indonesia, sebagai Poros Maritim Dunia."