Hasil Pencarian

Ditemukan 74 dokumen yang sesuai dengan query

R. Fajar Umar, author

Penambangan minyak tanpa izin (ilegal) di Wonocolo: studi kasus penambangan minyak tanpa izin (ilegal) di Wonocolo field CEPU PT Pertamina EP = Illegal oil mining in wonocolo: case study of illegal oil mining in Wonocolo field CEPU PT Pertamina EP

ABSTRAK
Penelitian ini mendeskripsikan tentang mekanisme pencegahan kejahatan yang diterapkan oleh Pertamina EP dalam mencegah terjadinya penambangan minyak tanpa izin ilegal di Wonocolo Field CEPU PT Pertamina EP. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Peneliti mencoba melihat faktor-faktor penyebab terjadinya penambangan minyak ilegal kejahatan melalui teori Broken Windows...

2017

S67919

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rido Pradana, author

Perbandingan pertanggungjawaban antara tindak pidana korupsi dan pelanggaran administrasi dalam perizinan pertambangan = Comparison of responsibility between corruption and administrative violation in mining licensing

ABSTRAK
Masalah perizinan pertambangan pada dasarnya merupakan masalah hukum administrasi. Hal ini disebabkan karena perizinan merupakan salah satu bentuk keputusan beschikking sepihak yang diberikan oleh badan atau pejabat pemerintahan kepada perusahaan tambang yang mengajukan izin tambang untuk melakukan kegiatan pertambangan. Tetapi dalam penerbitan izin, terdapat pelanggaran-pelanggaran administrasi yang pada umumnya dalam...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tambunan, Felix Marcel, author

Tinjauan yuridis perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dari sudut hukum perikatan perdata (PKP2B antara pemerintah Indonesia dengan pt Arutmin Indonesia)

Negara menaruh perhatian penting pada pertambangan batubara, dalam mengoptimalkan pengusahaan pertambangan batubara dengan bekerjasama dengan pihak swasta baik dalam dan luar negeri yang berbentuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara merupakan pola campuran (mixed) antara pola Kontrak Karya dan Kontrak Production Sharing, dimana dalam ketentuan-ketentuan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S21093

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rifcky Amarthtya Ardiatama Utomo, author

Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara = Authority of Mineral And Coal Mining Management After The Enactment Of Law No. 3 of 2020 On The Amendment To Law Number 4 of 2009 On Mineral And Coal Mining

Skripsi ini membahas kewenangan Pemerintah dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara setelah ditetapkannya UU No. 3 Tahun 2020 beserta peraturan pelaksananya. Penelitian ini dilakukan secara yuridis-normatif dengan mengkaji dan membandingkan perkembangan peraturan perundang-undangan terkhususnya pada sektor pertambangan mineral dan batubara. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan pada “Hak Menguasai Negara”...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Revia Adini, author

Kewenangan gubernur dalam pencabutan izin usaha pertambangan setelah berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah: studi kasus: pencabutan izin usaha pertambangan PT Sebuku Batubai Coal = Governor's authority in revoking mining permits after the enactment of law number 23 of 2014 concerning regional government: case study: revocation of PT Sebuku Batubai Coal Mining Permit

Implikasi lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan perubahan kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan. Adanya perubahan kewenangan tersebut menimbulkan suatu kemungkinan terjadinya kesalahan dari pejabat pemerintah dalam melakukan kegiatan pengaturan dan pengurusan di sector pertambangan. Oleh karenanya, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hadityo, author

Implikasi Penerapan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara Dalam Pemenuhan Pasokan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri = Implications Of the Application Of Article 5 Paragraph 1 Of Law Number 4 Of 2009 Concerning Minerals And Coal In Fulfilling Coal Supply For Domestic Interests

Mineral dan Batubara sebagai salah satu komoditas industri yang berasal dari kekayaan alam Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan pokok bahasan utama dalam studi ini. Produk legislasi yang mengatur tentang Mineral dan Batubara tidak berdiri sendir tetapi juga berkaitan dengan undang-undang lain meliputi Undang-Undang tentang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library