Hasil Pencarian

Ditemukan 519 dokumen yang sesuai dengan query

Sitepu, Onasis, author

Pendekatan aset komunitas terdampak bencana alam dalam pemanfaatan lahan relokasi studi kasus di Kabupaten Karo = Assets approach natural disaster affected communities in the land use relocation case study in Karo / Onasis Sitepu

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pendekatan aset komunitas terdampak bencana alam dalam pemanfaatan lahan relokasi studi kasus di Kabupaten Karo Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lahan relokasi sebagai modal lingkungan membutuhkan reorganisasi untuk meningkatkan daya lenting melalui pertanian konservasi tanah dan air....

2017

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Pinckey Triputra, author

Gentrifikasi perkotaan

2010

MK-pdf

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Fitria Daru Anggraeni, author

Pengaruh jarak dari kawasan pariwisata terhadap nilai tanah di Kabupaten Badung, Bali = The effect of distance from tourism area to land value in Badung Regency Bali / Fitria Daru Anggraeni

ABSTRAK
Kebijakan tata ruang dan wilayah Kabupaten Badung membagi pengembangan wilayah menjadi beberapa wilayah yaitu Wilayah Badung Utara dan Wilayah Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian, sedangkan Wilayah Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan. Kegiatan pariwisata di Wilayah Badung Selatan terpusat pada kawasan pariwisata Kuta, Tuban, dan Nusa Dua. Kondisi ini...

2018

T49648

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maulana Hasanudin, author

Perjanjian pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan (studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2425 K/PDT/2015) = Land Use Agreement on HPL by Third Party (Study of the Supreme Court Verdict Number 2425 K/PDT/2015)

ABSTRAK
Hak Pengelolaan sebagai hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Dalam (HPL) dapat dipahami adanya hak menguasai negara sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Substansi HPL meliputi kewenangan publik dan privat untuk: merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan, menggunakan tanah tersebut...

2019

T52391

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Citra Ayu Lestari, author

Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Memastikan Terlaksananya Asas Tunai dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak atas Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 215/Pdt.G/2014/PN.Bks) = The Role and Responsibility of the Ppat to Ensure the Implementation of the Cash Principle in Making Sale and Purchase Deeds in the Process of Sale and Purchase of Land Rights (Analysis of Decision of Bekasi District Court Number 215 /Pdt.G/2014/PN.Bks)

Undang-Undang Pokok Agraria menganut asas yang diterapkan dalam hukum adat. Berkaitan dengan jual beli hak atas tanah, asas yang dianut adalah asas terang dan tunai yang menjadi syarat sahnya jual beli hak atas tanah. Untuk menuhi asas terang, maka jual beli harus dilaksanakan dihadapan PPAT, sedangkan untuk memenuhi asas tunai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52467

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Sultan Nurriza, author

Pengaruh faktor penentu harga tanah terhadap perubahan harga tanah di sekitar komplek olahraga Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan = The influence of land price determinants toward land price change around Jakabaring sport complex, Palembang City, South Sumatera

ABSTRAK
Dewasa ini, kota sebagai pusat penggerak kegiatan ekonomi mengalami percepatan perubahan aspek fisik dan sosial wilayah. Salah satu wilayah administrasi perkotaan di Indonesia yang mengalami perkembangan pesat tersebut adalah Kota Palembang. Tingginya aktivitas perdagangan, jasa, dan agenda olahraga di Kota Palembang mendorong pemerintah setempat untuk mengembangkan pembangunan pusat kota baru...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ranty Dwiroyani, author

Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya tanpa adanya bukti kepemilikan tanah : studi kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 = The notary's responsibility for the deed he made without evidence of land ownership : case study of The Decision of The Notary Regional Inspectorate of DKI Jakarta Number 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017

Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta yang sama bunyinya dengan asli akta atau minuta akta. Apabila dalam minuta akta terdapat cacat hukum, maka begitu juga dengan salinan aktanya. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan akta yang dibuat oleh notaris tanpa adanya bukti kepemilikan tanah,...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T53595

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Redha Rahmanita, author

Perilaku notaris sebagai individu yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pihak ketiga (studi kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Barat Nomor 01/Pts/Mj.PWN.SBR/06/ 2018) = Public notary as individual who does not do their duty to third party (case study to Regional Supervisor Assembly Decision of West Sumatera Number 01/Pts/Mj.PWN.SBR/06/2018)

Notaris dalam melakukan perjanjian dengan para pihak dalam aktanya dapat dihadapkan pada konteks sebagai pribadi dan sebagai Notaris. Permasalahan dalam tesis ini yaitu: Bagaimana tanggungjawab Notaris sebagai individu dan sebagai pejabat umum dalam melaksanakan janji, dan bagaimana pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah terhadap sanksi yang dikenakan dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T54297

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Soraya Rafika Putri, author

Pembatalan akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah yang mengetahui adanya cacat hukum: studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 888/K/Pdt/2016 = The annulment of the deed by an authorized deed maker official due to legal related issue. Case study of the decision obtained by the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 888/K/Pdt/2016

Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku Pejabat umum di bidang pertanahan bisa saja bertindak lalai di dalam pembuatan akta sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta sebagaimana dalam kasus yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888/K/Pdt/2016. Dengan ini Penulis hendak membahas mengenai dua permasalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54277

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Intan Novita Isyannalia, author

Perjanjian pengikatan hibah atas obyek hak atas tanah: studi kasus antara PT. A dengan PT. B = The agreement on binding of grants to object of land rights: case study between PT. A and PT. B

Secara das sollen, hibah tanah harus dilakukan dengan akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Namun, secara das sein dikenal adanya perjanjian pengikatan hibah tanah. Permasalahan hukum muncul manakala perjanjian tersebut tidak segera ditindaklanjuti dengan pembuatan akta hibah, sedangkan obyek hibah sudah digunakan oleh penerima hibah, seperti dalam kasus Perjanjian Pengikatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53762

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian