Ditemukan 1084 dokumen yang sesuai dengan query
Hendy Christantia, author
ABSTRAK
Notaris/PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
otentik. Dalam menjalankan tugasnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat
untuk membuat akta otentik dengan berdasarkan keterangan dan identitas dari
para penghadapnya. Tanggung jawab Notaris/PPAT hanya terbatas kepada
kebenaran formil semata dari keterangan dan identitas dari para penghadapnya
namun dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1023K/PDT/2004,
Notaris/PPAT dihukum untuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39042
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Raden Roro Cantik Dwita Kartika, author
Notaris adalah pejabat umum yang miliki kewenangan untk membuat akta otentik dan melakukan pengesahan kecocokan fotokopi. Suatu Perseroan Terbatas untuk dapat melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh seorang direksi atau orang yang diberi kuasa untuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
Dalam menjalankan kewenangan jabatannya, Notaris...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39041
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yudistina Eka Kumala, author
Kode Etik mewajibkan Notaris untuk memasang papan nama dilingkungan kantornya dengan ukuran, bentuk, material, isi dan penulisan serta cara pemasangan tertentu. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemui pelanggaran dalam penggunaan papan nama Notaris tersebut, seperti halnya papan nama yang ukuran dan material yang dipergunakannya berlebihan sehingga sarat akan unsur promosi,...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38960
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Angelina, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas kasus penggelapan BPHTB yang dilakukan oleh
notaris/PPAT ASD. Pokok permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana
tanggung jawab hukum notaris/PPAT ASD yang melakukan penggelapan BPHTB
ditinjau dari hukum pidana dan kode etik PPAT serta apakah penggelapan
BPHTB yang dilakukan oleh notaris/PPAT ASD dapat dikategorikan sebagai
pelanggaran kode etik ataukah hanya pelanggaran pidana. Dari...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39037
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rima Intania, author
ABSTRAK
Notaris yang tidak lagi menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum disebut sebagai
Werda Notaris. Dalam praktek, Werda Notaris dapat dituntut atas akta yang pernah
dibuatnya selama ia masih menjabat sebagai Notaris. Tuntutan yang dilakukan
terhadap Werda Notaris terkait akta yang dibuatnya selama masih menjabat sebagai
pejabat umum dapat dikaitkan dengan ketentuan daluwarsa dalam Kitab Undang-
Undang...
2014
T38761
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Johan Chandra, author
ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 49/PUU-X/2012 menyatakan Frasa “dengan
Persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan
Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan pertimbangan bertentangan dengan
asas kesamaan d muka hukum dan rasa keadilan serta kekuasaan kehakiman yang merdeka.
Sebelum dan sesudah putusan Mahkamah konstitusi, penegakan hukum terhadap...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39259
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ika Rizky Chandrasari, author
ABSTRAK
Majelis Pengawas Notaris adalah Lembaga baru yang diatur dalam Undang –
Undang Jabatan Notaris yang berwenang untuk menyelenggarakan sidang
pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris yang diduga melakukan
pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dan atau kode etik notaris. Struktur dan
Komposisi anggota Majelis Pengawas Notaris, cara pengangkatan, sistem sanksi
pemberhentian dari jabatan yang bersifat pengusulan kepada...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39356
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bernidica Ditrianbiamalia, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai adanya ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 4 butir 1 Kode Etik Notaris yang mengatur tentang kantor Notaris dimana dalam dua ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Notaris hanya boleh memiliki 1 (satu) kantor dan tidak boleh membuat...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39047
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Heny Setiawan, author
ABSTRAK
Notaris memiliki peranan penting dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas, yaitu
dalam hal pembuatan akta pendirian sampai dengan proses pengajuan
permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas. Ketentuan
Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa
Perseroan Terbatas harus didirikan sedikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebih
dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39048
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Rizky Aldila, author
ABSTRAK
Pada dasarnya dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaannya Menteri
membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen
Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalam
menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah di bidang hukum dan HAM.
Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada
Pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara...
2013
T39218
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
