Hasil Pencarian

Ditemukan 280 dokumen yang sesuai dengan query

Maria Anggrainy Hapsari, author

Perbedaan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Film Cerita Impor Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 = The difference in the imposition of value added tax upon Import feature Film based on the regulation of the Minister of finance Number 75/FMD. 03/2010 and the regulation of the Minister of finance Number 102/FMD. 011/2011 / Maria Anggrainy Hapsari

[ABSTRAK
Selama ini para importir hanya melaporkan kewajiban pajak seharga cetak kopi film sebagai Nilai Pabean. Pada saat DBC melakukan audit terhadap beberapa perusahaan importir film, ditemukan bahwa importir tersebut memiliki utang pajak terhadap royalti atas pembayaran ke luar negeri kepada produsen film di luar negeri. Utang pajak tersebut timbul karena terdapat perbedaan persepsi mengenai pengenaan...

2015

T43978

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhamad Adi Prianto, author

Pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap jasa pengelolaan dana investasi pada Asuransi Unit-Link = Introducing value added tax toward investment fund management services on Unit-Link Insurance

Jasa asuransi merupakan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, pemegang polis dibebaskan dari penarikan PPN oleh perusahaan asuransi baik yang merupakan beban ataupun biaya yang dikenakan kepada pemegang polis. Dinyatakan dalam pasal 4A ayat (3) huruf e UU No. 42 Tahun 2009 jasa asuransi adalah jasa yang tidak dikenakan...

2016

S64349

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Simanullang, Sondar, author

Analisis tantangan base erosion pajak pertambahan nilai dalam ekonomi digital di Indonesia = Analysis of base erosion challenges for value added tax in digital economy in Indonesia / Sondar Simanullang

ABSTRAK
Tesis ini menganalisis bagaimana mengatasi tantangan base erosion berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai dalam ekonomi digital di Indonesia, dan implementasi rekomendasi Laporan Final Aksi 1 Proyek BEPS OECD/G20 Adressing Tax Challenges of the Digital Economy. Perdagangan elektronik e-commerce merupakan model bisnis yang menjadi tulang punggung ekonomi digital di Indonesia. Dalam...

2017

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Haula Rosdiana, 1971-, author

Teori pajak pertambahan nilai: kebijakan dan implementasinya di Indonesia

Jakarta: Ghalia Indonesia , 2011

336.243 HAU t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sayyidus Wisnu Widagdo, author

Pengaturan pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap barang tidak berwujud dan jasa dari luar daerah pabean dalam electronic commerce = Value added tax: regulation on imposition of intangible goods and services from outside the customs area on elcetronic commerce

Perkembangan perdagangan secara elektronik (e-commerce) telah menyebabkan berkembangnya jenis barang dan jasa yang dijual di media tersebut. Dengan tingginya pengguna internet di Indonesia maka hal ini menjadikan adanya urgensi bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perhatiannya atas pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap barang dan jasa digital. Metode penelitian dalam penelitian ini...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ana Nurul Khayati, author

Tinjauan yuridis terhadap pengenaan pajak pertambahan nilai dalam transaksi pembiayaan murabahah pada jasa di bidang perbankan: Studi kasus terhadap PT Bank Syariah Mandiri

Perkembangan perbankan syariah akhir-akhir ini semakin pesat baik melalui pembukaan badan usaha perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah maupun pembukaan unit-unit usaha syariah pada bank-bank konvensional. Adapun kegiatan bank umum syariah antara lain adalah menyalurkan dana melalui pembiayaan dengan skema murabahah, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual bell. Dalam penerapan skema...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16467

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lumban Tobing, Parismatua

Pemberian restitusi PPN atas barang kena pajak ekspor ditinjau dari hubungan kerja direktorat jendral pajak dengan direktorat jendral bea dan cukai = VAT restitution application on taxable export goods viewed from cooperation between the general directorate of taxation and the general directorate of custom and excise

Permasalahan yang dibahas dalam penetitian ini dibatasi pada pola-pola kemungkinan terjadinya restitusi pada PPN atas barang ekspor yang fiktif serta terjadinya hal tersebut sebagai akibat pola hubungan kerja antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang kurang baik.

Teori yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan tesis ini...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006

T22239

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Robert, author

Tinjauan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Premi Asuransi di Indonesia = the Review of taxing value added tax on insurance premium in Indonesia

Seiring dengan meningkatnya pembiayaan pembangunan, pendapatan pajak akan menjadi ujung tombak penerimaan di masa mendatang Pemerintah terus menggali potensi penerimaan yang bersumber dari pajak baik dengan cara intensifikasi maupun dengan cra ekstensifikasi. Otoritas fiskal di Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tengah menjajaki peluang melakukan ekstensifikasi potensi pajak dengan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006

T21605

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Timotius Jositrianto, author

Analisis pelaksanaan pengenaan PPN atas penyerahan barang kena pajak antar cabang ditinjau dari asas pemungutan pajak dan Legal Character PPN = Analysis of the taxing implementation on taxable goods delivery between branches with taxation system principles and VAT's legal character

Dalam kebijakan makro, pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang potensial, yang jika digarap secara intens, akan memberi hasil yang memadai untuk rnenutup pembiayaan pembangunan. Untuk menyusun suatu kebijakan pajak yang ideal perlu diperhatikan dan dipertimbangkan asas-asas pemungutan pajak serta legal character dari pajak tersebut.

Kebijakan pengenaan PPN atas penyerahan BKP antar...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006

T21623

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nimas Setia Ningsih, author

Analisis kebijakan fasilitas pajak pertambahan nilai tidak dipungut atas impor barang kena pajak untuk kegiatan pemanfaatan panas bumi = Analysis of non-collected value added tax facilities policy on imports of taxable goods used for geothermal utilization activities

Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atas impor Barang Kena Pajak untuk kegiatan pemanfaatan panas bumi merupakan kebijakan untuk mendukung program pemerintah terkait ketersediaan listrik. Sebelumnya atas impor tersebut telah diberikan fasilitas dibebaskan. Industri pertambangan yang mendapatkan fasilitas ini hanya industri panas bumi. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menganalisis kebijakan...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian