Hasil Pencarian

Ditemukan 558 dokumen yang sesuai dengan query

Savitri Andriani, author

Peran dan tanggung jawab notaris dalam pemisahan tidak murni perusahaan spin off = Roles and responsibilities of public notary in company s spin off

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan danperan notaris dalam pemisahaan tidak murni spin off yang diatur didalam Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga kini peraturan pemerintah tentang pemisahan tidak murni spin off belum diterbitkanoleh pemerintah. Meskipun demikian telah banyak perusahaan di Indonesia...

2018

T50843

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yeni Tan, author

Analisis Atas Pembuatan Akta Perubahan Perjanjian Utang Piutang Yang Dibuat Notaris Dalam Kondisi Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 324 PK/Pdt/2018) = Analysis on Amendment of Debt Agreement Deed Made By Notary in the Misuse Conditions (Case Study Verdict of The Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 324 PK/Pdt/2018)

Notaris sebagai pejabat umum mendapatkan kewenangan atributif dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi publik dengan membuat alat bukti berupa akta autentik. Sudah sepatutnya, Notaris tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Jabatan Notaris. Dalam kasus ini, Notaris membuat akta perubahan perjanjian utang piutang yang mengandung cacat kehendak para pihak...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T53158

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jesseline Tiopan, author

Implikasi hukum atas ketidakwenangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai pengganti akta pinjam meminjam dengan jaminan (studi putusan MPW Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017) = The legal implication of unauthorization in the making of pre-purchase and sale agreement in lieu of secured loan agreement (study of The Notarial Inspectorate Regional of Province DKI Jakarta Verdict Number 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017)

Akta autentik biasanya berisi suatu perjanjian dengan akibat hukum yang disepakati oleh para pihak. Yang berwenang untuk membuat akta autentik adalah Notaris. Dalam Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017, Notaris sedang dalam keadaan tidak berwenang untuk menjalankan jabatannya dan juga salah melakukan penerapan hukum sehingga akta...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T53528

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hestu Waskito, author

Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Autentikasi Dokumen yang Dilegalisasi Secara Elektronik (Studi Kasus Aplikasi Legalisasi Elektronik (Alegtron) Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia) = Legal Liability for The Operator of Authentication System of Electronically Legalised Documents (A Case Study of Electronically Legalized Application (Alegtron) Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia).

Notaris adalah pejabat publik yang salah satu wewenangnya adalah melakukan legalisasi. Legalisasi dilakukan terhadap dokumen publik yang berasal dari Indonesia yang akan digunakan di luar Negeri atau sebaliknya yang dilaksanakan oleh Notaris atau Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Aplikasi Legalisasi Elektronik (ALEGTRON). Dalam pelaksanaannya ALEGTRON belum menerapkan prinsip-prinsip keandalan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54957

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Galuh Purborini, author

KAJIAN MENGENAI PENGATURAN PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BERISI HAL-HAL LAIN YANG DIPERJANJIKAN SELAIN HARTA KEKAYAAN (STUDI PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PASAL 29 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN IMPLEMENTASIN = STUDY ON REGULATIONS FOR THE MAKING OF A MARRIAGE AGREEMENT CONTAINING OTHER PROBLEMS PROMISED OTHER THAN ASSETS (STUDY OF MAKING MARRIAGE AGREEMENTS RELATED TO ARTICLE 29 PARAGRAPH (2) OF LAW NUMBER 1 OF 1974 ABOUT MARRIAGE AND HOW IT'S IMPLEMENTED BY A

Tesis ini membahas mengenai pengaturan pembuatan perjanjian perkawinan yang berisi hal-hal lain yang diperjanjikan selain harta kekayaan yang dengan mengkaitkannya terhadap pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan implementasinya oleh Notaris. Permasalahan dalam penulisan ini ialah seperti apa batasan isi perjanjian perkawinan yang tidak hanya...

2019

T54771

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Clifford Erikson Kwandang, author

Analisa Kewajiban Notaris dalam Penggunaan Radio Frequency Identification Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai Penunjang Keamanan Pengenalan Penghadap = Analysis of Notary Obligations in the Use of Radio Frequency Identification in Residential Identity Card as Security Measure for Recognition of Appearers.

Penelitian ini membahas mengenai legalitas penggunaan chip RFID yang terdapat pada KTP Elektronik sebagai tindakan untuk menanggulangi penggunaan identitas palsu pada saat pengenalan penghadap di Notaris, agar menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya yang mana...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tris Nur Patrini, author

Peranan notaris untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam transaksi kredit bank

Sulitnya penanganan kredit bermasalah termasuk penanganan kasus-kasus besar yang jumlahnya sangat berpengaruh terhadap likuiditas bank-bank pemerintah menunjukkan bahwa penanganan kredit bank bermasalah tidak dapat dilakukan dengan mudah karena memerlukan waktu lama dan biaya besar. Kondisi seperti itu bisa muncul sebagai akibat dari kelalaian, kecerobohan dan buruknya kinerja sebagian dari perbankan...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T14569

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Naufala Bamasymus, author

Peran notaris dalam melindungi hak-hak istri pada perkawinan poligami melalui perjanjian perkawinan menurut pasal 29 undang-undang no. 1 tahun 1974

Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi setiap manusia. Dari sudut pandang agama, perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah karena melalui perkawinan akan terbentuk keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyakarat. Unit-unit keluarga adalah pondasi yang membentuk suatu negara. Bentuk perkawinan yang umum dikenal ada dua, yaitu perkawinan monogami dan perkawinan poligami. Perkawinan...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T16305

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Meidiana, author

Peranan pejabat pembuat akta tanah dalam pelaksanaan pembuatan akta jual beli tanah kaum di Kota Padang

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang: 65/PDT.G/2002/PN.PDG tanggal 12 Mei 2003 pemilikan Hak Milik atas tanah dibatalkan, karena dalam proses pendaftaran dan peralihan haknya cacat hukum. Asal muasal tanah tersebut adalah Tanah kaum, yang pada mulanya digadaikan. oleh penerima gadai tanah tersebut didaftarkan dan selanjutnya oleh para ahli waris penerima gadai...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16335

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dodiet Cahyo Wibowo, author

Tanggung jawab notaris dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (Analisis Putusan Nomor 271/PDT.G/2003/PN.JKT.UT)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi maupun Komisaris. Notulen wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan seorang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, kecuali apabila suatu risalah RUPS dibuat oleh Notaris,...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16558

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian