Hasil Pencarian

Ditemukan 235 dokumen yang sesuai dengan query

Tasyah Azhari, author

Pembatalan akta pernyataan pemindahan dan penyerahan hak milik atas tanah dan kuasa yang memuat klausul pemberian kuasa mutlak oleh notaris (analisis putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Tanggal 24 November 2015 Nomor 64/Pdt.G/2015/PN.Pbr) = Cancellation of deed of statement as the bases for the transition of land rights with an absolute power of attorney by a notary (case study of District Court Pekanbaru Decision On November, 24th 2015, Number64/PDT.G/2015/PN.PBR)

Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum larangan kuasa mutlak dalam pembuatan suatu akta. Akta yang dibahas dalam penelitian ini adalah akta notaris yang berjudul akta pernyataan pemindahan dan penyerahan hak milik atas tanah dan kuasa. Notaris dalam kewenangannya membuat akta seharusnya berlandaskan dengan perundang-undangan yang berlaku. Notaris yang melakukan pelanggaran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51673

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dian Lestari, author

Analisis implementasi kebijakan jabatan fungsional administrator kesehatan di Lingkungan Kantor Kementerian Kesehatan = The policy implementation analysis of health administrator functional position at Ministry of Health Office

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan di lingkungan Kantor Kementerian Kesehatan dengan menggunakan model analisis Edward III. Implementasi kebijakan berjalan baik bila pelaksanaanya telah sesuai dengan peraturannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam pada pelaksana kebijakan Jabatan Fungsional Adminkes di lingkungan Kantor Kemenkes. Informan...

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2014

T41559

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gergorius Satria Martriatmoko, author

Analisis kegunaan sidik jari pada akta autentik menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 juncto uUndang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris = Comprehensive approach of the use of finger print on an authentic deeds issued by a notary as is stipulated in the law no 30 year 2004 in conjunction with no 2 year 2014 regarding the law of notary / Gergorius Satria Martriatmoko

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Analisa kegunaan sidik jari pada akta autentik menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Pada Undang-undang tersebut Notaris diwajibkan meminta pembubuhan sidik jari para penghadap yang selanjutnya dilekatkan pada Minuta akta. Kewajiban tersebut merupakan hal yang baru terhadap Notaris, yakni jika dilihat...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42655

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Paramita Dian Irawati, author

Pelanggaran jabatan notaris dalam membuat salinan akta keterangan penetapan risalah rapat (studi kasus putusan majelis pengawas pusat notaris Nomor : 01/B/Mj.PPN/V/2013) = The breach of notary duty in regards to the making copies of the deed of description of the determination of minutes of meeting (case study of the notary central supervisory council decree No. 01/B/Mj.PPN/V/ 2013)

[ABSTRAK
Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam pembuatan akta. Kelalaian dalam pembuatan suatu akta otentik yang dilakukan oleh seorang Notaris dapat menyebabkan akta itu kehilangan keotentikannya danlanya alcan menjadiakta di bawah tangan jikaditandatangani oleh para pihak dalam akta tersebut. Jika di kemudian hari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41617

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Janty Lega, author

Sistem sanksi dalam penegakan hukum terhadap notaris berdasarkan undang-undang jabatan notaris (studi kasus terhadap putusan majelis pengawas notaris) = System law enforcement against sanctions in notary based on the notary act (case study verdict against notary supervisory council)

Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan atribusi kepada Menteri untuk melakukan pengawasan terhadap notaris dan pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk pendelegasian yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris kepada Menteri untuk mengangkat Majelis Pengawas Notaris. Fungsi-fungsi pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang independen bukan oleh Menteri. Majelis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42481

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Syafvan Rizki, author

Proses pemeriksaan terhadap notaris oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan yang berdasarkan asas legalitas = The process of investigating notary by law enforcement officers for judicial process need based on due process of law

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sering dipermasalahkan akibat kurang pahamnya aparat penegak hukum yaitu penyidik, penuntut umum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41780

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ratu Hani Salsabila, author

Kerja Sama Notaris Y dengan Biro Jasa X Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris = Cooperation Between Notary Y and Service Bureau X in terms of Law of the Position of Notary and Notary Code of Ethics

Penelitian ini membahas tentang kerja sama Notaris dengan Biro Jasa X ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam dua pembahasan yang berfokus kepada implikasinya yakni terganggunya kemandirian Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis yaitu dengan menghimpun data sekunder...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agus Setyojati, author

Peninjauan kekuasaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menentukan pemilihan wilayah kedudukan notaris dalam formasi jabatan notaris = Authority review of the Minister of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia in determining the electoral areas of the notaris position in the notaris mandatory requirement

Penulisan ini mempunyai permasalahan sebagai berikut : Apakah konsep hukum yang diatur oleh peraturan menteri sudah memenuhi asas umum pemerintahan yang baik serta tidak melanggar asas-asas yang terdapat dalam Undang-undang dan Bagaimana akibat penentuan formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah yang tidak memenuhi asas umum pemerintahan yang baik serta...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T48306

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hapsari Setiarini, author

Pertanggung jawaban notaris terhadap penerbitan dua salinan akta pernyataan keputusan rapat dengan N0: yang sama yang memuat hasil keputusan rapat umum pemegang saham yang berbeda (satudi kasus terhadap penerbitan salinan akta PKR PT.XYZ)

Tesis ini membahas mengenai pelanggaran jabatan Notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dalam penerbitan dua salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT XYZ yang dibuat oleh Notaris N denfan nomor yang sama tetapi memuat isi yang berbeda. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipologi deskriptif analisis dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27433

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Rini Fitri, author

Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuata Akta Tanah (Studi Kasus di Kabupaten Tulang Bawang) / Rini Fitri

2005

T36544

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian