Hasil Pencarian

Ditemukan 209 dokumen yang sesuai dengan query

Muhamad Syarief Nurhidayat, author

Akibat Hukum Atas Jual Beli Tanah Yang Dibuat Dengan Surat Pernyatan Bersama Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 556/Pdt.G/2021/PN.Tng = Legal Consequnces For The Sale and Purchase of Land Made With a Declaration Letter Joint Sale and Purchase of Land (Study of Tangerang District Court Decision Number 556/Pdt.G/2021/PN.Tng)

Jual beli tanah di bawah tangan menggunakan Surat Pernyatan Bersama jual beli tanah mempunyai kendala dalam hal proses pendaftaran peralihan hak, dikarenakan dasar beralihnya bukan merupakan Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga tidak dapat melakukan pencatatan perubahan data yang disebabkan oleh jual beli tanah sesuai dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ananda Muhammad Risqullah, author

Akibat hukum peralihan hak atas tanah melalui jual beli antara suami istri yang dilakukan secara terselubung : studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1471 K/PDT/2020 = Legal consequences of the transfer of land rights through sale and purchase between husband and wife conducted covertly : study of Supreme Court Decision Number 1471 K/PDT/2020

Jual beli tanah merupakan suatu perbuatan hukum peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli dan pada saat yang sama membayar penuh kepada penjual harga yang telah disetujui bersama yang dilaksanakan di hadapan PPAT. Dalam proses pembuatan akta jual beli syarat sah jual beli harus terpenuhi agar tidak terjadinya pembatalan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Eko Saputra, author

Pendaftaran tanah berdasarkan bukti jual beli berupa kwitansi pada masyarakat adat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan = Land registry with receipts as evidence on indigenous people in Land Agency Office Gowa District South Sulawesi Province / Eko Saputra

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengeni Jual beli hak atas tanah berdasarkan hokum adat yang dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah di Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kedudukan jual beli tanah yang dilakukan berdasarkan hokum adat dalam pandangan hokum positif di Indonesia dan bagaimana perlindungan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39159

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hendy Christantia, author

Tanggung jawab notaris selaku PPAT terhadap validitas identitas para penghadap : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1023K/PDT/2004 = The responsibility of notary as PPAT toward validity of the parties identity : case studies on the Verdict of Indonesia's Supreme Court Number 1023K/PDT/2004 / Hendy Bkry Agustino

ABSTRAK
Notaris/PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Dalam menjalankan tugasnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk membuat akta otentik dengan berdasarkan keterangan dan identitas dari para penghadapnya. Tanggung jawab Notaris/PPAT hanya terbatas kepada kebenaran formil semata dari keterangan dan identitas dari para penghadapnya namun dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1023K/PDT/2004, Notaris/PPAT dihukum untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39042

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rachmi Siti Awlyanti, author

Pembuatan akta jual beli dengan blanko kosong sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan perjanjian pengikatan jual beli yang bermasalah karena objek belum dipecah : studi putusan pengadilan tinggi jawa barat nomor 570/pdt/2016/pt.bdg = The making of deed of sale and purchase practice with blank deed of sale and purchase agreement form linked to the status of land that has not been divided : study of west java high court decree number 570/pdt/2016/pt.bdg

Sebelum tahun 2012 saat dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, transaksi jual beli tanah dilakukan dengan menggunakan blanko akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54589

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Normandiah Riza, author

Tinjauan Yuridis Jual Beli Tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998

Universitas Indonesia, 2002

T36395

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yutika Qoriana Mentari, author

Tanggung jawab notaris selaku pejabat pembuat akta tanah dalam proses pemecahan sertipikat hak milik studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 113/PDT/2017/PT.BDG = Notary as the land deed registrar responsibility in the process of splitting land ownership certificate case study of west java high court decision number 113/PDT/ 2017/PT.BDG

ABSTRAK
Notaris dan/atau PPAT sebagai pejabat umum dapat membuatkan Akta sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum dan/atau sebagai kuasa dari para pihak untuk mengajukan permohonan pemecahan sertipikat. Berkaitan dengan proses pemecahan sertipikat, berakhirnya pemberian kuasa akan mengakibatkan penerima kuasa tidak lagi berwenang mewakili untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam...

2018

T49395

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kristina Suhartati, author

Sanksi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai akibat pembuatan akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur: Analisis putusan No.60/Pdt.Bth/2004/PN.Jkt.Tim tanggal 02 Desember 2004 = Sanction to Land Deed Official as consequence for executing deed of bequest declared void by law by the district court of East Jakarta: Analysis on judgement No.60/Pdt.Bth/2004/PN.Jkt.Tim dated December 2, 2004

Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain semasa hidupnya atas harta miliknya.Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hibah tidak dapat ditarik kembali.Dalam penulisan tesis ini dibahas suatu kasus tentang suatu hibah yang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,sehubungan dengan itu maka...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19636

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Perpetua Graciana Kanta, author

Mekanisme pembatalan dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap akta jual beli "pura-pura" berdasarkan putusan Pengadilan Negeri nomor: 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp = Cancellation mechanism and the responsibility of land deed official on "pretended" sale and purchase deed based on Court Decision number: 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp

Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pembatalan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Akta Jual Beli "pura-pura" (AJB "Pura-Pura"). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp. AJB "Pura-Pura" dinyatakan batal demi hukum dan PPAT diperintahkan untuk mencoret akta dari buku daftar register akta miliknya. Namun, terdapat putusan lain...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hanry Ichfan Adityo, author

Implikasi hukum ketidakcermatan pejabat pembuat akta tanah dalam perjanjian jual beli bagi pembeli beritikad baik: analisa Putusan Mahkamah Agung RI nomor 19/PDT.G/2014/PN.NAB JO. Putusan nomor 26/PUT/PDT/2015/PT.JAP JO. Putusan Nomor 442/K/PDT/2016 = Legal implications of inaudible land deed official on the sale and purchase agreement for buyers in good faith: analysis of the Supreme Court's Decision number 19/PDT.G/2014/PN.NAB JO. Decision number 26/PUT/PDT/2015/PT.JAP JO. Putusan nomor 442/K/PDT/2016

Pada praktiknya terdapat ketidakcermatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menyusun akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum dinyatakannya pembatalan akta dimuka pengadilan atau akta tersebut yang pada awalnya memiliki kekuatan hukum sempurna menjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 15 16 17 18 19 20 21 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian