Hasil Pencarian

Ditemukan 211 dokumen yang sesuai dengan query

Nida Gania, author

Pembatalan Akta Hibah atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 530/Pdt.G/2017/PN.Bdg = Cancellation of Deed of Grant of Joint Property without Wifes Approval Based on Court Decisions Number 530/Pdt.G/2017/PN.Bdg.

Tesis ini membahas mengenai pembuatan akta hibah atas harta Bersama tanpa persetujuan istri. Peralihan harta bersama dalam perkawinan melalu hibah harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini disebabkan menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54556

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Norista Veronika, author

Bentuk perlindungan hukum terhadap pejabat pembuat akta tanah (PPAT) pasca pasal 66 Undang-undang Republik Indonesia No.2 tahun 2014 tentang jabatan notaris (Studi putusan MPD No.57/UM/MPD/Kab. Bogor/V/2018) = Form of legal protection for land deed making officials (PPAT) subsequent to the law of the Republic of Indonesia regarding notary profession (Study of MPD decision No.57/UM/MPD/Kab. Bogor/V/2018).

Tesis ini mengemukakan analisis bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pasca perubahan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Daerah No.57/UM/MPD/Kab.Bogor/V/2018. Adapun rumusan masalah yang dibahas pada tesis ini adalah mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap PPAT setelah diterbitkannya Peraturan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54810

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Suparmin, author

Analisis hukum terhadap pasal 54 peraturan KBPN N0 1 tahun 2006 dalam pembuatan akta pemberian hak bangunan atas tanah hak milik oleh pejabat pembuat akta tanah

Akta pemberian hak guna bangunan (HGB) di atas tanah hak milik, merupakan salah satu dari delapan akta, diakui dalam hukum tanah positif dan pendaftaran tanah, yang pejabat pembuat akta tanah (PPAT) berwenang membuatnya. Jaminan kepastian hukum, selain akta, bagi si pemegang HGB adalah sertifikat HGB diatas tanah hak milik, sedangkan...

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T23492

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Maya Asina Rohani, author

Kekuatan akta jual beli dalam pembuktian di pengadilan berdasarkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1373/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel = The strengh of sale and purchase deed within the court authentication based on Jakarta Selatan district court verdict

Akta otentik merupakan salah satu bukti yang kuat apabila dipergunakan dimuka pengadilan tanpa menggunakan alat bukti lainnya. Akta otentik dibuat Pejabat Pembuat Akta. Peranan Notaris dan PPAT sebagai Pejabat umum sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat semakin membutuhkan suatu bukti tertulis berupa akta otentik agar dapat dijadikan kepastian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28820

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Hentry Hynisiah, author

Keabsahan Akta Jual Beli yang dibuat Oleh Notaris/PPAT Tanpa Melihat Dokumen Asli : studi kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No.49.PK/PDT/2009 tanggal 16 september 2009 = The validity of the Deed of Sale and Purchase made by PPAT / Notary without seeing the original document : case study: civil case verdict review No.49.PK/PDT/2009 dated 16 September 2009

Semakin pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia sekarang ini menyebabkan makin meningkatnya potensi untuk timbulnya konflik atau sengketa pertanahan, untuk mencegah atau paling tidak mengurangi potensi konflik atau sengketa tersebut dibutuhkan perangkat hukum dan sistem administrasi pertanahan yang teratur dan tertata rapi. Oleh karena itu, pemindahan hak atas tanah harus...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28615

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Anastasia Regina Agustin, author

Pertanggungjawaban notaris selaku PPAT atas kepercayaan klien yang disalahgunakan terkait dengan penggelapan BPHTB dalam putusan pengadilan negeri Denpasar nomor 300/PID.B/2015/PN.DPS tanggal 04 Agustus 2015 = Responsibility of notary as the land deed officer upon client s misused trust related to the embezzlement of BPHTB Denpasar district court verdict number 300/PID.B/2015/PN.DPS

Pembayaran pajak BPHTB merupakan self-assesment yaitu suatu sistem perpajakan dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak berada di tangan wajib pajak. Dalam prakteknya, kebanyakan klien meminta bantuan Notaris/PPAT untuk membayarkan pajak BPHTB tersebut. Namun masalah muncul ketika Notaris/PPAT tidak jujur dalam melaksanakan jabatannya dan melanggar kode etik. Tesis ini membahas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49528

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ryan Ankie, author

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah berkaitan dengan prinsip ehati-hatian terhadap alat bukti berupa surat sporadik yang diajukan oleh penghadap. (Studi Putusan: Mahkamah Agung Nomor 3235 K/Pdt/2019) = Land deed official's responsibilities related to the principle of caution to the evidence tool in the form of sporadic letters submitted by the parties. (Study Decision: Supreme Court Number 3235 K/Pdt/2019)

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab PPAT terhadap akta yang dibuat berdasarkan surat sporadik. Di Indonesia, terdapat tanah-tanah yang telah bersertipikat maupun tanah-tanah yang belum bersertipikat. Terhadap tanah yang belum bersertipikat, dapat diterbitkan yang dinamakan surat sporadik yaitu surat bukti penguasaan tanah selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut dengan etikad...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Amelia Sonja Alisangihe, author

Hambatan Bagi Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Penagihan Pajak Penghasilan (PPh) Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) = Barriers to the Function of Land Deed Official in Collecting Income Taxes in Respect of the Transfer of Right on Land and/or Building and Acquisition Duty of Right on Land and Building

PPAT adalah Pejabat Umum yang bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Sebelum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26450

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Nasya Agustyna Rahmaesa, author

Pembatalan Akta Hibah Bersyarat Dalam Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 50/PDT/2021/PT.TJK) = Cancellation Of Conditional Grant Deed In Transfer Of Land Rights (Study Of Tanjung Karang High Court Decision Number 50/PDT/2021/PT.TJK)

Hibah mengenai benda tidak bergerak seperti tanah harus dinyatakan dalam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan didaftarkan pemindahan haknya. PPAT bewenang dalam pembuatan akta hibah sebagai alat bukti yang secara sah menyatakan telah dilakukannya perbuatan hukum hibah mengenai suatu hak atas tanah. Hibah merupakan pemberian secara sukarela...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Irdayanti Amir, author

Status Hak Atas Tanah Yang Diikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Sebelum Developer Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 644 K/Pdt.Sus-Pailit/2017) = Status Of Land Rights That Bound By Sale And Puchase Agreement Before Developer Bankrupt (Study Of The Supreme Court Decision Number 644 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)

Penelitian ini membahas mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan objek hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dimana salah satu pihak dinyatakan pailit oleh Pengadilan, khususnya developer sebagai penjual. Mengacu pada PP No. 24 tahun 1997 bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian