Ditemukan 60 dokumen yang sesuai dengan query
Agustinus Imam Saputra, author
Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Masa pandemi membuat pemerintah daerah untuk lebih bekerja keras disertai kehati-hatian dalam penggalian potensi pendapatan asli daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber...
Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021
651.3 JMP 2:2 (2021)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Nok Afifah, author
ABSTRAK
Penelitian ini merupakan studi komparatif keberlanjutan dua proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) yang mempunyai latar belakang sosioekonomi berbeda. Evaluasi keberlanjutan menggunakan pendekatan berbasis tekno ekonomi dan indikator keberlanjutan. Penilaian indikator tekno ekonomi menggunakan metode cashflow meliputi analisis LCOE (levelized cost of energy), NPV (net present value), IRR (internal rate...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2014
T42115
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Vera Yuwantari, author
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
T27166
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Ismail Muharam, author
Bergulirnya otonomi daerah di Indonesia membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih dalam hal fiskal. Namun hingga saat ini implementasi desentralisasi fiskal yang ada masih berfokus pada sisi belanja (expenditure assignment). pada sisi penerimaannya (revenue assignment) kewenangan yang dimiliki daerah masih relatif terbatas dan bersifat sentralistik. Oleh karena itu perlu dilakukan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S66846
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Azmi Jundi Robbani, author
Kebijakan sunset policy Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diterapkan Pemerintah Kota Depok sebagai dampak adanya pandemi COVID-19 di Kota Depok. Kebijakan tersebut bertujuan untuk merangsang Wajib Pajak untuk tetap taat melaksanakan Pemerintah Kota Depok berharap agar dapat menjaga stabilitas penerimaan daerah dan meningkatkan penerimaan PBB-P2 serta merangsang...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Tanika Mayang Sastra, author
Skripsi ini membahas mengenai evaluasi pelaksanaan administrasi perpajakan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang proses berjalannya administrasi perpajakan pengelolaan PBBP2 yang telah dilaksanakan di Kota Pekanbaru setelah kurang lebih dua tahun. Skripsi ini menggunakan pendekatan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S55032
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ririn Prawesti, author
[ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai alternatif-alternatif strategi peningkatan pajak daerah berdasarkan pengalihan PBB-P2 di Kabupaten Bogor dengan analisis SWOT melalui empat instrumen yakni kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Permasalahan yang terjadi bahwa Kabupaten Bogor memperoleh pertumbuhan penerimaan PBB-P2 terendah dibandingkan daerah lainnya, padahal Kabupaten Bogor memiliki potensi yang besar. Penelitian ini...
[, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia], 2014
S54926
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Lu Lu Nurul Janati, author
[ABSTRAK
Skripsi ini membahas implementasi kebijakan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di Kabupaten Purworejo. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan PBB-P2 di Kabupaten...
2014
S55480
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Imam Baihaqi Lukman, author
Kebijakan Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP) dilakukan paling lambat 1 Januari 2014 sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, hanya sedikit Pemerintah Daerah yang sudah siap melakukan transisi pemungutan PBB-PP. Penelitian ini bertujuan untuk...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2011
S1112
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Nezar Kurnia Ramadhan, author
Pengalihan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Indonesia, pada tahun 2014, memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengelola PBB-P2 antara lain pengaturan tarif, NJOP, NJOPTKP dan sebagainya, sebagai wujud desentralisasi dan upaya meningkatkan Penerimaan Asli Daerah. terdapat dua kelompok daerah, yaitu kelompok yang mengubah peraturan perpajakan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
