Ditemukan 74 dokumen yang sesuai dengan query
Septa Dorothe Undap, author
ABSTRAK
Hukum Waris yang diterapkan untuk masyarakat Golongan Tionghoa adalah Hukum Waris menurut ketentuan Kitab Undang--Undang Hukum Perdata beserta ketentuan-ketentuan terkait lainnya yakni Staatsblaad 1917:129 tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk golongan Tionghoa (Bepalingen voor geheel Indonesie Betreffende het burgerlijk van de Chineezen). Sebagai hukum yang mengatur tentang peralihan harta...
2007
T19314
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Peking: The Commision on extra territoriality, 1923
347.995 1 CHI
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Hasan Halim, author
Salah satu pilar pembangunan nasional yang mendapat prioritas utama adalah pembangunan bidang hukum; satu diantara sub bidang yang perlu mendapat prioritas utama adalah bidang pertanahan. Pembatalan akta pelepasan hak atas tanah, merupakan satu di antara permasalahan hukum di bidang pertanahan. Dikatakan demikian, karena dampak hukum atas pembatalan akta pelepasan hak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T16438
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Brillyan Alvayedo, author
Hakim sebagai peran terpenting dalam dunia persidangan diharuskan untuk menjaga perilaku dan perbuatannya baik mengenai substansi dalam persidangan maupun berkegiatan sehari-hari di luar persidangan. Melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dibentuk sebagai pedoman bagi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Liza Farihah, author
Penelitian ini didasarkan pada wewenang Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Penulis ingin melihat hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung. Penelitian ini membahas dua permasalahan. Pertama, kedudukan dan peran Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedua, hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43348
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Arum Diah Purwoningrum, author
ABSTRACT
Penelitian ini membahas tentang keputusan yang dibuat oleh U.S. Supreme Court dalam menyelesaikan kasus sengketa pemilihan presiden tahun 2000. Untuk dapat menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan konsep judicial activism, konsep Mahkamah Agung sebagai pembuat kebijakan nasional, enam gagasan politik dan Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat, dan konsep Federal Supreme...
2016
S63767
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Hamidah Izzatullaili, author
Dewasa ini, banyak jurits Indonesia menegaskan formasi sosial dominan ulama tradisional terhadap kecenderungan afirmatif bahwa beda agama nienjadi salah satu kendala (mani') untuk waris mewarisi tidak lagi relevan dengan kondisi multi kultur dan multi agama masyarakat Indonesia. Sebagai gantinya, mereka menyatakan bahwa disparitas perolehan harta warisan secara kuantitas berdasarkan perbedaan...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T17953
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Tripeni Irianto Putro, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang motivasi kerja, kemampuan kerja dan kinerja pegawai Unit Kerja Tim Cendrawasih pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Di samping itu, penelitian juga dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja pegawai dan hubungan antara kemampuan kerja dengan kinerja pegawai. Populasi dalam penelitian ini...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14031
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Trinata Santri, author
ABSTRAK
Perjanjian utang piutang merupakan suatu perjanjian dimana seseorang menyerahkan uang dan pihak yang lain berkewajiban untuk mengembalikannya. Pihak yang menyerahkan uang tersebut berhak untuk meminta kembali uangnya kepada pihak yang lain guna untuk memenuhi prestasi yang harus dilakukan oleh pihak si berutang. Menurut Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian...
2007
T19104
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Afifi, author
ABSTRAK
Intervensi terhadap kekuasaan kekuasaan yudikatif merupakan salah satu indikasi
rapuhnya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Korupsi yudikatif (judicial
corruption) telah melemahkan eksistensi independensi kekuasaan yudikatif dalam
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Politik hukum pembentukan
Majelis Kehormatan Hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada
Mahkamah Agung seharusnya mampu menjawab permasalahan tersebut. Penelitian
ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, memahami,...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
