Hasil Pencarian

Ditemukan 563 dokumen yang sesuai dengan query

Brigitha Elra Yustisia, author

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli terhadap objek jual beli yang belum terpisah dari boedel waris (analisis kasus putusan majelis pengawas pusat notaris Nomor: 0/8/B/MJ.PPN/XII/2014) = Responsibility of land deed officers ppat in drawing up land sale and purchase deeds towards sale and purchase object yet to separate from boedel inheritance a case analysis on verdict of notary central supervisor assembly Nomor: 0/8/B/MJ.PPN/XII/2014)

Profesi Notaris erat kaitannya dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Fungsi dan peran notaris serta PPAT ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum serta menjaga kepentingan pihak yang terkait. Dalam menjalankan tugasnya Notaris dan PPAT tidaklah lepas dari aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Notaris dan PPAT ditunjuk dalam Pasal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43930

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Amelia Ratna Febriyanti, author

Tanggung jawab notaris akibat kesalahannya dalam membuat akta perjanjian kredit (studi kasus putusan majelis pemeriksa pusat notaris Nomor 09/B/MJ.PPN/XII/2014) = Responsibilities of the notary deed due to mistake in making credit agreement case study of the central examiner notaries council decision Number 09/B/MJ.PPN/XII/2014) / Amelia Ratna Febriyanti

Kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus tunduk pada kode etik Notaris serta bertanggung jawab terhadap kliennya, Organisasi Profesi yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia), maupun terhadap negara. Dengan adanya hubungan ini maka...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46696

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Devi Yulianti, author

Efektivitas program PTPN 7 peduli di PTPN VII (Persero) Lampung : suatu evaluasi atas program CSR = The effectiveness of PTPN 7 Peduli in PTPN VII (Persero) Lampung : The evaluation of corporate social responsibility program

Tesis ini membahas efektivitas program CSR di PTPN VII (Persero) dengan nama program PTPN 7 Peduli dalam konteks pencapaian sasaran-sasaran sub-sub programnya, faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan program di lapangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perusahaan seharusnya membuat dokumen tentang pelaksanaan monitoring...

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2012

T30317

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Bachtiar Noly Wijaya, author

Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pengalihan Kekayaan Perusahaan Tanpa Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 22 Juli 2019 Nomor 1515K/PDT/2019) = Notary Responsibility in The Making of Assignment of Company's Assets Deed without The Approval of General Meeting of Shareholders (Decision Study of The Supreme Court of The Republic of Indonesia Dated July 22, 2019 Number 1515K/PDT/2019)

Notaris sebagai pejabat umum harus dapat memberikan penyuluhan dan mengambil langkah yang tepat dalam pembuatan akta autentik dengan memastikan kebenaran formil dari suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pengalihan kekayaan perseroan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan bersamaan dengan perubahan pemegang saham dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anggrita Sudrajiningrum, author

Tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta hibah dengan subjek fiktif studi kasus: putusan nomor 93/PID.B/2016/PN.GPR = The responsibilities of land conveyancer ppat in issuing the deed of grant with fictitious subject: study case: verdict no. 93/PID.B/2016/PN.GPR

Akta hibah PPAT dengan subjek fiktif yang dimana pihak pemberi hibah yang sudah meninggal dunia dibuat fiktif oleh penerima hibah tanpa sepengetahuan PPAT. Dalam pembuatan akta hibah, para pihak tidak menghadap PPAT melainkan PPAT memberikan blanko kosong kepada penerima hibah yang menyebabkan penerima hibah membuat subjek fiktif sebagai pemberi hibah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51079

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadine Prasnya Paramitha, author

Prinsip subrogasi asuransi dan tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan laut (studi kasus: perkara antara PT Asuransi AXA Indonesia melawan PT Pelayaran Surya Bintang Timur) = Insurance subrogation principle and carrier liability in marine transportation (case study: PT Asuransi AXA Indonesia versus PT Pelayaran Surya Bintang Timur)

Skripsi ini membahas subrogasi dalam asuransi dan kewajiban penanggung jawab pengangkut angkutan laut dalam hal antara PT. Asuransi AXA Indonesia melawan PT Pelayaran Surya Bintang Timur. Subrogasi merupakan salah satu prinsip yang memiliki peran penting dalam asuransi terutama dalam hal kerugian obyek pertanggungan yang disebabkan oleh pihak-pihak ketiga. Namun dalam kasus...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Marlisye Pandin, author

Tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera jasmani dan rohani, merupakan kewajiban kedua orang tua untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga, karena keharmonisan dalam rumah tangga merupakan hal yang utama untuk mewujudkan pelaksanaan kesejahteraan anak, orang tua yang pertama dan bertanggung jawab atas kesejahteraan anak. Bila terdapat penyalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Azizah Mutia Karim, author

Tanggung jawab atas damage yang disebabkan oleh tabrakan yang terjadi di ruang angkasa: studi kasus Cosmos 2251-Iridium 33 = Liability on damage caused by collision in outer space: case study Cosmos 2251?Iridium 33

Skripsi ini membahas mengenai konsep tanggung jawab dalam rezim hukum angkasa. Secara spesifik membahas konsep fault liability yang diatur dalam Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972, dan penunjukan tanggung jawab negara dalam hal sebuah benda angkasa diluncurkan oleh badan hukum privatnya sesuai dengan Outer Space...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46581

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Risa Ayuta Naomi, author

Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Concerted Action Dalam Kasus Kartel Honda Dan Yamaha (Studi Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN. Jkt.Utr.) = The Responsibility of the Board of Directors on Concerted Action in the Cartel Case of Honda and Yamaha (Study of KPPU Decision No. 04 / KPPU-I / 2016 jo. North Jakarta District Court Decision No. 163 / Pdt.G / KPPU / 2017 / PN. Jkt.Utr.)

Tesis ini membahas mengenai tanggungjawab direksi dalam konteks terjadinya concerted action pada kasus kartel kenaikan harga dan hal-hal apa saja yang harus ditempuh guna menemukan bukti indikasi terjadinya penetapan kenaikan harga dengan mengacu pada Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN. Jkt.Utr. Penelitian ini menggunakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andre Ciputra, author

Tanggung jawab notaris atas legalisasi pembatalan nota kesepahaman tentang harta bersama (Studi putusan mahkamah agung Republik Indonesia nomor 1324 K/PDT/2017) = Notary responsibilities for the legalization of cancellatation act of a minute of condition about marriage assets (Study of supreme court's ruling of The Republic of Indonesia number 1324 K/PDT/2017).

Penerapan pembuatan legalisasi atas pembatalan nota kesepahaman tentang harta bersama tidak mengikuti tata cara yang diatur di dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1324 K/Pdt/2017. Legalisasi yang hanya ditandatangani oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak menghendaki dianggap sebagai legalisasi yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian