Ditemukan 102 dokumen yang sesuai dengan query
Bell, E.T.
New York: Simon & Schuster, 1986
925.105 BEL m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Salsabila, author
HGB yang sudah kedaluwarsa seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai objek
warisan. Namun dalam putusan MA No. 1771 K/PDT/2019, tanah sengketa yang
bersertipikat HGB kedaluwarsa dapat diwariskan kepada para ahli warisnya. Adapun
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum
berakhirnya jangka waktu HGB bagi ahli waris berdasarkan UUPA; serta akibat
hukumnya bagi ahli...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Permasalahan kajian dalam penelitian ini memfokuskan tentang bolehkah seorang cucu sebagai ahli waris dari harta pusaka kakek atau neneknya menggantikan bagian yang diperoleh bapak atau ibunya yang lebih dahulu meninggal dunia dari pada kakek atau nenek tersebut......
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Esterina Winoto,author
ABSTRAK
Tesis ini membahas sengketa tanah di Jakarta Barat antara ahli waris dari pemilik tanah dengan developer. Ahli waris menggugat kepemilikan developer atas sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 4067/Kedoya karena ahli waris membantah telah mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain. Sedangkan developer mendapat hak atas tanah tersebut dari pihak lain...
2013
T35713
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nuruzzhahrah Diza, author
ABSTRAK
Permohonan Pailit Terhadap Ahli Waris Personal Guarantor Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Mks Dalam pemberian pinjaman, sealu terbuka kemungkinan bahwa bank akan menghadapi risiko gagal bayar dari debitur. Untuk mengurangi risiko tersebut, kreditur sering kali mensyaratkan adanya suatu jaminan. Salah satu jaminan yang lazim diminta oleh bank adalah berupa...
2016
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Natalie Mulia, author
Hukum waris termasuk bidang hukum yang sensitif yang berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pengendalian sosial (social engineering). Dalam sistim hukum perdata barat, hukum waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku II rentang Kebendaan karena pewarisan merupakan salah satu Cara untuk memperoleh hak kebendaan. Hukum waris adakalanya terkait dengan bidang...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T16287
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Wisnu Sardjono, author
Seseorang itu mempunyai kebebasan dalam menentukan peruntukan harta kekayaannya kelak setelah ia meninggal dunia. Untuk mewujudkan maksud tersebut pemlik harta bisa membuat wasiat. Dalam membuat wasiat terdapat pembatasan baik menurut Hukum Islam maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. menurut Hukum Islam, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 bagian harta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Aregina Nareswari Firuzzaurahma, author
Masyarakat adat Syaibatin Buay Pernong adalah masyarakat adat yang terletak di Lampung Barat dan menganut sistem waris adat mayorat, dimana utamanya warisan secara keseluruhan diberikan kepada laki-laki. Akan tetapi di dalam hal suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki untuk menjadi ahli waris, maka diperbolehkanlah anak perempuan menggantikan posisinya sebagai ahli...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45449
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ina Ratnawulan, author
Masalah keturunan (hubungan biologis kekeluargaan) merupakan suatu masalah yang dipandang penting dalam Islam. Namun demikian Agama Islam juga mengingatkan agar jangan sampai manusia hidup terlalu mengagungkan anak atau keturunan karena dari Q. XLII ; 49-50 dapat disimpulkan bahwa Allah dapat saja menjadikan seseorang berketurunan atau tidak berketurunan. Dalam hal...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998
S20855
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Brimanti Sari, author
Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat anaknya tidak mempunyai hubungan perdata terhadap ayah biologisnya. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah hubungan keperdataan anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Skripsi ini membahas mengenai efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kepentingan anak luar...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44523
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
