Hasil Pencarian

Ditemukan 867 dokumen yang sesuai dengan query

Cathy Megawe, author

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan yang dilakukan oleh notaris dan PPAT dalam pembuatan akta hibah: analisis putusan PN.Jkt.Tim.No.224/Pdt.G/2000

ABSTRAK
Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya permasalahan (sengketa) di waktu yang akan datang. PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat alat bukti tertulis yang otentik dan...

2007

T 17337

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Monika, author

Pembatalan akta notaris: tinjauan salah satu keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 3641.K/Pdt/2001 Tanggal 11 september 2002

ABSTRAK
Lembaga notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti tertulis bagi mereka. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum, namun dalam prakteknya akta notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,...

2007

T19646

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nike Sandra, author

Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan (analisis kasus: putusan Pengadilan Negeri Batam No.95/PDT.G/2004 PN.BTM-Putusan Pengadilan Tinggi RIAU No.10/PDT/2006/PTR tanggal 15 Maret 2006

Lembaga Notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis baginya. Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik,...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19622

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maya Asina Rohani, author

Kekuatan akta jual beli dalam pembuktian di pengadilan berdasarkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1373/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel = The strengh of sale and purchase deed within the court authentication based on Jakarta Selatan district court verdict

Akta otentik merupakan salah satu bukti yang kuat apabila dipergunakan dimuka pengadilan tanpa menggunakan alat bukti lainnya. Akta otentik dibuat Pejabat Pembuat Akta. Peranan Notaris dan PPAT sebagai Pejabat umum sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat semakin membutuhkan suatu bukti tertulis berupa akta otentik agar dapat dijadikan kepastian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28820

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Hentry Hynisiah, author

Keabsahan Akta Jual Beli yang dibuat Oleh Notaris/PPAT Tanpa Melihat Dokumen Asli : studi kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No.49.PK/PDT/2009 tanggal 16 september 2009 = The validity of the Deed of Sale and Purchase made by PPAT / Notary without seeing the original document : case study: civil case verdict review No.49.PK/PDT/2009 dated 16 September 2009

Semakin pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia sekarang ini menyebabkan makin meningkatnya potensi untuk timbulnya konflik atau sengketa pertanahan, untuk mencegah atau paling tidak mengurangi potensi konflik atau sengketa tersebut dibutuhkan perangkat hukum dan sistem administrasi pertanahan yang teratur dan tertata rapi. Oleh karena itu, pemindahan hak atas tanah harus...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28615

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Eva Shofwatul Uyun, author

Pertanggungjawaban notaris terhadap akta cacat hukum yang dibuat berdasarkan kuasa lisan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian (studi putusan Mahkamah Agung nomor 1117/K/PDT/2017) = The accountability of notary against deed of legal defects made based on oral proxy that lacks of legitimate agreements requirements (the review of decision of the supreme court number 1117/K/PDT/2017)

Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban Notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya berdasarkan suatu kuasa lisan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Permasalahan yang dibahas yaitu Akta Nomor 20 tanggal 28 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris J yang mengandung cacat hukum karena kuasa lisan yang menjadi dasar dibuatnya akta tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53760

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Elvina Maisyarah, author

Tanggung jawab notaris terhadap yang berkepentingan pada akte yang dibuatnya (suatu tinjauan perbuatan melanggar hukum)

1988

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Felicia Amien, author

Analisa yuridis mengenai kewenangan seorang notaris untuk melakukan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta perjanjian kerjasama ditinjau dari Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris : studi kasus: keputusan majelis pengawas pusat notaris nomor 01/B/MJ.PPN/2007 tanggal 31 Januari 2007 = Juridical analysis of notary public authority to perform legal counselling of a notary law making in cooperation agreement revised from deed law reviewed from constitution number 30 year of 2004 of notary and notary ethical code number 30 year 2004 : study case of house of notary control center decision number 01/B/Mj.PPN/2007 dated 31 January 2007

Tesis ini membahas mengenai pentingnya penyuluhan hukum bagi seorang Notaris sebelum dan saat pembuatan aktanya. Ketentuan mengenai Penyuluhan hukum bagi seorang Notaris terdapat pengaturannya dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T29448

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Annisa Saraswati, author

Pertanggungjawaban notaris terhadap akta perjanjian yang penghadapnya tidak memiliki kewenangan untuk bertindak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pdt.G/2019/PN.Pbr) = Notary's responsibility towards the deed of agreement whose parties do not have the authority to act (Study Case of Pekanbaru Court Judgment Number 246/Pdt.G/2019/PN.Pbr).

Bertindak secara teliti dan saksama merupakan salah satu kewajiban Notaris. Ketidaktelitian seorang Notaris dapat berakibat fatal terhadap akta yang dibuatnya, yang kemudian dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Salah satu bentuk kelalaian Notaris adalah tidak memperhatikan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh penghadap dalam pembuatan akta. Kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maman Sunarya, author

Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Ikrar Wakaf Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf = Public Notayr’s Authority in making Pledge Deed on Wakaf Land according to government regulation number 42 year 2006 about implementation of the law number 41 year 2004 on Wakaf

Tesis ini membahas kewenangan Notaris dalam membuat Akta Ikrar Wakaf Tanah, kekuatan pembuktian Akta Ikrar Wakaf Tanah yang dibuat Notaris dan hubungan fungsional antara Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26256

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian