Hasil Pencarian

Ditemukan 24 dokumen yang sesuai dengan query

Ellya, author

Pengaruh undang-undang pemilu nomor 12 tahun 2003 sistem pemilu terhadap keberadaan partai-partai politik pada pemilu legislatif 2004 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Untuk pertama kalinya Pemilihan Umum (Bab VIIB Pasal 22E) dimasukkan dalam amandemen UUD '45. Selanjutnya Pemilu diatur oleh Undang-Undang nomor 12/2003 yang diantaranya memuat tentang Sistem Pemilu Proporsional Dengan Daftar Calon Terbuka. Sistem Pemilu itu merupakan suatu terobosan politik yang baru di Era Reformasi sehingga menarik untuk diteliti. Dari latar belakang...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006

T22110

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nur`annisa Ellis Setiawati, author

Prosedur Audit atas Aset Biologis pada PT AMC = Audit Procedure of Biological Assets at PT AMC

Laporan Magang ini membahas tentang prosedur audit atas aset biologis pada PT AMC. Prosedur audit dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan keyakinan bahwa aset biologis milik PT AMC sudah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK 16 (Revisi 2011) dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku di...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017

TA-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Ananda Nabilla, author

Keberlakuan suatu keputusan di luar rapat umum pemegang saham yang tidak dinyatakan ke dalam akta notaris = Enfoceability of a resolution in lieu of general meeting of shareholders that is not stated in a notarial deed

Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham adalah pengambilan keputusan yang dilakukan tanpa diadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Keputusan di luar Rapat...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T51736

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Shania Khairunnisa, author

Sengketa amandemen akta perdamaian pada kepailitan PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk dan perbandingan dengan hukum kepailitan Amerika Serikat = Legal dispute regarding accord amendment of arpeni pratama ocean line Ltd and comparison with the United States bankruptcy law

Tidak ada satupun ketentuan dalam hukum kepailitan Indonesia yang menyatakan Akta Perdamaian yang merupakan hasil homologasi perjanjian perdamaian dapat diamandemen yang dilakukan diluar pengadilan. Namun ditemukan beberapa kasus dimana hal ini terjadi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum yang berlaku mengenai amandemen akta perdamaian di Indonesia...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hamdi Haykal Miswar, author

Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Publisitas Terhadap Perubahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 = Juridicial Review The Application of The Principle of Publicity related to The Change of Marriage Agreement after The Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015

Pada tanggal 27 Oktober 2016, MK RI telah mengeluarkan putusan nomor 69/PUU-XIII/2015 yang merubah bunyi Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) UU Perkawinan. Namun, sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK tersebut sehingga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Afifi, author

Politik hukum pembentukan majelis kehormatan hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada mahkamah agung setelah perubahan undang undang dasar 1945 = Political law the formation of the honorary council of judges as judge termination mechanism in the supreme court after the amendment of constitution 1945 / Afifi

ABSTRAK
Intervensi terhadap kekuasaan kekuasaan yudikatif merupakan salah satu indikasi rapuhnya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Korupsi yudikatif (judicial corruption) telah melemahkan eksistensi independensi kekuasaan yudikatif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Politik hukum pembentukan Majelis Kehormatan Hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada Mahkamah Agung seharusnya mampu menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, memahami,...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Kuncahyo Duto Audito, author

Pemain Veto dalam Formulasi Kebijakan: Fair Work Amendment (Supporting Australia’s Job and Economic Recovery) Bill 2021 di Australia dan Medida Provisória 1045/2021 di Brazil = Veto Players in Policy Formulation: Fair Work Amendment (Supporting Australia’s Job and Economic Recovery) Bill 2021 in Australia and Medida Provisória 1045/2021 in Brazil

Pemain veto memiliki posisi yang penting dalam proses formulasi kebijakan. Hasil dan proses formulasi kebijakan Fair Work Amendment (Supporting Australia's Jobs and Economic Recovery) Bill 2021 di Australia dan Medida Provisória 1045/2021 di Brazil banyak dipengaruhi oleh aktor politik sebagai pemain veto. Kebijakan Fair Work Amendment (SAJER) Bill 2021 di...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Lin, Hsin-Hsuan, author

Reclaiming informational privacy under government mass surveillance: An assessment of the u.s. Federal courts cases

This article seeks to discuss the impact on privacy of personal information when the state couple big data technology with public measures to conduct massive metadata surveillance without targeting specific persons or having a specific purpose to surveil. Methodologically, this article employs constitutional law and comparative legal analysis to critically...

Taipei: Taiwan Foundation for Democracy, 2020

059 TDQ 17:2 (2020)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Dian Yustika Haryanti, author

Peranan notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam proses penyesuaian perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam : Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT = Notary's and the Ministry of Law and Human Right's role of the Republic of Indonesia in the process of the amendment's adjustment to the Articles of Association of PT. Tjitajam : Verdict Number: 124/G/2009/PTUN-JKT / Dian Yustika Haryanti

ABSTRAK
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang tersebut untuk menyesuaikan anggaran dasar perusahaannya agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Dalam kasus yang diangkat dalam tesis ini terdapat PT. Tjitajam yang menggugat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Pengadilan...

2013

T32587

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Zebua, Sadarieli, author

Analisis implementasi kebijakan pemasyarakatan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002-2003 oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Salah satu tuntutan masyarakat pada awal gerakan reformasi adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan mewujudkan demokratisasi melalui penerapan 3(tiga) pilar "good governance" yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas lembaga-lembaga negara. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal I ayat (2) perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

T11550

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian