Hasil Pencarian

Ditemukan 25 dokumen yang sesuai dengan query

Krishnayanda Wirjowerodojo, author

Analisis terhadap asas-asas prinsip-prinsip yang yang terkandung didalam UUD 1945 dalam hubunganya masalah birokratisasi,demokratisasi, regularisasi, dan deregulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia

1993

T36505

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ira Apriyanti, author

Pengaturan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batu Bara = Regulation of General Good Governance Principles in Granting Mineral and Coal Mining Business Permits Based on the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 7 of 2020

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan di daerah kerap kali menimbulkan polemik. Permasalahan yang terkait dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini bisa merugikan negara hingga mencapai angka triliun rupiah. Terlebih, hal ini berkaitan dengan tindakan Badan/Pejabat Negara dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini menjadi penting untuk meninjau kembali penerapan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Martha Triana , author

Evaluasi Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil Mikro Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Asas Pemungutan Pajak the Four Maxim (Studi Kasus: KPP Pratama Jakarta Gambir Dua) = Evaluation of MSMEs Tax Incentive Policy During The Covid-19 Pandemic Based on The Four Maxims(Case Study: Gambir Dua Tax Office)

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan insentif pajak UMKM pada masa pandemi berdasarkan persepsi Wajib Pajak berdasarkan The Four Maxims dan implementasi kebijakan insentif pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Metode dalam penelitian ini adalah mixed method research, yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan. Data dalam...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agus Askin Harta Mulya, author

Dasar hukum dan eksistensi implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penetapan status clear and clean pada izin usaha pertambangan berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara = The law and the existence implementation of the general principles of good governance on the stipulation of the clear and clean status of the mining business license iup with consideration to the law no 4 year 2009 concerning the mineral and coal min

Tesis ini membahas tentang penetapan status clear and clean pada izin usaha pertambangan (IUP) oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan melakukan analisa dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) dan peraturan lainnya yang terkait dengan analisa tersebut. Tesis...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Trophysiani Mauren, author

Analisis yuridis pembatalan perjanjian secara sepihak studi kasus PT. Metro Batavia terhadap PT. Garuda maintenance facility Aero Asia = Juridical analysis in unilateral termination of agreement case study PT. Metro batavia vs PT. Garuda maintenance facility Aero Asia

Perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan karena setiap orang membuat perjanjian terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut.Hukum yang mengatur tentang perjanjian merupakan bidang hukum yang sangat penting di era globalisasi terutama mendukung kegiatan di sektor perdagangan dan transaksi bisnis internasional.Para pelaku bisnis yang hendak melaksanakan perjanjian harus memahami tentang aturan hukum...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41400

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yohanes Febrientama Yubilianto, author

Tinjauan terhadap Pengaturan dan Kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Tata Kelola Riset Nasional pasca Sentralisasi Lembaga Riset = A Review of the Regulation and Institution of the National Research and Innovation Agency and National Research Governance after the Centralization of Research Institutions

Riset di Indonesia sampai saat ini masih dihadapkan pada sederet permasalahan krusial seputar kualitas, kapasitas, dan kelembagaan riset hingga membuat Indonesia hanya menduduki peringkat ke-75 dari 132 negara pada Global Innovation Index 2022. Dalam rangka memajukan iptek dan sekaligus menjawab permasalahan tersebut, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Pemberhentian tenaga ahli di lingkungan DPRD DKI Jakarta (ANALISIS SK Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta No.28 Tahun 2007) = Legal analysis concerning resignation of the expert in the regional assembly of the provice of the capital city of Jakarta (analysis of the decision of regional assembly secretary of the provice of the capital city of Jakarta number 28 in the year of 2007)

Skripsi ini membahas kesesuaian keputusan sekretaris DPRD Propinsi DKI Jakarta No.28 Tahun 2007 tentang peresmian Pemberhentian Tenaga Ahli DPRD Propinsi DKI Jakarta dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa Sekretaris DPRD Propinsi DKI Jakarta agar membuat Surat Keputusan Peresmian Pemberhentian Tenaga ahli secepatnya yang disesuaikan...

Universitas Indonesia, 2012

S42503

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Abdurrahman Masdiana, author

Netralitas pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik = The neutrality of civil servants in the implementation of the election of regional heads to achieve the good governance principles / Abdurrahman Masdiana

ABSTRAK
Penelitian ini meneliti bagaimana urgensi netralitas PNS dalam pilkada untuk mewujudkan AUPB, dan melihat bagaimana permasalahan penerapan netralitas PNS dalam beberapa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwasanya Pilkada di berbagai daerah di Indonesia beberapa waktu kebelakang masih diwarnai dengan beberapa permasalahan dan sengketa pasca pilkada dilaksanakan, hal tersebut dilatarbelakangi berbagai hal dan...

2017

T49042

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nasution, Ahmad Iskandar, author

Pengelolaan kawasan khusus dan legalitas penetapan kepala daerah sebagai ex-officio di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam = Management of special zones and legality of designating regional heads as ex-officio in the free trade zone and free port of Batam.

Pengelolaan kawasan khusus di Indonesia, terutama pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Pemerintah menetapkan Kepala Daerah sebagai Ex-Officio Kepala Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kota Batam. Penetapan ini dimaksudkan agar...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Evan Dewangga Cenggana, author

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam persetujuan pemeriksaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris : studi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 119/B/2019/PT.TUN-MDN = Principles of good governance in Notary investigation approval by Notary Honour Assembly : case study Decision of The Administrative High Court of Medan Number 119/B/2019/PT.TUN-MDN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Sudah sepatutnya negara memberikan perlindungan kepada Notaris yang telah menjalankan jabatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu perlindungan yang dimaksud yaitu mengenai pembinaan Notaris yang dalam Pasal 66 ayat (1)...

2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian