Hasil Pencarian

Ditemukan 204 dokumen yang sesuai dengan query

Citra Ayu Lestari, author

Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Memastikan Terlaksananya Asas Tunai dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak atas Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 215/Pdt.G/2014/PN.Bks) = The Role and Responsibility of the Ppat to Ensure the Implementation of the Cash Principle in Making Sale and Purchase Deeds in the Process of Sale and Purchase of Land Rights (Analysis of Decision of Bekasi District Court Number 215 /Pdt.G/2014/PN.Bks)

Undang-Undang Pokok Agraria menganut asas yang diterapkan dalam hukum adat. Berkaitan dengan jual beli hak atas tanah, asas yang dianut adalah asas terang dan tunai yang menjadi syarat sahnya jual beli hak atas tanah. Untuk menuhi asas terang, maka jual beli harus dilaksanakan dihadapan PPAT, sedangkan untuk memenuhi asas tunai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52467

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Annov Hari Prabowo, author

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam kasus wanprestasi Pemerintah DKI Jakarta (analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2337K/PDT/2017) = Protection of land rights holders in the case of defaults of the DKI Jakarta Government (study of verdict of supreme court Number 2337K/PDT/2017)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52247

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adi Jatmika, author

Implikasi hukum jual beli tanah melalui akta notaris = Legal implication land purchase and sell through notarial deed

Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan adanya peralihan hak atas tanah, sehingga dalam proses jual beli membutuhkan suatu akta autentik yang berguna sebagai syarat dapat dilakukannya proses peralihan hak atas tanah, akan tetapi akta jual beli yang seharusnya menjadi kewenangan PPAT dibuat dalam bentuk Akta Notariil. Hal inilah...

2019

T52717

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Raydo Deagustama, author

Peralihan hak atas tanah yang didasari oleh surat kuasa menjual palsu: analisis putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 265/PID.SUS/2016/PN.TJK dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/TUN/2017 = Transition of land rights based on counterfeit selling power of attorney: analysis of decision of Tanjung Karang District Court number 265/PID.SUS/2016/PN.TJK and Decision of Supreme Court number 331/K/TUN/2017

Tesis ini membahas peralihan hak atas tanah yang didasari pada surat kuasa menjual palsu. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah deskripsi hukum perjanjian jual beli hak atas tanah yang mengandung atas unsur kepalsuan pada dasar jual beli tersebut yaitu Akta Kuasa yang palsu, maka...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54270

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Urip Santoso 1964-, author

Hak atas tanah, hak pengelolaan, dan hak milik atas satuan rumah susun

Legal aspects of apartments in Indonesi...

Tapos, Cimanggis, Depok: Kencana, 2017

346.045 URI h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Maximillian Billy Tjiotijono, author

Girik sebagai bukti hak dalam pewarisan (Studi kasus putusan PTUN Surabaya nomor 169 G 2018 PTUN.SBY tahun 2019) = Girik as proof of inheritance right (Case study of PTUN Surabaya decision number 169 G 2018 PTUN.SBY Year 2019)

Tesis ini membahas mengenai sengketa tanah waris yang tidak bisa dilakukan proses persertipikatan untuk pertama kalinya oleh sang ahli warisnya. Kasus ini diawali dengan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah sebidang tanah dengan bukti girik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00163 Desa Kel....

2020

T54932

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Silalahi, Eka Wijaya, author

Analisis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap warisan = The analysis of duty on the acquisition of land and building rights through inheritance

Pajak merupakan sumber pendapatan yang esensial bagi negara, dimana hasil dari pemungutan pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang relatif murah dan berkelanjutan (sustainable), khususnya bagi pemerintah daerah. Penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini mengkaji dan mendalami pajak yang timbul sebagai akibat dari terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52881

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Irfan Hielmy, author

Analisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan agunan hak atas tanah: studi kasus BNI pada perkara no. 1354 K/Pdt/2014 = Analysist of the implementation of prudential banking principal in banking loan secured by right upon land: case study of BNI in case number 1354 K/Pdt/2014

Bank dalam menyalurkan Kredit kepada nasabah tentunya harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi, salah satu aspek yang patut diperhatikan oleh Bank ialah agunan. Dalam praktik, hak atas tanah kerap dijadikan agunan mengingat nilai ekonomisnya yang tinggi, namun sering terjadi ketika debitur wanprestasi, Bank mengalami kendala...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S69325

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Elvin Maulani Ma'ruf, author

Implikasi yuridis berakhirnya jangka waktu sertipikat hak guna bangunan (studi putusan peninjauan kembali nomor 102/PK/TUN/2018) = Juridical implication the expiry of the period right of building certificate (Study Of Judicial Review number 102/PK/TUN/2018)

Tesis ini membahas perihal kedudukan pemegang sertipikat hak guna bangunan yang telah habis jangka waktu haknya dan mengenai keabsahan pengusaan tanah oleh pihak lain. Persoalan berupa bagaimana kedudukan, tanggung jawab serta hak dan kewajiban dari pemegang hak atas tanah berupa hak guna bangunan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nyimas Jasmine Rachmania, author

Peralihan hak atas tanah yang dilakukan tanpa akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) berdasarkan putusan pengadilan negeri ciamis nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Cms = Transfer of land rights which done without deed of official land conveyancer based on decision of district court of ciamis decree number 6/Pdt.G/2019/PN.Cms.

Penelitian ini mengenai peralihan hak atas tanah yang dilakukan tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Peralihan hak atas tanah ini terjadi karena jual beli. Berdasarkan pada Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, hak atas tanah yang menjadi objek jual beli tersebut dapat dialihkan secara sempurna dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian