Ditemukan 254 dokumen yang sesuai dengan query
Yurda Jalil, author
Dalam Undang-undang Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999, Kesehatan menempati urutan kedua di bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten atau kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2000 dan Keppres No. 40 tahun 2001 tentang pengaturan Organisasi Perangkat Daerah, Pemda Kota Dumai berupaya untuk merubah status RSUD Dumai, dari...
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T 3340
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Tarigan, Nensiria BR, author
Pengelolaan merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang harus dilakukan secara efektif dan efisien. Proses pengelolaan obat dapat berjalan dengan baik bila dilaksanakan dengan dukungan kemampuan sumber daya yang tersedia dalam suatu sistem.
Tujuan utama pengelolaan obat di Kabupaten/Kota adalah agar tersedia obat dengan mutu yang baik, obat tersebar...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T 9428
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dani Wahyudi, author
Dengan diterapkannya UU NO. 22 Tahun 1999 yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan peluang bagi daerah untuk lebih mampu mengembangkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung berjalannya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kewenangan yang dimiliki daerah otonom diharapkan mendukung pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T9831
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Leni Milana, author
Pokok pikiran (tesis) dari penelitian ini adalah pelaksanaan otonomi desa sebagai upaya dalam mengembangkan demokrasi di Desa terutama melalui suatu lembaga demokrasi yang Baru yaitu BPD, yang untuk Desa Perajin dimulai sejak tahun 2001. Tesis ini berupaya mempelajari pemikiran dari Toqueville (dalam Juliantara, 2000), dan Maryati (2001) bahwa suatu pemerintahan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T10719
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Marthen Idie
ABSTRAK
Kesenjangan antar wilayah pembangunan merupakan salah satu masalah serius yang harus ditangani melalui langkah-langkah kebijaksanaan dengan strategi yang tepat. Hal ini jika tidak mendapat perhatian pelik tentunya menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya menciptakan konflik antar kelompok dan wilayah yang akan mengganggu stabilitas pembangunan sebagaimana kecenderungan yang terjadi sekarang. ...
1999
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Mahfudz, author
ABSTRAK
Ikhtisar Pendapatan Daerah menurut UU No. 5 / 1974 dan menurut UU No. 22/1999.
Pada saat penyusunan thesis ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sedang membahas Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Berikut ini dipaparkan secara singkat mengenai komponen-komponen Pendapatan Daerah menurut undang-undang lama dan undang-undang...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Guntur B. Kertabudi, author
ABSTRAK
Penelitian dilakukan dengan tujuan, di satu pihak untuk mengetahui upaya pengembangan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, di lain pihak untuk menelaah tingkat efektivitas organisasi Dinas dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
Penelitian ini menerapkan metode deskriptif analisis yang dimaksudkan...
1998
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Seman Widjojo, author
Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 5 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1992 sangat diperlukan Organisasi Pemerintah Daerah yang efektif. Salah satu unsur terpenting organisasi Pemerintah Daerah yang efektif adalah karakteristik pegawai yang baik sebagai hasil dari...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1997
T12609
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Djoko Wihantoro, author
Dalam mengemban tugas pendistribusian hasil-hasil pembangunan, pelaksanaan pembangunan di daerah masih menghadapi berbagai masalah, beberapa diantaranya justru membutuhkan pemecahan yang mendasar, seperti pelimpahan wewenang perencanaan, ketimpangan pendapatan antar daerah dan laju pertumbuhan, serta penciptaan lapangan kerja di daerah. Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bersifat darurat, yang dikenal dengan...
Depok: Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Yus Havid Wahyu Finansyah, author
Dalam paradigma baru sistem pemerintahan daerah di Indonesia, DPRD mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. DPRD telah berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang merupakan wahana pemberdayaan untuk melaksanakan demokrasi Pancasila. DPRD melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat yang diwakilinya, merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan fungsi sebagai wakil...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T14794
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
