Ditemukan 253 dokumen yang sesuai dengan query
Sihombing, Meiske Murni Nurbintan, author
Peningkatan penerimaan daerah di era otonomi daerah membuat faktor efektifitas pengelolaan keuangan daerah semakin penting. APBD sebagai salah satu kebiijakan anggaran pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah dan untuk mengetahui komposisi anggaran dan alokasi pengeluarannya.
Analisis dilakukan dengan metode...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T17129
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Isma Afifah Romani, author
Seiring bergulirnya reformasi dan guna mengantisipasi keinginan daerah untuk mengurus daerahnya sendiri maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan tertentu yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Guna memfasilitasinya, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T16695
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dewi Rachmania, author
Pembangunan daerah melalui otonomi bertujuan untuk memberdayakan masyarakat local sehingga memungkinkan masyarakat setempat untuk dapat menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tentram, dan sekaligus memperluas pilihan-pilihan (choice) yang dapat dilakukan masyarakat. Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan daerah otonom yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T17511
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Wulan Pratiwi, author
ABSTRAK
Administrasi Negara dalam arti aparatur mempunyai tugas yang semakin berat dalam menyelenggarakan pelayanan publik, terutama pada era otonomi daerah. Pelaksanaan tugas-tugas Administrasi Negara harus sesuai dengan norma dan ketentuan yang diatur dalam Hukum Administrasi Negara, termasuk di dalamnya Hukum Kepegawaian dan berbagai produk peraturan perundang-undangan lainnya serta sejalan dengan prinsip...
2007
T 19588
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Fatimah, author
Tesis ini mencoba melihat seberapa besar pengaruh komposisi fiskal pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sebelum dan sejak kebijakan otonomi daerah dilaksanakan dengan periode data dari tahun 1997-2003. Analisis dilakukan dengan mengunakan metode kuantitatif dengan Analisa GLS (Generally Least Square) yang menggabungkan data dari 30 propinsi beserta kabupaten/kota di Indonesia...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T20561
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sigalingging, Dosman, author
Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berlandaskan pada UU Nomor 32 tahun 2004 telah membawa perubahan yang sangat mendasar bagi peiaksanaan pemerintah dari sentralisasi menjadi desentralisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, sehingga kepala daerah dan Wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memajukan dan mengembangkan daya saing daerah....
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T20752
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Djoko Harmantyo, author
Pemekaran daerah adalah suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru berdasarkan UU RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hasil amandemen UU RI nomor 22 tahun 1999. Landasan pelaksanaannya didasarkan pada PP nomor 129 tahun 2000. Sedangkan konflik...
Depok: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 2007
AJ-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Kota Kitagawa, author
This article traces the pattern of conflict, collaboration, and compromise among trade unions, employers, political parties, executive branches, and economic research institutes in Germany, all of which have different stances regarding the introduction of a general statutory minimum wage there. This article examines the degree of political intervention in collective...
Japan: Graduate School of Economics Kyoto University, 2013
330 KER 82:2 (2013)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Diena Muazizah Hasanah, author
Skripsi ini menganalisa prinsip arbitrase yaitu, prinsip otonomi para pihak dan kompetenz-kompetenz. Khususnya, menjabarkan apakah para pihak dalam arbitrase melanggar prinsip otonomi para pihak apabila mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri; apakah PT Golden Spike Energy Indonesia (GSEI) melanggar prinsip-prinsip arbitrase ketika mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan apakah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S65206
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Armin, author
Tarik menarik antara desentralisasi dan sentralisasi di berbagai negara termasuk Indonesia, selalu menjadi perbincangan yang menarik. Sulit ditentukan titik keseimbangan yang tepat antara sentrabsasi di satu pihak dan otonomi daerah di pihak lain. Demikian juga mengenai otonomi dan kontrol, Pemerintah Pusat sulit menentukan titik keseimbangan yang tepat antara otonomi dan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1997
T378
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
