Hasil Pencarian

Ditemukan 92 dokumen yang sesuai dengan query

Joshua Christian Mangiring Tua, author

The business activity and form of business of The Rural Bank (BPR) post act Number 4 of 2023 concerning the development and strengthening of The Financial Sector (UU P2SK) = Kegiatan usaha dan bentuk badan hukum Bank Perekonomian Rakyat (BPR) pasca Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (UU P2SK)

Bank Perkreditan Rakyat atau biasa disingkat dengan BPR didirikan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil dan menengah melalui pertumbuhan ekonomi yang merata. Dinamika isu global dan domestik menyebabkan perubahan perilaku masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan, serta persaingan antar lembaga jasa keuangan merupakan beberapa faktor yang perlu dihadapi....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dian Yustika Haryanti, author

Peranan notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam proses penyesuaian perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam : Putusan Nomor: 124/G/2009/PTUN-JKT = Notary's and the Ministry of Law and Human Right's role of the Republic of Indonesia in the process of the amendment's adjustment to the Articles of Association of PT. Tjitajam : Verdict Number: 124/G/2009/PTUN-JKT / Dian Yustika Haryanti

ABSTRAK
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang tersebut untuk menyesuaikan anggaran dasar perusahaannya agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Dalam kasus yang diangkat dalam tesis ini terdapat PT. Tjitajam yang menggugat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Pengadilan...

2013

T32587

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rika Masirila Septiari, author

Tanggung jawab notaris dalam aplikasi sistem administrasi badan hukum: studi kasus putusan nomor 109/Pdt.G/2018/Pn.Mks = Notary liability concerning application of legal entity administration system: case study verdict no. 109/Pdt.G/2018/Pn.Mks

Notaris memiliki peran penting dalam Perseroan terbatas, karena Notaris adalah pihak yang diberikan wewenang serta tanggung jawab untuk dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagai kuasa dari Perseroan. Untuk itu, Notaris harus mengikuti segala mekanisme yang diatur dalam ketentuan SABH agar tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53424

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rike Yolanda Sari, author

Kedudukan fungsi dan kewenangan Perguruan Tinggi badan hukum dalam konsepsi organ negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 = Function authority and legal position as a perguruan tinggi negeri badan hukum in conception of state organ of the constitution of Indonesia

Tesis ini membahas mengenai analisis fungsi,kewenangan dan kedudukan sebuah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (?PTN BH?) dalam konsepsi organ negara. Pemetaan mengenai fungsi, kewenangan dan kedudukan PTN BH diperlukan dalam upaya analisis mengenai fungsi publik sebuah organ negara. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif dan sistematis analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39658

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nevitsa Khairunnisa, author

Kepastian dan perlindungan hukum yayasan pendidikan Jakarta Utara sehubungan dengan terdapatnya duplikasi akta pendirian yayasan = Certainty and legal protection of yayasan pendidikan Jakarta Utara regarding the presence of the duplication of the establishment deed of foundation

Tesis ini meneliti mengenai duplikasi akta pendirian yang terjadi dalam Sistem Administrasi Badan Hukum SABH yaitu suatu sistem yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk memudahkan tugas notaris dalam mendapatkan persetujuan pendirian badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi seringkali adanya kesalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46952

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fina Puspita Fitriyanti, author

Diskursus Status Keuangan dan Kekayaan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam Produk Hukum Badan Peradilan di Indonesia = Discourse on the Financial Status and Wealth of Subsidiaries of State-Owned Enterprises in Legal Products of Judicial Entities in Indonesia

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibentuk dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945. Kehadiran BUMN diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara. Guna memaksimalkan kegiatan usahanya, BUMN membentuk anak perusahaan. Hubungan antara anak perusahaan BUMN dengan BUMN induknya memunculkan berbagai pendapat yang berbeda mengenai status hukum keuangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Surya Wijaya, author

Tanggung jawab notaris dalam proses perubahan anggaran dasar perseroan terbatas melalui sistem administrasi badan hukum = Responsibility of a notary in the process to amandment article of association of limited liability company through the administrative system for legal entities

Latar belakang penelitian ini adalah Notaris mempunyai peran penting dalam pembuatan akta sehubungan dengan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Tesis ini membahas dalam hal Tanggung Jawab dan Upaya-upaya Notaris dalam mengatasi kendala pada Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Tanggung jawab Notaris terhadap proses pengurusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41552

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ahmad Rifqi Nurilmi, author

Peranan notaris dalam pembentukan holding badan usaha milik negara untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemandirian BUMN sebagai badan hukum = Role of the notary in the establishment of the holding state owned enterprises to realize legal certainty and independent of soes as legal entities

ABSTRAK
BUMN seharusnya memiliki holding company untuk menciptakan kemandirian dan bersaing di dunia internasional. Hal ini disebabkan kepemilikan Negara oleh Kementerian BUMN memiliki rentan benturan kepentingan terhadap pengurusan dan pengelolaannya. Melalui ini, BUMN menjadi kuat secara kelembagaan dan profesional dan Notaris untuk menjamin ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran...

2018

T51647

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aulia Azzahra Hakim, author

Implementasi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi dalam tindak pidana pembalakan liar (illegal logging): analisis kritis terhadap putusan pengadilan = The implementation of corporate criminal liability and directors criminal liability in illegal logging offense: critical analysis of court decisions

Skripsi ini menganalisis bagaimana implementasi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi diakomodir dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia terkait, khususnya yang mengatur mengenai tindak pidana pembalakan liar. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut (yang dalam hal ini adalah UU Kehutanan dan UU P3H), masih kerap ditemukan kejanggalan atas konsep pertanggungjawaban pidana korporasi...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tumonggor, Adrian Alexander, author

Peran notaris terkait pelaksanaan waran pada perseroan yang melakukan penawaran umum saham = Notary?s role related to the exercise of warrants on the initial public offering of stocks performing company

Pasar Modal merupakan salah satu sumber pembiayaan perusahaan dan salah satu pilihan bagi masyarakat untuk melakukan investasi. Kegiatan dalam pasar modal adalah seputar perdagangan efek, yang salah satunya adalah waran yang diterbitkan menyertai saham dalam rangka penawaran umum saham. Apabila kemudian dilakukan pelaksanaan waran, Notaris dapat mengalami kendala, yaitu dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28687

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian