Ditemukan 112 dokumen yang sesuai dengan query
konstitusi memberikan amanat dan pedoman terkait dengan peran dan kedudukan negara terhadap tanah sebagaimana tertuang dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi "bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"...
300 JIH 1:1 2010
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Arman Naimuddin, author
Dalam perkembangan ilmu perikatan pada lapangan hukum perdata di Indonesia, kajian tentang wanprestasi sudah sering kita temui. Sebagai suatu peristiwa hukum, wanprestasi seringkali mengakibatkan kerugian bagi pihakpihak yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh pihak yang menjanjikan untuk memenuhinya, oleh karena itu selalu ada gugatan ganti rugi dalam perkara wanprestasi. Dalam fenomena...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Hehuwat, Tara Samantha, author
Secara garis besar, penelitian ini membahas mengenai pengaturan terkait penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 486/PDT/2017/PT.BDG. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menunjukkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nadila Sandy Dethia, author
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang banyak ditemukan di Propinsi Riau. SKGR merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah saat terjadi peralihan tanah garapan yang belum bersertipikat. Tidak jarang, SKGR dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian utang piutang. Padahal, tanah yang belum bersertipikat seharusnya tidak dijadikan jaminan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sriwati, author
Pada asasnya apabila penguasa ataupun pengusaha /kalangan bisnis memerlukan tanah untuk keperluan apapun, maka cara untuk memperoleh tanah yang diperlukan harus melalui musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah hingga tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28607
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Nurul Zamzami, author
Perubahan iklim dirunut menjadi penyebab bagi para pihak atas kerugian yang mereka hadapi. Meningkatnya emisi karbon dioksida, melelehnya es glasial, munculnya banjir, dan banyak efek dari perubahan iklim lainnya diklaim sebagai penyebab rusaknya properti pribadi para pihak, sehingga mereka tidak dapat menikmati hak mereka atas properti pribadi tersebut. Keadaan ini...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
I Gede Surya Artha, author
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok pokok Agraria UUPA bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Dalam tujuan memberikan jaminan kepastian hukum maka dilaksanakan pendaftaran tanah yang hasil akhir kegiatannya berupa Sertipikat. Pelaksanaan pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional BPN /Kantor Pertanahan pada tingkat kota yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T49143
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dian Kamalia Nofitri, author
Bukti kepemilikan atas tanah sangatlah diiperlukan guna memberikan kekuatan hukum yang kuat atas suatu kepemilikan, begitu pula dengan alas hak atas tanah yang merupakan dasar bagi seseorang untuk memiliki hak atas tanahnya. Suatu alas hak dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan sertipikat dan memiliki kekuatan pembuktian yang merupakan suatu alat bukti...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28850
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Ando Iqbal Noorhadi, author
Tesis ini mengkaji peristiwa pembacaan akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris pada Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018, Notaris Muhammad Irsan melakukan pembacaan akta perjanjian jual beli di hadapan pihak pembeli dan pihak penjual secara terpisah dari segi tempat dan waktu pembacaan akta autentik. Adapun...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54866
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Annisa Nurul Firdaus, author
Klausula Indemnitas atau Klausula Ganti Rugi merupakan salah satu ketentuan penting dalam kontrak pengeboran internasional untuk membantu mengalokasikan risiko kepada pihak yang berada dalam posisi yang paling tepat untuk menanggung risiko tersebut. Konsep ini memiliki peranan yang signifikan dalam kontrak kontrak di bidang minyak dan gas bumi, karena karakter khusus...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S25029
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
