Hasil Pencarian

Ditemukan 56 dokumen yang sesuai dengan query

Maria Margaretha Putri Inuhan, author

Akibat permasalahan hukum pada sistem administrasi badan hukum terhadap proses pengajuan surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia studi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.69/PID.B/2016/PN.PLK Putusan MPPN No.18/B/MPPN/2017 = Due to legal issues on legal administration system against the process of submitting decree of minister of law and human rights study of the decision of Palangka Raya District Court No.69/PID.B/2016/PN.PLK the decision of MPPN No.18/B/MPPN/2017

Tesis ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk di mana terjadi permasalahan hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang menyebabkan proses pengajuan permohonan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjadi terhambat. Permasalahan lain yang muncul adalah akta perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T51031

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andhitha Mega Febriyanti, author

Akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat berdasarkan surat kuasa pendiri di luar negeri tanpa ada legalisasi oleh pejabat perwakilan Indonesia di negara dokumen tersebut ditandatangani = Deed of establishment of limited liability company produced based on power of attorney from founder abroad without legalization by Indonesian diplomatic officer in country where the document is signed

ABSTRAK
Seiring dengan perekonomian Indonesia yang semakin berkembang mendorong peningkatan akan investasi baru, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu bentuk yang dipilih oleh investor luar negeri adalah dengan cari mendirikan perusahaan penanaman modal asing dalam bentuk perseroan terbatas. Untuk dapat mendirikan perseroan terbatas, investor asing yang...

2018

T50475

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Putri Paramitha, author

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan pemegang saham perseroan terbatas yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (Studi kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 12/PTS/Mj.PWN Prov Banten/X/2016) = Breach against Public Notary Function mandatory and prohibitory code of conduct committed by Public Notary in drafting a Declaration Act by Ineligible share holders of a Limited Liability Company based on Bill of Limited Liability Company No. 40/2007 article 91 (Case study: Regional Inspectorate Council Case No. 12/PTS/MJ PWM, Province of Banten/X/2016)

ABSTRAK
Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik mengatur mengenai kewajiban, larangan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya. Namun dalam realita yang berkembang, masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Salinan Putusan Nomor 12/PTS/Mj.PWN Prov Banten/X/2016, merupakan contoh pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris X. Permasalahan yang penulis analisa yaitu, bagaimanakah kewajiban dan larangan Notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51036

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Elizabeth Elysia, author

Kedudukan Badan Usaha MIlik Negara (BUMN) persero sebagai pemegang hak pengelolaan = The legal status of state-owned limited liability company as the holder of the management right

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN Persero, sebagaimana Perseroan Terbatas, tunduk pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007. Hal tersebut berdampak pada adanya pemisahan kekayaan dan terbaginya modal BUMN Persero dalam bentuk saham. Mengingat kedudukan BUMN Persero sebagai pemegang Hak Pengelolaan, menjadi pertanyaan apakah BUMN Persero layak memegang status...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S69289

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadya Yunita, author

Akibat hukum kekayaan pt persero sebagai keuangan negara terhadap konsep PT Persero sebagai suatu badan hukum terpisah (separate legal entity) (studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 PUU XI 2013 dan 62 PUU XI 2013) = Legal consequences of the limited liability PT Persero assets as state finance on the concepts of limited liability company as a (separate legal entity) (study of Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 PUU XI 2013 dan 62 PUU XI 2013)

Perbedaan pengaturan tentang kedudukan kekayaan negara berpengaruh terhadap kepastian hukum status kekayaan negara pada PT Persero. Mahkamah Konstitusi melalui 2 (dua) putusannya yaitu Putusan No. 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 menolak permohonan (Para Pemohon) untuk menyatakan bahwa kekayaan negara pada PT Persero adalah kekayaan yang dipisahkan. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45284

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Luqman Rahmadi, author

Analisis pengesahan pendirian perseroan terbatas melalui Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH) = Analysis on legalization of establishment of limited liability company through Legal Entity Administration System (LEAS)

Adanya dugaan kasus hukum di dalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdampak kepada akses menuju SABH yang di non-aktifkan sehingga merugikan semua pihak tak terkecuali Notaris. Tidak bisa diaksesnya SABH juga berdampak kepada para calon pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris karena nama...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26006

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Aprenia Andita, author

Akibat hukum kepemilikan saham dengan adanya akta pengikatan saham yang dibuat oleh seorang notaris pada perseroan terbatas = The legal impact of shares ownership by virtue of shares binding deed made by a notary upon the limited liability company

Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas, didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris, dimana nantinya setiap pendiri akan mengambil bagian atas saham pada perseroan terbatas yang bersangkutan untuk disetorkan. Namun, pada prakteknya, terdapat keadaan dimana persyaratan pendirian tersebut tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25975

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Henny Trisiaty, author

Kedudukan suami istri sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas = The capacities of husband and wife as the shareholders in a limited liability company

Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan peijanjian. Perjanjian dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam suatu Perseroan Terbatas dimungkinkan adanya Pemegang Saham yang merupakan pasangan suami istri. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan suami istri...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25954

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Heny Setiawan, author

Tanggung jawab notaris atas keterlambatan pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas = The responsibility of notary on the delayed submitting the deed of establishment of the limited liability the company / Heny Setiawan

ABSTRAK
Notaris memiliki peranan penting dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas, yaitu dalam hal pembuatan akta pendirian sampai dengan proses pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa Perseroan Terbatas harus didirikan sedikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39048

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Indah Mustika Sari, author

Analisis yuridis terhadap perseroan terbatas yang didirikan oleh pasangan suami isteri yang menikah dengan perjanjian kawin yang tidak didaftar studi kasus pt yz = Legal analysis of limited liability company established by spouses with an unregistered prenuptial agreement case study of pt yz

Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari hari tidak lagi dapat diabaikan Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa Perseroan Terbatas dididirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian yang dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat oleh Notaris Apabila Perseroan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43334

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian