Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 110 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Aditya Brahma Esmondo, author
Pembuktian tindak pidana penipuan yang semula merupakan hubungan kontraktual: studi kasus 751/PID/2009/PT.SBY; 232/PID/2015/PT.BNA; 2161 K/PID/2008 = Proving of criminal fraud, originally a contractual relationship: case study 751/PID/2009/PT.SBY; 232/PID/2015/PT.BNA; 2161 K/PID/2008
ABSTRAK
Tindak Pidana penipuan tidak lepas dari hubungan kontraktual diantara para pihaknya. Hal in imenjadi penting untuk dibahas ketikan perbuatan yang semula hubungan kontraktual diajukan kedalam perkara tindak pidana penipuan. Fenomena tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda bagi para pihak. Terutama dalam pemenuhan prestasi dalam hubungan kontraktual. Akan tetapi tidak sedikit juga orang yang membuat perikatan...
2017
S65829
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Nur Ukasyah, author
Perlindungan hukum bagi masyarakat yang membuat akta pada notaris yang telah diberhentikan: studi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-1.AH.02.04 tahun 2018 = Legal protection for people who make deeds before the notary who have been dismissed: study on the Decision of Ministry of Law and Human Rights No. AHU-1.AH.02.04 of 2018
Tesis ini membahas mengenai kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh Notaris yang telah diberhentikan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat akta pada notaris yang telah diberhentikan. Hasil dari penelitian ini adalah notaris yang telah diberhentikan sudah tidak berwenang membuat akta notaris sehingga akta yang dikeluarkannya setelah diberhentikan menjadi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53609
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Anita Ratna Sari, author
Pembuktian kebenaran materil dalam pembuatan akta perjanjian kredit: studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 952/PID.B/2019/PN.Jkt.Brt = Verification of material truth in the making of loan agreement: analysis of the district court verdict Pengadilan Negeri Jakarta Barat Number 952/PIDid.B/2019/PN.Jkt.Brt
Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya ketika membuat akta autentik dituntut untuk lebih cermat dan melaksanakan prinsip kehati-hatian, mengingat sering terjadinya permasalahan hukum terkait akta autentik yaitu terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan identitas dan dokumen palsu dalam pembuatan akta autentik yang mengakibatkan Notaris mendapat masalah hukum atas akta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Cindy Amelia Iskandar, author
Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani sesuai dengan undang-undang jabatan notaris: studi putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018 = Notary’s responsibilities for drawn up deeds that are not read and signed in accordance with the law on notary position: study of the Territorial Examiner Council of Notaries of Banten Province Decision Number 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018
Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur dengan jelas mengenai kewajiban dan larangan Notaris, tetapi hingga saat ini masih ada Notaris yang dalam melaksanakan jabatannya mengabaikan kewajiban dan larangan tersebut. Hal ini terlihat di dalam Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018 di mana pelapor sepasang suami...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Handayani Primandiri, author
Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Jual Beli Tanah yang Tidak Dicatatkan di Repertorium dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata = Power of Proof of Authentic Deed of Sale and Purchase of Land Not Recorded in the Repertorium in Proof of Civil Case Trial

Dalam pembuktian di Pengadilan, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari akta tersebut. Untuk dapat dikatakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna maka harus memenuhi syarat autentisitas yang telah ditentukan dalam undang-undang dan juga kekuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Asteria Tiar Novita, author
Akta notaris akta notaris sebagai bukti kepemilikan dan keabsahan jual beli saham berkaitan dengan penyetoran modal oleh pendiri perseroan (Analisis putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Agustus 2018 nomor 374/PDT/2018/PT.DKI) = Notary deed as proof of ownership and legitimacy of the sale and purchase of shares in relation to capital paid-up by the founder of the company (Analysis of the decision of The DKI Jakarta High Court dated 29 August 2018 Num-ber 374/PDT/2018/PT.DKI).
Dalam proses pendirian Perseroan Terbatas maupun perubahan struktur permodalan, bukti setor harus dilampirkan untuk mendapat pengesahan atau persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Pembuatan akta mengenai saham Perseroan Terbatas pada umumnya dibuat secara notaril untuk selanjutnya disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Tesis ini membahas bahwa dalam praktik masih terdapat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ayoe Noerhayati, author
Pembuktian dugaan pelanggaran perjanjian Kartel dan peran KPPU dalam menjaga harga tiket pesawat tetap kompetitif : studi Putusan KPPU Nomor 15/KPPU/2019 = Proof of alleged violation of Cartel agreements and the role of KPPU in keeping airline ticket prices competitive : study KPPU Number 15/KPPU/2019
Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pembuktian adanya pelanggaran perjanjian kartel yang dapat dilakukan oleh KPPU dalam perkara Jasa Angkutan Udara Niaga? Bagaimana peran KPPU dalam menjaga agar harga tiket pesawat tetap kompetitif? Mengapa penggunaan tarif batas bawah tiket pesawat yang ditetapkan Menteri Perhubungan berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat?...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rivaldi Rizqianda Pratama, author
Mekanisme dan penyelesaian actio pauliana dalam gugatan lain-lain ditinjau dari asas integrasi dan pembuktian sederhana = Actio pauliana mechanism and settlement in other claims in terms of the principle of integration and simple justification
Actio pauliana dalam kepailitan adalah suatu lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk membatalkan tindakan debitor yang dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal putusan peryataan pailit, yang mengakibatkan kerugian bagi harta pailit dan kreditor pada umumnya. Actio pauliana termasuk dalam tuntutan kepailitan lainnya. Hal tersebut mengakibatkan, mekanisme...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Maysa Arifa Widyasukma, author
Perbandingan Penerapan Character Evidence di Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda (Studi Kasus Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST) = The Comparison of Character Evidence Application in Indonesia, United States, and Netherlands (Case Study Court Decision Number: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)
Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif dimana Hakim harus memperoleh keyakinan dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Kekuatan pembuktian alat bukti yang diajukan di persidangan berpengaruh pada keyakinan dari Hakim. Pada Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, terdapat character evidence yang bukan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Erni Pramoti, auhtor
Penerapan pembalikan beban pembuktian perkara gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf A UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi : studi kasus dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Gayus Tambunan Halomoan Pertanahan dan Dhana Widiatmika = Reversal of the burden of proof case application of gratification according to the provision on Article 12 B of paragraph 1 letter A in Act No. 31 of 1999 as amended by Act No. 20 of 2001 concerning the amandment of Act No. 31 of 1999 concerning the eradication of corruption : case study Gayus Halomoan Pertanahan dan Dhana Widiatmika / Erni Pramoti
ABSTRAK
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan sebuah nuansa baru dalam perkembangan penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu dengan dikenalnya pembalikan beban pembuktian terutama berkaitan dengan pembuktian tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a....
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38999
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   5 6 7 8 9 10 11   >>