Ditemukan 187 dokumen yang sesuai dengan query
Jakarta: Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta , 1990
352.598 22 HIM
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
kertas kerja pada acara seminar Hukum tentang masalah hukum batas laut indonesia yang diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional (BPHN) 8-9 juni 200...
300 MHN 1:1 2006
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan terhadap pengelolaan aparatur Pemerintah Provinsi akibat adanya perubahan UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, khususnya terkait dengan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai wakil Pemerintah di daerah sekaligus sebagai "Koordinator dan fasilitator" Kabupaten /kota yang ada di wilayahnya......
INKABAP
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Rivalry marks today's relations between provincial parliaments (DPRD) and governments (Pemda) although both are resulted from similar process of direct elections. This research found that together with the central government (Jakarta), due to their same perception and interest, the Pemda plays role in undermining DPRD position by...
KAJ 13(3-4) 2008
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Bunyamin, author
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Efektivitas sistem pengendalian intern diuji melalui jumlah kelemahan pengendalian intern dan nilai kerugian daerah, sedangkan ukuran kinerja menggunakan skor evaluasi LAKIP dan skor EKPPD.
Hasil uji regresi berganda pada data 1.209 pemda...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S63934
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Dimas Muhammad Adnan Imran, author
Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan reformasi birokrasi. Pemerintah Kota Depok merupakan salah satu instansi pemerintah yang telah mendapatkan predikat baik dalam akuntabilitas kinerjanya jika mengacu pada penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan dalam akuntabilitas kinerja...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Harry Setya Negara, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan piutang pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia sebagai salah satu akun yang mencerminkan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode regresi Ordinary Least Square (OLS). Hasil pada penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang mampu memengaruhi pengungkapan piutang...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S62887
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Lia Yulia Iriani, author
Kebijakan alih fungsi lahan merupakan proses perkembangan kota yang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pertumbuhan penduduk dan transformasi. Pertambahan penduduk di kota Bandung sebesar 2,62% per tahun dan jumlah penduduk sebesar 3.351.048 jiwa (BPS Kab. Bandung 2017). Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan tempat tinggal yang layak, sebagai salah satu kebutuhan...
Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum , 2020
690 MBA 55:1 (2020)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ningrum Erningpraja, author
Transaksi jual beli bangunan dan pelepasan hak atas tanah Pemerintah Daerah Kota Bogor, bekas eigendom verponding, di Kebon Kelapa, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor = Transaction of building and transition land rights of Bogor Regional Government, former eigendom verponding, at Kebon Kelapa, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor
Kewenangan Negara atas penguasaan tanah dalam bidang pertanahan merupakan pelimpahan tugas bangsa, dimana selaku penguasa atas tanah, Negara berkewajiban menentukan peruntukkan dan pengelolaan dari Tanah tersebut. Tanah Negara yang dimaksud dalam Penelitian ini adalah tanah yang tidak dilekati oleh suatu hak, dan telah dalam penguasaan masyarakat oleh karena itu untuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43154
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
