Ditemukan 37 dokumen yang sesuai dengan query
Torganda Raymundus, author
Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai untuk sektor perunggasan di Indonesia terdiri dari Kebijakan Pembebasan PPN bagi produsen ternak unggas dan Kebijakan Barang Tidak Kena Pajak bagi merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan harga produk ternak agar terjangkau bagi masyarakat dan meningkatkan konsumsi daging pada masyarakat sekaligus memberikan dukungan bagi produsen untuk...
Depok: Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Evi Ratna Wulandari, author
Kebijakan penerapan e-government Pajak Parkir di DKI Jakarta sudah
berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Dalam pelaksanaannya banyak
ditemukan hambatan dan tantangan yang berdampak kepada target kinerja yang
telah ditetapkan. Kebijakan yang mengatur pun sudah sebanyak 3(tiga) kali
mengalami perubahan yang diharapkan mampu menjembatani pelayanan
masyarakat yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Danang Syailendra, author
Dengan tingginya perolehan Pajak Penerangan Jalan pada Tahun 2014 serta adanya kebijakan earmarking Pajak Penerangan Jalan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan pajak daerah tersebut, daerah dalam hal ini Kota Surakarta terkait penyediaan Penerangan Jalan Umum seharusnya bisa mengatasi pelayanan dasar tersebut dengan baik dan optimal. Penelitian ini akan...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2015
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Neisa Faiqotul Himmah, author
Penelitian ini mendeskripsikan penelitian tentang evaluasi implementasi insentif pajak di masa pandemi Covid-19. Tujuannya untuk mengevaluasi dan mengetahui pengaruh insentif pajak berdasarkan PMK No. 44/PMK.03/2020 sampai dengan PMK No. 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019. Menggunakan kriteria evaluasi kebijakan efektivitas untuk mengevaluasi hasil pencapaian,...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Tjuk Sukardiman, author
Penelitian ini dilakukan karena telah terjadi konflik akibat perbedaan kepentingan antar-stakeholder dalam penetapan kebijakan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1988 atau yang dikenal dengan kebijakan PAKNOV-21. Materi dari kebijakan ini antara lain pencabutan alias cabotage, pembukaan pelabuhan terbuka untuk ekspor sebanyak 117 pelabuhan dan pencabutan izin trayek. Kebijakan PAKNOV-21 tahun...
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
D589
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Andri Ramadhana Putra, author
Penelitian ini membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Telekomunikasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan PNBP Telekomunikasi dan mengevaluasi atas implikasi implementasi kebijakan. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data dan menggunakan analisis data kualitatif dalam teknik menganalisis data. Hasil...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nia Searlita Sari, author
Skripsi ini membahas evaluasi kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang-barang sangat mewah. Analisis dilakukan berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan publik menurut William Dunn. Studi fokus kepada evaluasi kebijakan sesuai kriteria efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Kezia Nathania, author
Eksternalitas negatif akibat penggunaan air tanah telah menjadi permasalahan bagi Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2009. Eksternalitas negatif yang menjadi permasalahan bagi Provinsi DKI Jakarta ialah seputar terbatasnya ketersediaan air tanah dan terjadinya penurunan tanah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan eskternalitas negatif ini adalah dengan membatasi penggunaan air tanah di Provinsi...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Arga Abdilah, author
Sunset policy tahun 2008 dan reinventing policy tahun 2015 bertujuan meningkatkan penerimaan pajak yang dinilai belum mencapai hasil yang maksimal sekaligus untuk memeperkuat basis data di Direktorat Jenderal Pajak. Skripsi ini merupakan studi kasus evaluasi sunset policy dan reinventing policy yang dilakukan di KPP Pratama Depok Cimanggis. Penelitian ini merupakan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S64772
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Tafsir Nurchamid, author
Kebijakan perpajakan sebagai unsur penting dari kebijakan publik pemerintah telah berkontribusi lebih dari 60 % penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Adanya kebijakan perpajakan yang berbeda terhadap unsur biaya pendanaan (cost of fund) atas bunga pinjaman diperlakukan sebagai deductible expenses sedangkan atas dividen sebagai cost of equity tidak diperkenankan sebagai...
Depok: Universitas Indonesia, 2009
D627
UI - Disertasi (Open) Universitas Indonesia Library
