Hasil Pencarian

Ditemukan 80 dokumen yang sesuai dengan query

Rifki Wicaksono, author

Penanggguhan pelaksanaan upah minimum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2015 = Suspension of minimum wages after post Constitutional Court Decision Number 72/PUU-XII/2015

ABSTRAK
Adanya kebijakan Penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana diatur Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Penjelasannya telah menimbulkan penolakan dari para pekerja karena dianggap bertentangan dengan larangan bagi pengusaha untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pengujian ketentuan Penangguhan pelaksanaan upah minimum itu pun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47713

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Chintia Trisnayanti Susilo, author

Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap kewenangan notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan No.54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST dan Penetapan Pengadilan No.25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL) = Legal impact of the Constitutional Court decision Number 69/PUU-XIII/2015 against authority of the notary for endorsing prenuptial agrement (Case in Court Decision Number 54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST and 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL)

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan mengalami perubahan sehingga menciptakan norma baru. Salah satunya yaitu memberikan kewenangan kepada notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan notaris dimaknai berbeda dengan pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Metode penelitian yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T52251

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andy Omara, author

Interpreting The Indonesian constitutional court approach in conducting judicial review on cases related to economic and social rights

ABSTRAK
One of the duties of the Indonesian Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi - MK) is to determine whether legislation is consistent with the Constitution. If the MK determines that a statute is inconsistent with the Constitution, it declares that such statute is invalid. In such instance, the MK has the final...

Depok: University of Indonesia, Faculty of Law, 2019

340 UI-ILR 7:2 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Adhi Anugroho, author

Analisis yuridis terhadap asas efisiensi berkeadilan berdasarkan pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan = Legal analysis of the principle of equitable efficiency in article 33 paragraph (4) of the constitution of 1945 with regards to laws on electricity

Tesis ini membahas tentang penormaan asas efisiensi berkeadilan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diperbarui pada peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan. Pembahasannya dilakukan dengan menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan unsur "efisiensi berkeadilan" dalam pengujian konstitusional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46501

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rafli Fadilah Achmad, author

Tinjauan yuridis atas legal standing pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi = Overview of legal standing on the juridical dissolution of political parties in the Constitutional Court

Partai Politik merupakan bagian penting dalam tatanan negara demokrasi karena merupakan manifestasi dari kebebasan berserikat yang telah mendapatkan jaminan dalam konstitusi. Akan tetapi tidak jarang partai politik dalam melaksanakan aktivitasnya keluar dari koridor yang telah diatur, sehingga cara terakhir yang harus ditempuh adalah dengan membubarkan partai politik. Skripsi ini membahas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S62740

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadya Yunita, author

Akibat hukum kekayaan pt persero sebagai keuangan negara terhadap konsep PT Persero sebagai suatu badan hukum terpisah (separate legal entity) (studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 PUU XI 2013 dan 62 PUU XI 2013) = Legal consequences of the limited liability PT Persero assets as state finance on the concepts of limited liability company as a (separate legal entity) (study of Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 PUU XI 2013 dan 62 PUU XI 2013)

Perbedaan pengaturan tentang kedudukan kekayaan negara berpengaruh terhadap kepastian hukum status kekayaan negara pada PT Persero. Mahkamah Konstitusi melalui 2 (dua) putusannya yaitu Putusan No. 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 menolak permohonan (Para Pemohon) untuk menyatakan bahwa kekayaan negara pada PT Persero adalah kekayaan yang dipisahkan. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45284

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hamdi Haykal Miswar, author

Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Publisitas Terhadap Perubahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 = Juridicial Review The Application of The Principle of Publicity related to The Change of Marriage Agreement after The Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015

Pada tanggal 27 Oktober 2016, MK RI telah mengeluarkan putusan nomor 69/PUU-XIII/2015 yang merubah bunyi Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) UU Perkawinan. Namun, sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK tersebut sehingga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sulistya, author

Kedudukan harta pailit dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian kawin = Insolvency estate due to Constitutional Court of The Republic of Indonesia Amandment Number 69/PUU-XIII/2015 regarding postnup agreement

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Oktober 2016 telah mengeluarkan keputusannya nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Kawin. Pokok Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah perlindungan hukum terhadap kreditur pailit akibat perjanjian kawin dan perlindungan hukum terhadap suami atau istri debitur pailit yang beritikad baik dari kepemilikan harta bersama. Penelitian ini menggunakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48573

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kartika Wulandari, author

Layanan prima di Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = Excellent service in the Constitutional Court Library

Skripsi ini membahas upaya pustakawan mewujudkan layanan prima di Perpustakaan Mahkamah Konstitusi. Tujuan penelitian ini menjelaskan konsep layanan prima yang ada dipikiran pustakawan melalui tindakan keseharian di perpustakaan. Pustakawan menerapkan layanan prima di perpustakaan adalah untuk menunjang pemustaka memenuhi kebutuhan informasi. Namun, Pustakawan dalam mewujudkan layanan prima terdapat beberapa kendala...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2016

S65355

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Lyly, author

Dampak berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pembuatan surat keterangan waris oleh notaris dalam kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 177 K/PDT/2015 = The impact of the constitutional court decision number 46 /PUU-VIIIv/2010 against the making of inheritance certificate by notary in the case of decision of the supreme court of the Republic of Indonesia number 177 K /PDT/2015

Tesis ini membahas mengenai status dan hak waris dari anak yang dilahirkan dari perkawinan pertama yang dilakukan secara sah dan perkawinan kedua yang dilakukan di bawah tangan. Selain itu, tesis ini juga membahas dampak berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris dalam kasus perdebatan harta warisan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51312

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian