Ditemukan 112 dokumen yang sesuai dengan query
Dewi Sita Yuliani, author
Penelitian ini bersifat Preskriptif, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode perbandingan hukum dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai sumber datanya. Sampai saat ini, laporan mengenai persekongkolan tender masih mendominasi laporan yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tahun 2007, sebanyak 75% laporan merupakan dugaan persekongkolan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T25723
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Edhisyam Risdianto, author
Tesis ini membahas alasan hukum. Pengadilan Negeri dalam membatalkan putusan-putusan KPPU tentang persekongkolan tender, Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan No. 455/Pdt.G/2007/PN.Mdn. dan Putusan No. 430/Pdt.G/2007/PN.Mdn., memutuskan putusan keberatan terhadap perkara No. 05/KPPU-U2007 tentang tender pengerukan alur pelabuhan Belawan dan perkara No. 031KPPU-U2007 tentang tender Pembangunan Gedung Kantor PengadiJan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T37385
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Aryo Bimo, author
Tesis ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana pandangan KPPU mengenai tender pengadaan e-KTP berdasarkan Hukum Persaingan Usaha? Kedua, mengapa putusan KPPU dibatalkan di tingkat Pengadilan Negeri? Dan ketiga, bagaimana kendala membuktikan perkara Persekongkolan Tender dalam Hukum Persaingan Usaha? Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, tujuan dari penelitian ini adalah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41551
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Bunkarni, author
ABSTRAK
Ketentuan pengadaan barang dan jasa pada badan usaha milik negara terlepas dari aturan
pengadaaan barang/jasa pemerintah, dimana BUMN diberikan kebebasan dan wewenang
untuk membuat tata cara pelaksanaan pengadaannya sendiri berdasarkan kebutuhan kegiatan
usaha dan kondisi dari masing-masing perusahaan. Prinsip-prinsip pengadaan BUMN diatur
dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 Juncto
Nomor PER-15/MBU/2012 tentang...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T39389
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dian Artati, author
Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, disamping melarang berbagai bentuk perjanjian, maupun kegiatan yang dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga melarang bentuk-bentuk persekongkolan yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Adapun yang menjadi pembahasan dalam Tesis ini yaitu kasus mengenai persekongkolan tender, untuk mengetahui apakah suatu...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42919
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Pakpahan, James Marihottua, author
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum di bidang persaingan usaha dan bagaimana pelaku usaha di bidang kepelabuhanan menerapkannya dalam praktek bisnis yang dilakukan. Hasil penelitian akan menjelaskan tentang proses bisnis yang dilakukan PT. Pelindo II (Persero) di Cabang Pelabuhan Teluk Bayur sebagai BUMN di bidang kepelabuhanan ditinjau dari...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42972
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Herminingrum, author
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di beberapa negara memiliki peranan yang penting dan merupakan penggerak roda perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh UMKM dalam meningkatkan peranannya dalam bidang ekonomi adalah melalui hubungan kerjasama dengan Usaha Besar melalui mekanisme kemitraan. Dalam hubungan kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43190
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Putri Dinda Aprianty, author
Persekongkolan tender menjadi salah satu isu penting dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Dalam Position Paper KPPU Terhadap Perkembangan Sektor Jasa Konstruksi tercatat bahwa sekitar 80% dari seluruh kasus yang ditangani oleh KPPU merupakan kasus persekongkolan tender. Salah satu kasus yang terkait dengan persekongkolan tender adalah kasus Proyek Donggi-Senoro. Dalam...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38726
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hilman Pujana, author
Perlindungan hukum terhadap usaha kecil merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 amandemen keempat khususnya pada ayat ke-empat, dimana perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ritel merupakan sektor yang memiliki peranan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42859
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Jaya Putra Zega, author
Sektor kepelabuhan merupakan sektor strategis yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, oleh karakteristiknya yang demikian maka pengelolaannya diserahkan kepada BUMN dan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah. Legitimasi ini diperoleh secara konstitusional yakni, Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki sektor-sektor penting, strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39002
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
