Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ferdy Fardian Hidayat, author
Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai antara "konsep pemisahan kekayaan pada badan hukum" sebagaimana diatur dalam UU BUMN dan UU PT dengan konsep "percampuran kekayaan pada keuangan negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara. "Konsep percampuran kekayaan dalam keuangan negara" tersebut menimbulkan konflik dalam penegakannya,...
2009
T26169
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Joiverdia Arifiyanto, author
ABSTRAK
Penggunaan kartu kredit oleh masyarakat Indonesia, khususnya di perkotaan besar, semakin menunjukkan peningkatan yang tajam. Hal ini dipicu semakin baiknya kondisi makro ekonomi nasional yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Sementara di sisi lain, sektor perbankan yang mengalami kelebihan likuiditas, berlomba-lomba untuk memberikan penyaluran kredit kepada masyarakat, khususnya dibidang kredit konsumtif seperti halnya kartu kredit. Berbagai...
2008
T37131
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Hutagalung, Anton
ABSTRAK
Pertumbuhan pembangunan gedung-gedung bertingkat di kota-kota besar seperti DKI Jakarta menimbulkan berbagai implikasi khususnya di bidang hukum pertanahan dan lingkungan. Di bidang hukum tanah timbul persoalan karena pembangunan gedung-gedung bertingkat tidak hanya di permukaan saja melainkan ke dalam tubuh bumi yang lazim disebut ruang bawah tanah. Masalah hukum yang timbul...
2007
T19593
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Atin Sri Pujiastuti, author
Penelitian ini berfokus pada implementasi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilaksanakan oleh Bank X. Disini, penulis mendeskripsikan dan menganalisa kepatuhan penerapan peraturan-peraturan mengenai TPPU yang dilaksanakan oleh Bank X guna mencegah dan memberantas TPPU. Peneliti berusaha mencari tahu hambatan-hambatan yang muncul dalam melaksanakan implementasi Undang-Undang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T39213
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Mochmad Yusuf Adidana, author
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan memperhatikan teori berjenjang (stufen bow) dari Hans Kelsen. teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian dan ensiklopedi. Penelitian dilakukan kepada masalah apakah peraturan perundang-undangan yang ada mengenai penanaman modal dan lebih...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T37134
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Yunirwansyah Yassin, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas persaingan di bidang jasa konstruksi minyak dan gas bumi (Migas) yang akan semakin berkembang. Terlebih 2009 nanti dimana pelakupelaku jasa konstruksi dalam negeri harus semakin mampu berhadapan dengan para pelaku konstruksi dari luar negeri khususnya dengan negara tetangga dan negara dari asia pasifik. Diperkirakan akhir 2010 negara-negara maju anggota APEC (Asia Pacific...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
T25174
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Harry Supriyono, author
Hukum lingkungan merupakan hukum fungsional, sehingga pengembangannya membutuhkan kajian dengan pendekatan yang utuh menyeluruh, multi-disipliner, dan inter-disipliner. Demikian pula pendekatan hukum dalam pengendalian dampak lingkungan juga tidak sekedar pendekatan command and control yang berujung kepada sanksi bagi pelanggar, tetapi juga kombinasi pendekatan lain yang mendorong ketaatan lingkungan melalui promosi penaatan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
D1281
UI - Disertasi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Harsanto Nursadi, author
Pengelolaan B3 dan limbah B3 dilakukan oleh instausi yang bertanggung jawab , yaitu Menteri Negara Lingkungan Hidup. Instansi ini membentuk norma hukum urnum-kongkret berupa Peraturan Menteri Negara yang merupakan kewenangan atribusi dari UU Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meneg LH juga membentuk norma hukum individual-kongkret berupa perizinan-perizinan yang berkaitan dengan B3 dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
D988
UI - Disertasi (Open)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 >>