Ditemukan 155 dokumen yang sesuai dengan query
Mohamad Fuad, author
Pertumbuhan perumahan dan kota-kota baru di wilayah Bogor, Tangerang Bekasi sangat pesat sejak dikeluarkannya kebijakan izin lokasi pada tahun 1993 sebagai bagian dari kebijakan PAKTO-23- yang memberi banyak kemudahan berupa penyederhanaan prosedur perolehan izin lokasi dan kemudahan dalam penguasaan tanah. Kemudahan ini mengakibatkan penguasaan lahan yang sangat luas sampai ke...
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T1918
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Jeje Nurjaman, author
DKI Jakarta merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang sangat diminati oleh banyak investor haik asing maupun nasional, untuk mendirikan dan mengembangkan usahanya dalam bentuk perusahaan Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA/PMDN). Dalam rangka menarik investasi PMA/PMDN, Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijaksanaan yang berkaitan dengan Penanaman Modal, yang terakhir...
2000
T5280
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rai Sri Dewi Ida Ayu, author
ABSTRAK
BAPEK merupakan lembaga banding administratif yang kehadirannya diharapkan sebagai sarana perlindungan hukum bagi PNS dan sebagai sarana pengawasan administratif terhadap perilaku Pejabat TUN. Dalam pelaksanaan fungsinya diduga belum efektif. Penelitian ini diawali dengan studi, kepustakaan dan dilanjutkan dengan penelitian empirik melalui pengamatan partisipatif dan wawancara terstruktur terhadap sejumlah key informan.
Pengukuran...
1999
T16759
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
B. Boediono, author
ABSTRAK
Pendistribusian dana antara Pemerintah Pusat dengan Oaerah-Oaerah merupakan suatu permasalahan. Sejarah dan perbedaan-perbedaan ikut menentukan, seperti potensi sumber daya yang dimiliki, dan kebijakan. Per bedaan tersebut juga menimbulkan ketimpangan mengenai tingkat perkembangan ekonomi,...
1995
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Irmansyah, author
Dalam rangka menyongsong era globalisasi yang penuh tantangan, di
butuhkan sumber daya manusia yang berkualitas baik. Unluk memenuhi tantangan tersebut, pendidikan merupakan salah satu sarana yang dapat membawa peserta didik ke arah manusia yang berkualitas tersebut. Namun demikian, prestasi belajar khususnya pada pelajaran matematika yang direfleksikan melalui Nilai Ebtanas Murni (NEM)...
2001
T3137
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhamad Soeloeh, author
ABSTRAK
Dengan adanya penyerahan Pajak-pajak Negara oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, terutama Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1968 jo Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1969, merupakan suatu hal yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut, baik mengenai dampaknya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Zein, author
ABSTRAK
Masalah pokok dalam skripsi ini adalah pembekuan pasal-pasal dari Ordonansi Bea dan Reglemen A oleh. KEPPRES No. 45/1985, dimana KEPPRES ini didasari oleh INPRES No.4 tahun 1985. Yang mana hal ini menurut tata urutan perundang-undangan TAP. MPRS No. XX/MPRS/1966 tidak boleh terjadi. Tujuan dari penulisan ini untuk mendapatkan data-data yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Edy Supriyanto, author
ABSTRAK
Dalam penyusunan skripsi ini penelitian yang dilakukan bersifat normatif empiris. Dengan demikian materi utama yang disampaikan adalah penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan masalah pengaturan bangunan, ditambah dengan mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang mempunyai bidang dalam pembahasan skripsi ini. Semua ini dilakukan untuk mencari sejauh mana perbedaan dan persamaan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Tatang Bardjah, author
ABSTRAK
Guna menunjang kelancaran tugas-tugas umum Pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan, Pemerintah Reptiblik Indonesia secara terus menerus mengupayakan meningkatkan mutu pengawasan di bidang pelaksanaan Anggaran Belanja Negara, baik Anggaran Rutin maupun Angaran Pembangunan. Untuk itu, Pemerintah membentuk BPKP dengan Kepusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, Badan ini merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Armin, author
Tarik menarik antara desentralisasi dan sentralisasi di berbagai negara termasuk Indonesia, selalu menjadi perbincangan yang menarik. Sulit ditentukan titik keseimbangan yang tepat antara sentrabsasi di satu pihak dan otonomi daerah di pihak lain. Demikian juga mengenai otonomi dan kontrol, Pemerintah Pusat sulit menentukan titik keseimbangan yang tepat antara otonomi dan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1997
T378
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
