Hasil Pencarian

Ditemukan 616 dokumen yang sesuai dengan query

Intan Duniarti, author

Penangguhan Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Adanya Perlawanan Terhadap Penetapan Pengadilan Untuk Eksekusi Pengosongan Tanah (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No.475 k/TUN/2003

Kewajiban pejabat Badan Pertanahan Nasional yang berwenang membuat keputusan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dapat mengalami keraguan apabila sengketa atas tanah yang terkait dilanjutkan dengan Peninjauan Kembali yang dalam faktanya menunjukkan bahwa sengketa atas hak atas tanah itu belum terselesaikan. Permasalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T38055

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Friscarina, author

Keabsahan dan akibat hukum perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat (analisis putusan pengadilan agama Nomor 1551/PDT.G/PA.SBY) = The validity and legal consequences of polygamous marriage not in line with legal requirements analysis of judgement of the court of religion 1551/PDT.G/2012/PA. SBY) / Friscarina

Dalam hal seseorang ingin melakukan poligami haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan dan juga hukum agama pihak yang ingin melaksanakan poligami tersebut. Salah satu syarat untuk melakukan perkawinan poligami adalah adanya izin dari isteri pertama. Dari uraian tersebut maka timbul permasalahan diantaranya bagaimana akibat hukum dari perkawinan poligami...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46470

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fakhir Tashin Baaj, author

Status hukum dan hak anak hasil perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda menurut hukum Islam dan undang undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 14 PDT G 2014 PN KBM = The status and the rights of the child of interreligion marriage according to Islamic law and act no 1 1974 about the marriages case study Kebumen district court decision no 14 PDT G 2014 PN KBM

Dengan semakin majunya perkembangan jaman, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan dampak kepada pola pemikiran masyarakat terhadap institusi perkawinan salah satunya perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda adalah perkawinan yang terjadi di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masingmasing berbeda agama,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62306

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Desy Putriana, author

Tanggung jawab perdata pemilik hewan atas kerugian yang ditimbulkan hewan yang ada di bawah pengawasannya: studi kasus putusan nomor 2/PDT/2016/PT.MND jo putusan nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd = Civil liability of pet guardians for losses arising due to animals under their supervision: a case study of decision number 2/PDT/2016/PT.MN jo decision number 235/Pdt.G/2014/PN.Mnd.

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama pertanggungjawaban kontraktual dan kedua pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPerdata). Pertanggungjawaban pemilik hewan termasuk sebagai pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum, yang secara khusus diatur di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S68706

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Noviyanti Amalia Sappali, author

Akibat hukum perceraian terhadap harta benda dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan (analisis putusa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 316 K/AG/2015) = The law effects of divorce against possessions of property in mixed marriage of different citizenship supreme court decision (analysis Republic of Indonesia Number 316 K/AG/2015)

Warga Negara Indonesia pelaku perkawinan campuran tidak boleh memegang Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Guna Usaha (HGU), kecuali yang bersangkutan mempunyai perjanjian perkawinan sebelum menikah, yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan. Larangan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Asing yaitu, Pasal 21 ayat (3)...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46428

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ahmad Rais, author

Tinjauan yuridis perbandingan akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan akad musyarakah Mutanaqisah dengan jaminan hak tanggungan dalam pembiayaan pembelian rumah : studi penerapan akad pada bank syariah ("bank X") dan unit usaha syariah bank konvensional ("Bank Y" = A comparative juridical review akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and akad Musharaka Mutanaqish with guarantie mortage financing in buying houses : application study at the Islamic Bank ("Bank X") and the Islamic Unit of Conventional Bank ("Bank Y"))

Adanya keterpaduan antara ilmu ekonomi dan ilmu fiqh guna mengembangkan produk Syariah sangat diperlukan. Metode penelitian berbentuk yuridis normative. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Jenis data yaitu data sekunder, mencakup dokumen resmi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, buku harian. Type penelitian ini adalah deskriptif. Metode analis data...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T29837

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Fanita Adventine Desianty, author

Peran dan tanggung jawab notaris atas akta perjanjian sewa menyewa (studi akta perjanjian sewa menyewa: objek sewa hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan yang telah berakhir jangka waktunya) = Role and responsibility of a notary in deed of lease agreement (study deed of lease agreement object of lease agreement is the expired right to build on the rights of management)

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya di tuntut bertindak saksama, menjaga kepentingan para pihak, dan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak terkait dengan pembuatan akta tersebut. Adapun pada prakteknya, terdapat akta Notaris dengan objek sewa Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan Yang Telah Berakhir Jangka Waktunya. Oleh karenanya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47824

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kezia Salsabella, author

Quantum meruit sebagai pertanggungjawaban perdata dalam bidang pengadaan barang dan jasa: studi kasus: PT. Perusahaan Gas Negara dan Maats Pipeline Equipment = Quantum meruit as civil liability in procurement of goods and services: case study: PT Perusahan Gas Negara dan Maats Pipeline Equipment

Transaksi pada pengadaan barang dan jasa kian berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai resiko-resiko hubungan hukum terutama disebabkan dalam perjanjian tersebut dibutuhkan banyak mitra tidak hanya yang memiliki hubungan kontraktual dalam perjanjian maupun pihak-pihak ketiga lainnya yang tidak memiliki hubungan kontraktual seperti subkontraktor. Sering terjadi pada kasus di mana...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Almira Wafa Izzaty, author

Wasiat wajibah kepada istri yang berbeda agama (analisis putusan Mahkamah Agung Republik ndonesia Nomor 16 K/AG/2010) = Redeemable testament to the wife of a different religion analysis of supreme court of the republic of indonesia number 16 K/AG/2010

Dalam hukum waris Islam orang tua dan anak adalah ahli waris yang utama karena hubungan dekat berdasarkan pertalian darah. Istri termasuk kedalam ahli waris yang diutamakan pula berdasarkan hubungan perkawinan. Perbedaan agama antara suami dan istri mengakibatkan putusnya hubungan kewarisan diantara keduanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45911

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tambunan, Liana L. M., author

Tinjauan yuridis program insentif konsolidasi perbankan melalui merger bank

Perbankan Indonesia yang kuat dan sehat merupakan salah satu tujuan utama dari Arsitektur Perbankan Indonesia. Salah satu upaya Bank Indonesia untuk menciptakan penguatan struktur perbankan yang sehat adalah dengan mendorong percepatan konsolidasi perbankan melalui program merger dan insentif sebagaimana yang diatur dalam PBI Insentif Konsolidasi. Permasalahan yang dianalisis adalah perbedaan...

Depok: Fakultas Hukum, 2008

T-Pdf

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian