Ditemukan 108 dokumen yang sesuai dengan query
Yunani Abiyoso, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
S25436
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Achmad Rivai Prabu, author
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S25470
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Kartini Laras Makmur, author
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi. Hal ini dikuatkan secara lebih detail dan spesifik oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, selain informasi yang dikecualikan oleh undang-undang, negara menegaskan berhak untuk memiliki rahasia. Secara umum, di negara-negara...
Depok: Universitas Indonesia, 2012
S43512
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Kartini Laras Makmur, author
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi. Hal ini dikuatkan secara lebih detail dan spesifik oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, selain informasi yang dikecualikan oleh undang-undang, negara menegaskan berhak untuk memiliki rahasia. Secara umum, di negara-negara...
Depok: Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Dewi Nurhalimah, author
ABSTRAK
Tesis ini menganalisis hambatan calon presiden perseorangan di Indonesia. Alasan yang melatar belakangi ialah Mahkamah Konstitusi menolak judicial review terkait calon presiden perseorangan padahal sebelumnya mengabulkan judicial review calon kepala daerah perseorangan. Mahkamah Konstitusi menolak dengan pertimbangan kehendak awal (original intent), calon presiden perseorangan tidak dikehendaki oleh MPR. Dengan menggunakan...
2019
T52668
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Romi Maulana, author
Tesis ini membahas tentang tinjauan kelembagaan Bawaslu dengan kewenangan quasi judicial atau semi peradilan dalam menyelesaikan masalah hukum pemilu pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu pada pelaksanaan pemilu tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dalam pengumpulan data, kemudian data-data yang diperoleh dianalisis...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Yanuar Arif Wibowo, author
Didalam PHPU legislatif tahun 2009, terdapat putusan MK yang menimbulkan perdebatan hukum. Hakim Konstitusi mengabulkan gugatan perkara Nomor 59, 67, 74, 80, 94/PHPU.C-VII/2009 mengenai metode perhitungan kursi DPR RI tahap ketiga. Keputusan ini menimbulkan perdebatan hukum, dikarenakan Hakim Konstitusi dinilai telah menyalahi ketentuan perundang-undangan, sebab ketentuan perundang-undangan menegaskan bahwa materi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S25482
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Harvin, author
Penelitian ini membahas mengenai pengesahan perkawinan dan pengesahan anak yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan akibat hukum pengesahan tersebut dalam pembagian harta warisan. Banyak pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya, namun perkawinan mereka untuk alasan tertentu tidak dicatatkan di catatan sipil. Perkawinan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nuryadin, author
Tesis ini menganalisi mengenai pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pelaksanaan keadaan darurat atau keadaan bahaya menurut Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kewenangan dalam keadaan darurat tersebut hanya terletak pada satu cabang kekuasaan, yaitu eksekutif. Bahkan, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 disebutkan, bahwa pengawasan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Fauzi Jazuli, author
ABSTRAK
Prolegnas diharapkan dapat menjadi pedoman dan pengendali penyusunan
peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang mengikat lembaga yang
berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, mendukung tugas utama
pemerintahan dan pembangunan, serta untuk memenuhi kebutuhan hukum di
dalam masyarakat.Tesis ini menganalisa dua permasalahan utama yang terbagi
dalam beberapa subbab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
normatif/penelitian hukum kepustakaan. Sejalan dengan metode di...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38994
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
