Ditemukan 297 dokumen yang sesuai dengan query
Muhammad Subhan, author
Perkembangan korporasi di Indonesia dalam waktu singkat menjadi sangat cepat dan pesat karena sifatnya yang sangat ekspansif menjangkau seluruh wilayah bisnis yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dengan subur dan mendatangkan keuntungan. Hal lain ditandai juga dengan peranan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan berusaha dan fasilitas lainnya.
Korporasi sebagai pelaku...
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T35720
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ni Nengah Gina Saraswati, author
ABSTRAK
Dalam mengatur pola hubungan antara Penyidik dan Penuntut umum, KUHAP
mengatur mengenai asas pemisahan fungsional (diferensiasi fungsional) yang
memisahkan secara tegas mengenai fungsi Penyidikan dan Penuntutan. Kedua
fungsi tersebutberdiri secara independenya itu bebas dari campur tangan institusi
lainnya. Menurut KUHAP hubungan fungsional antara Penyidik dan Penyidikdan
Penuntut Umum diselenggarakan melalui Prapenuntutan.Namun pada
pelaksanaannya hubungan fungsional tersebut...
2013
T35106
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Deddy Sunanda, author
ABSTRAK
Pembangunan ekonomi berdampak pada timbulnya kejahatan
korporasi di masyarakat yang tanpa disadari telah merugikan masyarakat.
Kejahatan ini salah satunya adalah kejahatan di Pasar Modal. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kapan suatu keterbukaan informasi dari suatu
korporasi dalam hal penawaran umum dapat dikategorikan sebagai penyesatan
informasi terhadap publik, siapa pihak yang berwenang melakukan
penyelidikan dan penyidikan apabila...
2009
T37199
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Herlambang, author
1993
D1884
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Siti Farhani, author
[ABSTRAK
Kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah
Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang
dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah...
2015
T43101
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Insan Anshari Al Aspary, author
[ABSTRAK
Perusahaan multinasional yang melakukan tindak pidana penghindaran
pajak termasuk dalam ruanglingkup hukum pidana administrasi atau
administrative penal law dimana perundang-undangan pajak yang berkategori
peraturan administratif selain memuat sanksi administrasi juga memuat sanksi
pidana. Beberapa bentuk tindak pidana penghindaran pajak yang dilakukan oleh
perusahaan multinasional sebagai wajib pajak antara lain : tindak pidana surat
pemberitahuan (SPT), tindak...
2015
T43721
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Purba, Ronald, author
[Tesis ini membahas mengenai peranan hukum pidana dalam melindungi konsumen atas iklan dan pelayanan yang menyesatkan di bidang pengobatan non-medis (pengobatan alternative dan sejenisnya). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini meneliti mengenai pengaturan pengobatan non-medis, peran undang-undang perlindungan konsumen, dan kebijakan perlindungan di bidang hukum pidana. Peraturan-peraturan yang...
Universitas Indonesia, 2015
T44065
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Arrahman, author
[ABSTRAK
Tesis ini membahas kebijakan Aparatur Negara dalam dugaan tindak
pidana korupsi. Dengan mengkaji konsep dan kewenangan kebijakan Aparatur Negara dalam Hukum Administrasi dan Hukum pidana. Kebijakan tersebut dinilai dari kedua pendekatan ilmu hukum tersebut untuk menilai kebijakan Aparatur yang bagaimana dapat dikriminalisasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam tesis ini yang ingin...
Universitas Indonesia, 2015
T43878
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Andi Rachmad, author
[ABSTRAK
Hal yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah bolehkah hukuman cambuk di berlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam karena hukuman cambuk tidak ditetapkan atau dirumuskan di dalam pasal 10 KUHP Indonesia. Tujuan penulisan tesis ini adalah menjelaskan kedudukan hukuman pidana cambuk di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam apakah hal ini bertentangan dengan...
2011
T43917
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Fitriah Faisal, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang dasar pengajuan permohonan praperadilan, pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau mengabulkan permohonan praperadilan tentang penetapan tersangka dan apakah penetapan tersangka seharusnya masuk menjadi objek praperadilan pada pembaharuan hukum acara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T44911
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
