Hasil Pencarian

Ditemukan 21 dokumen yang sesuai dengan query

Muh Iqbal Romadhoni, author

Analisis kedudukan kantor staf presiden sebagai penunjang lembaga kepresidenan ditinjau dari perspektif hukum tata negara = An analysis of the position of the presidential staff office (kantor staf presiden) as a state auxiliary body for presidential institution from the perspective of the indonesian constitutional law

Era reformasi ditandai dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berdampak pada pesatnya perkembangan pembentukan lembaga-lembaga baru utamanya lembaga negara penunjang. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang dasar hingga peraturan presiden. Hal ini dilakukan demi menyelenggarakan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien apalagi ditambah dengan kompleksitas permasalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fahrurrahman, author

Analisis kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pengisian jabatan presiden yang berhalangan tetap menurut Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 = Analysis of the authority of the people's consultative assembly in filling the position of the president who is permanently incapacitated according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

Pengisian jabatan presiden dan wakil presiden merupakan aspek utama pada sistem pemerintahan presidensial. Saat ini, mekanisme pengisian jabatan presiden dan wakil presiden Indonesia dilakukan melalui pemilihan umum. Namun, UUD NRI 1945 masih memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan atau pemilihan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Taufik Nur Romadhon, author

Mekanisme pengisian jabatan kepala daerah tinjauan teori imam al-Mawardi terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia = The mecanishm of position filling of regional head theoretical review of imam al mawardi to direct election of regional head in Indonesia

Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia yang selanjutnya dikaitkan dengan teori Imam al-Mawardi. Dalam teorinya, Imam al-Mawardi menyebutkan bahwa Kepala Daerah diangkat oleh Kepala Negara. Terdapat dua pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, dari mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah yang pernah berlaku di Indonesia...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62083

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tambunan, Sahat, author

Perbandingan kewenangan pengujian peraturan daerah oleh pemerintah dan lembaga peradilan = Comparison authority testing regional regulation by the government and the judiciary

Skripsi ini membahas kewenangan Pengujian Peraturan daerah oleh pemerintah dan lembaga peradilan. Dualisme yang terjadi di Indonesia akibat ketidaktegasan peraturan yang mengatur kewenangan Pengujian Peraturan Daerah. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 145 ayat (5) Undang-Undang Nomor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S53995

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sulthan Arib Fidianto, author

Perbandingan Konstitusi Afghanistan, Iran, dan Pakistan Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dengan Sistem di Indonesia = Comparison of the Constitutions of Afghanistan, Iran and Pakistan in Resolving Disputes on the Authority of State Institutions with the Indonesian System

Sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah perbedaan pendapat antar lembaga negara dan adanya tuntutan dari suatu lembaga negara terhadap lembaga negara yang lain. Dalam hal ini, sengketa kewenangan antar lembaga negara yang menjadi obyek sengketa merupakan kewenangan konstitusional. Hukum Islam dalam hidup bernegara memegang prinsip bahwa negara dibangun untuk menegakkan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Raden Roro Evitasari Yurika Anggraini, author

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Hak Interpelasi terhadap Kebijakan Pemerintah di Indonesia (Studi Kasus Tahun 2004-2023) = Implementation of the Oversight Function of Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) through the Right of Interpellation on Government Policy in Indonesia (Case Study 2004-2023)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat mempunyai fungsi salah satunya adalah fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut DPR diberikan hak salah satunya adalah hak interpelasi. Hak tersebut merupakan hak DPR dalam melakukan pengawasan untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Imam Dzaki Wiyata, author

Analisis Yuridis Tentang Peranan dan Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden = Juridical Analysis of the Role and Binding Power of Constitutional Court Decisions on the Process of Impeachment the President and/or Vice President

Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga cabang, yakni legislatif, eksekutif, dan kekuasaan kehakiman. Setelah amendemen UUD NRI 1945, Indonesia memiliki lembaga kehakiman, yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Pembentukan MK ditujukan untuk menafsir dan mengawal konstitusi melalui putusannya. Salah satu kewenangan dari MK adalah memberikan putusan terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

A. Aulia Rahman, author

Hak anggota DPR dalam mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan pasca lahirnya undang - undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD = the rights of members of DPR RI to propose and to struggle for electoral district development program after implementation of act no 17 year 2014 on MPR DPR DPD and DPRD

Skripsi ini membahas tentang Hak Anggota DPR dalam Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau yang biasa disebut Hak UP2DP. Hak UP2DP merupakan suatu hak yang memberikan kesempatan kepada setiap Anggota DPR untuk mengusulkan program pembangunan daerah pemilihannya di dalam Rencana Kerja Pemerintah. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan proses...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62245

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ahmad Al Farizy, author

Kewenangan Preview Melalui Demokrasi Deliberatif Oleh Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Penguatan Legitimasi Publik Terhadap Paket Undang-Undang Politik = The Authority of Preview Through Deliberative Democracy by the Dewan Perwakilan Daerah as Strengthening Public Legitimacy Towards Political Law Packages

Skripsi ini membahas mengenai masalah krisis legitimasi publik dalam Paket Undang-Undang Politik yang ditanggulangi dengan teori demokrasi deliberatif. Tujuannya adalah: (1) untuk mengetahui bagaimana checks and balances antar lembaga negara dalam meminimalisasi krisis legitimasi publik terhadap paket undang-undang politik; dan (2) dan untuk merumuskan mekanisme yang ideal terkait pelaksanaan demokrasi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhamad Ziadatur Rizqi, author

Judicial Restraint dan Judicial Activism dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum = Judicial Restraint and Judicial Activism in Dispute Settlement of General Election Results

Pemilu merupakan suatu mekanisme yang disediakan oleh negara dalam memperjuangkan segala kebutuhan rakyatnya dan pencerminan dari sistem demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu di negara Indonesia dilaksanakan secara konsisten dengan berdasar kepada asas yang dituangkan secara tegas dalam Konstitusi, yang mana dipengaruhi juga oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah peran dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian