Ditemukan 95 dokumen yang sesuai dengan query
Shindi Christi, author
Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpegang teguh pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris untuk memenuhi tanggung jawab terhadap pelaksanaan jabatan yang diberikan kepadanya. Dalam realitas yang berkembang belakangan ini, keselarasan kewajiban tersebut dengan praktek pelaksanaan di lapangan belum terlaksana sepenuhnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih adanya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28338
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Wan Annisa S.R.S., author
Tesis ini membahas mengenai fungsi Majelis Pengawas Notaris yang ditinjau dari Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis. Sebagai Pejabat Umum dalam melaksanakan tugasnya, Notaris juga harus diawasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga harus...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T29247
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Hanna Yustianna Yusuf, author
ABSTRAK
Adanya pengecualian kewajiban Notaris dalam membacakan akta
sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris
melatar belakangi penelitian ini, karena pengaturan kewajiban pembacaan akta
oleh Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris malah menyebabkan
timbulnya persepsi seakan-akan membacakan akta sudah menjadi tidak wajib lagi
sifatnya, yaitu dalam praktek berubah dari wajib menjadi fakultatif karena adanya
aturan...
2012
T30771
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Eni Wiharyanti, author
Notaris dan PPAT adalah pejabat umum yang membuat Akta Otentik. Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seorang Notaris berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sehingga seorang Notaris juga menjabat sebagai PPAT. Seorang Notaris yang merangkap juga sebagai PPAT dalam...
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T30372
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Rosmala Dewi, author
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris diperlukan karena seringnya saksi instrumenter terseret dalam suatu perkara yang berkaitan dengan akta Notaris. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan data kepustakaan, dibuatlah tesis ini. Perlindungan hukum bagi saksi instrumenter seharusnya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris karena fungsinya berkaitan dengan akta Notaris....
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T31529
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Puti Arfina Arfan Rozali, author
ABSTRAK
Dalam memanfaatkan teknologi informasi seorang Notaris harus bersikap professional. Namun, dalam kenyataannya sekarang ini terdapat beberapa Notaris yang memanfaatkan teknologi informasi secara tidak professional. Salah satu contohnya yaitu Notaris “X” yang memberikan penyuluhan hukum melalui internet dengan cara membuat website yang melanggar ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris. Oleh karena...
2013
T33074
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Tommy Suhartanto, author
ABSTRAK
Notaris/PPAT merupakan suatu profesi yang dilatarbelakangi dengan keahlian khusus, memiliki pengetahuan yang luas dan tanggung jawab dalam melayani kepentingan umum. Dalam melayani kepentingan umum, Notaris/PPAT dihadapkan dengan berbagai macam karakter manusia serta keinginan yang berbeda-beda antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya yang datang kepada notaris untuk dibuatkan suatu...
2013
T33075
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Fauzi Rivayanti Mugni, author
ABSTRAK
Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang ditetapkan undang-undang untuk menjalankan sebagian tugas negara khusus di bidang hukum perdata, yaitu terkait dengan kewenangannya untuk membuat alat bukti otentik.
Notaris tetaplah manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari salah dan khilaf. Salah satunya adalah akibat dari kesalahan yang berkaitan dengan masalah keuangan, dapat...
2013
T32775
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Anindhita Prameswari, author
PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Sebagai akta otentik, akta PPAT haruslah memenuhi tata cara pembuatan akta PPAT sebagaimana yang ditentukan oleh undangundang dan peraturan-peraturan lainnya. Pembuatan akta yang tidak sesuai...
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T32552
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Esti Purnami, author
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang salah satunya berasal dari tanah dan atau bangunan berupa Pajak Penghasilan atas pengalihan hak maupun atas sewa, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak tersebut dikenakan dikarenakan adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang selalu...
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T32553
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library