Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbagai perusahaan di Indonesia telah mempunyai program agar karyawan memiliki saham perusahaan dimana mereka bekerja, ini sesuai pula dengan apa yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas walaupun peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan tersebut hingga saat ini belum juga diterbitkan.Sebagai bagian dart komunitas dunia, manajemen usaha perusahaan di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh praktek manajemen yang ada di negara lain. Program kepemilikan saham oleh karyawan atau dikenal pula dengan istilah Employee Stock Ownership Plan (ESOP) ini juga merupakan salah satu program manajemen sumber daya manusia yang telah banyak dilaksanakan di perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia ini."

"Di beberapa negara, program kepemilikan saham oleh pekerja (Employee Stock Ownership Program - ESOP) telah berkembang dengan balk. Mereka umumnya memiliki aturan yang secara detil mengatur pola-pola dan syarat-syarat program kepemilikan saham perusahaan oleh pekerja. Amerika Serikat dan Mesir bahkan sangat mendorong program ESOP dengan menerbitkan regulasi yang memberi kemudahan bagi yang melaksanakannya, antara lain dalam bentuk insentif dibidarig pajak.Di Indonesia belum ada regulasi yang secara rinci mengatur mengenai program kepemilikan saham oleh pekerja_ Dalam praktek, perusahaan-perusahaan di Indonesia pada umumnya memanfaatkan Peraturan Bapepam yang memberi peluang terciptanya kepemilikan saham oleh pekerja, walaupun peraturan itu sendiri sesungguhnya tidak khusus mengatur mengenai hal itu. Antara lain seperti yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., bersamaan dengan IPO pada akhir 2003.Melihat kehidupan ekonomi saat ini yang cederung bergerak kearah sistem ekonomi kapitalis dan liberalis, ESOP dapat menjadi alat untuk mengarahkan ekonomi Indonesia agar tetap berada pada track ekonomi kekeluargaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu, diperlukan perangkat perangkat hukum yang bersifat mendorong terciptanya praktek-praktek program kepemilikan saham oleh pekerja. Hal ini sesuai dengan teori hukum Roscoe Pound, dimana hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun masyarakat (law as a tool for social engineering).Bebarapa prinsip hukum perusahaan dan hukum pasar modal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan ESOP antara lain adalah masalah persetujuan RUPS, hak memesan efek terlebih dahulu, hak suara, hak atas deviden, ketentuan keterbukaan informasi, ketentuan pelaporan kepemilikan saham, ketentuan perdagangan orang dalam, serta hak ataupun pembatasan bagi pekerja untuk memindahtangankan saham ESOP kepada pihak ketiga."

"Predikat yang diperoleh Indonesia sebagai negara layak investasi oleh Fitch dan Moody's, membuat para investor berlomba untuk menginvestasikan dananya di pasar saham Indonesia. Valuasi menjadi sangat penting dilakukan sebelum memutuskan untuk berinvestasi, agar investor mengetahui aspek fundamental dari saham yang dituju. Bank Danamon sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang sedang mengembangkan berbagai program konsumer dan usaha kecil dan menengah, membuat harga saham BDMN layak untuk dipertimbangkan oleh investor. Untuk itu dengan mengetahui nilai wajar dari saham tersebut, investor bisa mengambil langkah pintar untuk menjaga portofolio, mengambil keuntungan dan meminimalisasi risiko.Hasil penelitian yang telah dilakukan pada skenario normal dengan metode Free Cash Flow to Equity, harga saham BDMN Rp 6.055, sedangkan dengan Relative Valuation Rp 5.518 dan untuk metode Abnormal Earnings harga saham BDMN Rp 7.997. Harga-harga tersebut di bandingkan dengan harga pasar BDMN per tanggal 30 September 2012 yaitu Rp 6.100, sehingga dari kedua metode disimpulkan harga saham BDMN overvalued dan dengan metode abnormal earnings harga saham BDMN undervalued.

---

Predicate that gained by Indonesia as an investment worth by Fitch and Moody's, make a lot of investors raced to invest in Indonesia stock market. Valuation becomes very important before deciding to invest, so that investors know the fundamental aspects of the stock in question. Bank Danamon as one of the largest banks in Indonesia, which is developing a range of programs of consumer and small and medium enterprises, making stock prices of BDMN eligible for consideration by investors. For that to determine the fair value of shares, investors can take smart steps to keep their portfolio, take an advantage and minimize risk.

The results of the research that has been done by normal scenario using free cash flow to equity method, gave the intrinsic value of BDMN stock IDR 6,055, while calculation with relative valuation method IDR 5,518 and abnormal earnings method resulting amount of IDR 7,997. Those prices has been compared with market price of BDMN on September 30, 2012 amounts IDR 6,100, and it can be concluded that the stock price of BDMN with two different method is overvalued and with only abnormal earnings method is undervalued."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan pada perusahaan publik di Indonesia serta melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan kebijakan MESA dan MESOP di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dari peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, termasuk pelaksanaan keterbukaan informasinya. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan menelusuri data dan bahan hukum yang berkaitan dengan judul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan. Adapun kebijakan MESA dan MESOP dilaksanakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.

---

Abstract This thesis is explaining about how employee stock ownership program is conducted by public companies in Indonesia and also analyzing MESA and MESOP policy of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk from capital market regulations, included its obligation of disclosure. The study was conducted through normative juridical method by tracing data and legal materials related to the title. The result of the study shows that until now there has not been any specified regulations yet regarding employee stock ownership program in Indonesia. For MESA and MESOP policy of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, they were conducted by complying capital market regulations."

"Pada tahun 1998 perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan dan menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Sehingga perlu dibuka kemungkinan yang lebih besar bagi masuknya modal asing melalui pembelian saham bank umum dengan tetap mempertahankan prinsip kemitraan. Selanjutnya dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Namun peraturan tersebut dinilai sebagai keterbukaan yang terlalu over. Kemudian Bank Indonesia (BI) meluncurkan aturan kepemilikan saham bank umum melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Peraturan ini dibuat guna meningkatan ketahanan perbankan melalui peningkatan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank yang baik (good corporate governance). Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyarankan untuk Peraturan yang mengatur mengenai kepemilikan saham perbankan seharusnya mempunyai kesetaraan agar peraturan tersebut dapat memenuhi kepastian hukum dan sejalan dengan itu Bank Indonesia harus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan terhadap bank.

---

In 1998, the Indonesian economy was in decadence and caused a public confidence crisis towards banking institutions. Therefore, the greater possibility for the entry of foreign capital through the purchase of commercial banks shares needed to be opened while maintaining the principle of partnership. Furthermore, the Government Regulation No. 29 of 1999 concerning the Purchase of Commercial Bank Shares was formed. However, this regulation is rated as an over openness.Bank Indonesia (BI) had launched a commercial bank share ownership rules through Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 14/8/PBI/2012 concerning Shares Ownership in Commercial Bank. This regulation was made in order to increase the bankingresilience through the implementation enhancement of the precautionary and bank good governanceprinciples. This research is a normative juridical which applying the legislation and the comparative approaches. The research result suggests that regulation which ruled the ownership of bank shares should have equality in order to meet the legal certainty and Bank Indonesia should coordinate with the Financial Services Authority in terms of bank supervisio."

"On May 2003, the Government start the divestment of Bank Danamon's share. First, the divestment process through a strategic sale mechanism of 51% share divestment of Bank Danamon Indonesia (BDI) and second, the divestment process through market placement of 20% shares of BDI. On June 2003, the Asia Financial Indonesia Pte.Ltd Consortium (AFI Consortium) acquired 51% of IBRA shareholdings in Bank Danamon Indonesia. First divestment of 51% Bank Danamon's share invite a lot of the debates particularly concerning price offer of Bank share of Danamon by strategic investor which assessed was lower than market share.

To know do offer price given by the strategic investor lower or high, hence in this thesis will be conducted by assessment of Bank Danamon;s share. This assessment is conducted by using fundamental analysis which have the character of topdown analysis, started with macro economic analysis, last industry and company analysis. Fair value of Bank Danamon `s share calculated by using Two Stage Dividend Discount Model and Ratio Earning Price These datas to do assessment taking from secondary data through publicized financial statement, data of IHSG, rate of SBI level and other relevant publication. Assessment the intrinsic value of Bank Danamon's share use Two Stage Dividend of Discount Model was higher than offer price by Asian Financial Indonesia ( AFL) as a winner of tender so that Bank Danamon's share was undervalued or assessed too low. While result using PER still is higher than PER actual of Bank Danamon Indonesia, this matter also indicate that Bank Danamon's share was undervalued.

Because of the intrinsic value of share residing above market value hence Bank Danamon's share was good investment choice for investor candidate and investor during his value still undervalued to be bought by because it price will close to and over the intrinsic value of it. While for government, divestment of rest share for the next bank like Bank Mandiri, Bank Lippo, Bank Bali and the other bank is better not to sell until the share value of those bank more increase to get the better feedback return."

"Setiap perusahaan yang akan mengembangkan usahanya selalu membutuhkan modal sebagai sumber pembiayaan perusahaannya. apabila perusahaan tersebut memilih menerbitkan saham baru dan menawarkannya pada public maka media yang digunakan adalah pasar modal. Tidak setiap perusahaan memiliki kesempatan dan kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan pasar modal. Ada seperangkat Criteria yuridis dan beberapa persyaratan-persyaratan khusus terlebih dahulu yang harus dipenuhi suatu perusahaan untuk memperoleh legalitas memanfaatkan pasar modal. Karenanya agar memperoleh legitimasi sebagai perusahaan terbuka, suatu perusahaan yang akan melakukan proses go public haruslah memenuhi ketentuan dalam statusnya sebagai perusahaan terbuka. Perusahaan yang telah mempergunakan mekanisme pasar modal untuk memperoleh dana masyarakat, dan telah melakukan penawaran sahann perdana (Initial Public Offering) maka perusahaan tersebut akan menjadi perusahaan public. Harga penawaran efek pada pasar perdana ditetapkan bersama antara emiten dan penjamin pelaksana emisi, sedangkan pembentukan harga efek di bursa didasarkan pada hukum permintaan dan penawaran yang berlaku. Dalam masa penawaran dapat terjadi kelebihan atau kekurangan permintaan dari jumlah saham yang ditawarkan. Hal ini akan mempengaruhi harga saham. Untuk menjaga stabilisasi harga maka penjamin emisi diperbolehkan untuk melakukan praktik-praktik stabilisasi harga saham nwlalui Opsi Green Shoe. Opsi ini yang menjadi tema yang akan dibahas dalam penelitian ini. Akan dibahas mengenai apa sebenarnya Green Shoe itu dan Cara kerjanya di pasar sekunder."

"Pada tahun 1997 terjadilah krisis moneter di Indonesia. Krisis moneter tersebut kemudian menjadi makin parah karena terjadi juga krisis politik yang mengakibatkan lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Perbankan Indonesia telah mengalami masalah yang sangat kronis didalam kredit bermasalah atau Non Performing Loans (NPL) yang sangat memprihatinkan, yaitu sebagai akibat terpuruknya sektor riil. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (disingkat: BPPN) adalah sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN. Lembaga ini dibentuk dengan tugas pokok untuk penyehatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan. Tidak terkecuali PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang punya kewajiban dengan bank Yakin Makmur (YAMA) dalam bentuk pinjaman sindikasi (syndicated loan) dan modal kerja (working capital), dimana bank YAMA telah masuk dalam program penyelamatan perbankan nasional yang dilakukan oleh BPPN. Banyak tagihan para debitor yang dialihkan kepada investor dari tangan BPPN. Disinilah awal mula kronologis perkara antara PT. Berkah Karya Bersama sebagai investor dan Siti Hardiyanti Rukmana sebagai debitor PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan Citra Grup."

"Bank Indonesia ("BI") has been willing to accelerate banking sector consolidation process to ensure the banking industry landscape is in accordance with the Indonesia Bank Architecture (API) by issuing Single Presence Policy. The policy is barring the ultimate shareholders of several banks, who control more than one bank in Indonesia to reduce their holdings, merger or consolidate its ownership or set up a unit of holding company. The implementation of Single Presence Policy is aimed to speed up the bank consolidation and encourage national banks to become more efficient and capitally stronger toward having internationally stronger competitive level. The policy is also viewed as an effort by BI to reduce the number of banks, which may make it easier for the central bank to supervise banks. Merger in general is a unification; meanwhile from legal point of view merger can be in the form of a Merger or a Consolidation. Merger is a legal action of one or more corporations to unify by way of getting into another established corporation where the unifying corporations becoming dissolved. Consolidation is a legal action of one or more corporations to unify by way of creating a new legal entity where all of the unifying entities are dissolved. Temasek Holdings is forced to merge two of its banks in Indonesia, the Bank International Indonesia (BIT) and Bank Danamon. Temasek controls 59% of Bank Danamon and 3 1 % of Bil. The merger of Bil and Bank Danamon would create a bank with projected total assets of almost Rp 180 trillion in 2008 and Rp 200 trillion in 2009 and ranked fifth in the country behind Bank Mandiri, Bank Central Asia, Bank Negara Indonesia (BNI), and Bank Rakyat Indonesia (BRI). Temasek has another bank dengan proyeksi jumlah aktiva sebesar Rp 180 triliun di tahun 2008 dan Rp 200 triliun di tahun 2009 dan menduduki peringkat kelima bank terbesar di Indonesia di bawah Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Bank Negara Indonesia (BNT), and Bank Rakyat Indonesia (BRI). Temasek juga memiliki anak perusahaan lainnya yaitu PT Bank DBS Indonesia (DBSI). Apabila Danamon, Bil dan DBSI digabungkan, maka akan membentuk bank yang lebih besar dari BRI. Konsolidasi Bank Danamon dan Bil menjadi suatu bank, Bank Danamon Internasional Indonesia ("BDII") hams mempertimbangkan tidak hanya aspek keuangan semata, narnun juga aspek hukum, dimana kedua bank tersebut juga merupakan perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh masyarakat (publiclisted company banks). Merger kedua bank tersebut juga dip engaruhi oleh beberapa kebijakan Pemerintah seperti ketentuan BI, ketentuan Bapepam-LK dan ketentuan Dirjen Pajak. Apabila dicermati, persaingan yang terjadi di sektor perbankan ditentukan oleh kemampuannya untuk memperoleh dana pihak ketiga atau deposit yang murah. Dengan persaingan pasar, suku bunga pinjaman berada pada level yang sama. Bank yang dapat memperoleh dana murah karena jaringan kantor cabang dan sistem pembayaran kas handal yang dapat menikmati marjin bunga tinggi dan menguasai pangsa pasar. Oleh karena itu, bank hasil merger, BDII, hams memiliki strategi yang tepat dan kinerja yang baik untuk berkompetisi dengan bank-bank yang lebih besar, seperti Bank Rakyat Indonesia dengan jumlah cabangnya yang besar di wilayah pedesaan dan Bank Central Asia dengan jumlah cabangnya yang besar di wilayah pedesaan. Bagaimanapun, pilihan konsolidasi yang ditawarkan oleh BI dalam Peraturan Kepemilikan Tunggal, tidaklah sebaik pilihan untuk menjual kepemilikan saham atas salah satu bank, dalam hal mi Bil. Pilihan untuk menjual salah sam bank dianggap memiliki keuntungan bagi Temasek oleh karena diperkirakan, kontribusi BiT dalam BDII, bank hasil merger, tidak sebaik Bank Danamon stand-alone (Bank Danarnon tanpa merger). Selain itu, proposal merger diperkirakan akan menghadapi hambatan karena masih terdapat ketentuan-ketentuan Pemerintah yang bersinggungan. Faktanya, sampai saat mi belum ada bank publik yanng melakukan merger sejak diterbitkannya Peraturan Kepernilikan Tunggal Perbankan.

---

Bank Indonesia ("BI") has been willing to accelerate banking sector consolidation

process to ensure the banking industry landscape is in accordance with the Indonesia

Bank Architecture (API) by issuing Single Presence Policy. The policy is barring the

ultimate shareholders of several banks, who control more than one bank in Indonesia

to reduce their holdings, merger or consolidate its ownership or set up a unit of

holding company.

The implementation of Single Presence Policy is aimed to speed up the bank

consolidation and encourage national banks to become more efficient and capitally

stronger toward having internationally stronger competitive level. The policy is also

viewed as an effort by BI to reduce the number of banks, which may make it easier

for the central bank to supervise banks.

Merger in general is a unification; meanwhile from legal point of view merger

can be in the form of a Merger or a Consolidation. Merger is a legal action of one or

more corporations to unify by way of getting into another established corporation

where the unifying corporations becoming dissolved. Consolidation is a legal action

of one or more corporations to unify by way of creating a new legal entity where all

of the unifying entities are dissolved.

Temasek Holdings is forced to merge two of its banks in Indonesia, the Bank

International Indonesia (BIT) and Bank Danamon. Temasek controls 59% of Bank

Danamon and 3 1 % of Bil. The merger of Bil and Bank Danamon would create a bank

with projected total assets of almost Rp 180 trillion in 2008 and Rp 200 trillion in

2009 and ranked fifth in the country behind Bank Mandiri, Bank subsidiaiy which is PT Bank DBS Indonesia. A three-way merger of Bil-Danamon- DBS would create a bigger bank than BR!. The consolidation of Bank Danamon and Bli into a merged bank, namely Bank Danamon Internasional Indonesia ("BDII") may consider not only the financial aspects, but also the legal aspects, as those banks are also public-listed company banks. The merger shall be affected by several Government's regulations of BI, Bapepam-LK and Diijen Pajak. Looking further ahead, the battle of the banking sector is determined by the ability of banks to acquire cheap third-party liabilities or deposits. With market competition, lending rates are at the same level. However, it is the banks that can get cheap deposits because of their branch networks and cash payment systems that will earn large interest margins and gain market share. It is the challenge of the new merged bank, BDII to show strong growth strategy and enhance the performance to compete with higher level bank, such as Bank Rakyat Indonesia with its vast rural branch network and Bank Central Asia with its network in commercial urban centers. However, the consolidation option under BI's Single Presence Policy, shall not be as viable as the option to sell one of the bank, which is Bli. The option of selling is considered to have better outcomes for Temasek since BIT's contribution in BDII shall not be as superior as Bank Danamon stand-alone's performance. The synergy calculation has also shown negative value for each scenario. Temasek's ownership in Bil is also minimal comparing to its ownership in Bank Danamon. On the other hand, merger plan proposal shall be facing a long way journey, as there is still collision in the Government's regulation. In fact, there has not been any merger"