Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini tentang Faktor Kepemimpinan dalam Proses Pengawasan Seleksi Penerimaan Bintara Polri di Polda X. Perhatian utama Tesis ini adalah kepemimpinan Polri di tingkat Polda dalam proses seleksi penerimaan Bintara Pain di Polda X. Dengan fokus penelitian pada fungsi pengawasan dalam proses seleksi. Adanya kesenjangan kepemimpinan Polri di tingkat pusat dan daerah berdampak Pula kepada pelaksanaan pengawasan dalam kegiatan seleksi penerimaan Bintara Polri di Polda X. Meskipun telah ada peraturan dari tingkat pusat agar pelaksanaan seleksi penerimaan Bintara Polri di Polda-polda dilaksanakan secara obyektif, transparan dan bebas KKN, akan tetapi karena adanya kepentingan-kepentingan dari para pemimpin atau pejabat di Polda maka penyimpangan-penyimpangan tersebut masih saja terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan atau perintah dan pimpinan Polri di tingkat Pusat ternyata masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para pimpinan Polri di daerah (Polda). Metode penelitian yang digunakan adalah metode desknptif analitis dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kegiatan seleksi penerimaan Bintara Polri gelombang I T.A. 2006 di Polda X, Kapolda X kurang berperan dan melimpahkan kewenangannya sebagai Ketua Panitia Daerah Penerimaan dan fungsi pengawasan kepada para stafnya. Akan tetapi, pelimpahan kewenangan ini tanpa disertai pengawasan Iebih lanjut dari Kapolda X. Kondisi ini memberikan peluang kepada para stafnya untuk melakukan diskresi birokrasi dengan cara membantu kelulusan para peserta yang memiliki sponsorship dari Kapolda atau pejabat lainnya. Selanjutnya peluang ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dengan membantu kelulusan para peserta seleksi dengan cara berkolusi dengan para pejabat tersebut atau para anggota panitia pelaksana seleksi. Akibat dari lemahnya fungsi pengawasan yang ada, maka praktek KKN masih terjadi pada kegiatan seleksi penerimaan Bintara Polri gelombang I T.A. 2006 di Polda X.Oleh karena itu Kapolda selaku Ketua Panitia Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan seleksi, harus melakukan fungsi pengawasan secara efektif dan juga pemenuhan kebutuhan anggaran serta penjatuhan sanksi hukuman yang berat bagi anggota atau pejabat yang melakukan penyimpangan dapat diterapkan untuk menjamin agar pelaksanaan seleksi dapat berjalan dengan transparan dan bebas KKN."

"Dalam penelitian ini, kepemimpinan transformasional dan kekohesifan kelompok dipilih sebagai variabel yang mempengaruhi keterikatan karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional dan kekohesifan kelompok terhadap keterikatan karyawan non-manajerial Learning Operations Department di Learning Center PT Bank X (Persero) Tbk Jakarta. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang menggunakan teknik Total Sampling terhadap karyawan non-manajerial Learning Operations Department di Jakarta yang berjumlah 36 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dan kekohesifan kelompok memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterikatan karyawan nonmanajerial Learning Operations Department di Learning Center PT Bank X (Persero) Tbk Jakarta.

---

In this study, transformational leadership and team cohesiveness was chosen as the variables that affect employee engagement. This study’s objective is to examine the effect of transformational leadership and team cohesiveness on employee engagement of the non-managerial employees of Learning Operations Department in Learning Center Group PT Bank X (Persero) Tbk Jakarta. This study used the quantitative approach with a survey method that used a Total Sampling from the Learning Operations Department at Jakarta non-managerial employees, from which 36 respondents were taken. Results of this study showed that transformational leadership and team cohesiveness had a significant effect on employee engagement of Learning Operations Department in Learning Center Group PT Bank X (Persero) Tbk Jakarta."

"ABSTRACTAspek kesehatan adalah faktor penting yang akan berkaitan dengan kemajuan Negara Indonesia. Tingkat kesehatan di Indonesia masih rendah pada saat ini. Kesehatan adalah hak asasi setiap manusia. Dalam hal ini peran Pemerintah bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas hidup terutama kesehatan dalam kehidupan. Pemerintah lewat Kementrian Kesehatan berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Pemerintah berusaha untuk melayani kesehatan untuk seluruh masyarakat untuk Negara yang sejahtera. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebagai unsur pelaksana memiliki tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepemimpinan dari Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan berperan penting dalam mensukseskan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam mencapai visi dan misi dalam Direktorat Pelayanan Kesehatan. Akan tetapi seorang pemimpin dalam menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat dalam memberikan arahan, menggerakan bawahan, dan menjadi seorang contoh dalam suatu kepemimpinan bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan Direktur Jenderal di Direktorat Pelayanan Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan teori gaya kepemimpinan. Teori gaya kepemimpinan konsep dari thoha yaitu gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan bebas, gaya kepemimpinan demokratis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan termasuk dalam penelitian deskriptif. Bila melihat manfaat penelitian ini murni, segi waktunya cross sectional dan pengambilan datanya melalui kuesioner dan wawancara mendalam dengan narasumber terkait, serta studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa gaya kepemimpinan Direktur Jendral memiliki gaya kepemimpinan demokratis. Saran Direktur Jendral dapat mengatur manajemen waktu lebih baik lagi untuk dapat mengikuti acara bersama di dalam organisasi.

---

ABSTRACTHealth aspects are important factors that will be related to the progress of the State of Indonesia. The level of health in Indonesia is still low at this time. Health is the basic right of every human being. In this case the role of the Government is responsible for improving the quality of life, especially health in life. The government through the Ministry of Health plays a role in improving public health in Indonesia. The government strives to serve in the health aspect for the entire community to become a prosperous country. The Directorate General of Health Services as an executing element that is under and responsible to the Minister of Health who has the task of organizing the formulation and implementation of policies in the field of health services in accordance with the provisions of legislation. The leadership of the Director General of Health Services plays an important role in the successful implementation of duties and responsibilities in achieving the vision and mission in the Directorate of Health Services of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. However, a leader in implementing the right leadership style in giving direction, mobilizing subordinates, and becoming an example in leadership is not an easy job. Therefore this study aims to analyze the leadership style of the Director General at the Directorate of Health Services of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia based on leadership style theory. The leadership style theory is authoritarian leadership style, free leadership style, democratic leadership style. This study uses a quantitative approach and is included in descriptive research. When looking at the benefits of this study purely, the time aspect is cross sectional and the data collection is through questionnaires and in-depth interviews with related sources, as well as literature. The results of this study indicate that the Director General`s leadership style has a democratic leadership style. The advice of the Director General is to be able to better manage the time to be able to participate in events within the organization."

"Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik kepemimpinan di Direktorat Jenderal Pajak DJP sebagai salah satu sektor publik di Indonesia. Penelitian ini juga untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang diharapkan oleh pegawai. Responden yang terlibat sebanyak 550 Account Representative dan 68 Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dari 17 Kantor Pelayanan Pajak KPP di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode qualitative content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang ditampilkan yaitu paternalistic leadership dengan dimensi benevolent leadership sebagai perilaku yang paling banyak ditampilkan dan dianggap berhasil. Sementara itu, ketidakberhasilan kepemimpinan dikarenakan kurang menampilkan dimensi visible leadership dan banyak menampilkan dimensi authoritarian leadership. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang diharapkan adalah paternalistic leadership dengan dimensi benevolent leadership sebagai perilaku yang paling banyak diinginkan.

---

The purpose of this study is to investigate the current practices of leadership in Directorate General of Taxes, one of the public sectors in Indonesia. This study is also to determine the leadership style that is expected by employees. Respondents that were involved in this study were 550 Account Representatives and 68 Head of Supervision and Consultation Section from 17 Tax Offices KPP in Jakarta region. This study used a qualitative content analysis method. The results revealed that the current practices of leadership was the paternalistic leadership with the benevolent leadership dimension as the most widely displayed and considered as successful behavior. Meanwhile, leadership failure was due to lack of displayed the visible leadership dimensions and many displayed the authoritarian leadership dimension. The results also revealed a strong preference for paternalistic leadership with benevolent leadership dimension as the most expected behavior."