Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan dari tulisan ini adalah bagaimana proses ketatanegaraan yang berlangsung pads masa Demokrasi Terpimpin dengan melihat hubungan antara Soekarno, PKI dan AD. Topik ini menarik untuk diangkat karena terjadi konflik politik antara PKI dan AD untuk memperebutkan kekuasaan, dimana mereka juga saling memperebutkan simpati dari Soekarno. Berdasarkan hat tersebut permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana perpolitikan Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin yang melibatkan Soekarno, PKI dan AD serta bagaimanakah Soekarno mempertahankan politik perimbangan kekuatan (balance of power) dalam kaitannya dengan mempertahankan kekuasaan di satu pihak dan perebutan kekuasaan antara PKI dan AD dipihak lain.Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah Teori Politik dari David Easton, Teori kekuasaan dari Roberth Bierstedt, Teori Kharismatik dari Benedict R.O.G. Anderson dan Soemarsaid Moertono, Teori Partisipasi Politik dari Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, teori Partai Politik dari Sigmund Neumann, Teori Militer dari Finer, serta Teori Kekuasaan Negara dari Bertrand Russel. Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dengan teknik analisa deskriptif analitis.Hasil temuan penelitian ini adalah Soekarno, PKI dan AD adalah tiga kekuatan yang saling mendukung dan membutuhkan pada masa Demokrasi Terpimpin. PKI sebagai pendukung Soekarno di bidang kekuasaan politik dan AD menjadi kekuatan Soekarno dalam menjalankan Demokrasi Terpimpin. Persoalan muncul ketika adanya perbedaan ideologi dan sudut pandang antara AD dan PKI. PKI tetap dipertahankan oleh Soekarno karena la tidak memiliki organisasi pendukung sehingga membutuhkan PKI sebagai pengimbang posisinya dengan AD. Segitiga persoalan ini semakin tajam sehingga mengakibatkan terjadinya pemberontakan G30S/PKI 1965 yang menewaskan petinggi-petinggi AD dan Soekarno dianggap yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.Teori Politik, Teori kekuasaan, Teori Kharismatik, Teori Partisipasi Politik Teori Partai Politik, Teori Militer, dan Teori Kekuasan Negara berinspiikasi positif terhadap konflik yang terjadi antara Soekarno, PKI dan AD.

---

The research question of the research is how the process of state administration is in the Guided Democracy by seeing the relation of Soekarno, Indonesian Communist Party (PKI), and the Army. The topic is interesting to be discussed because there was a political conflict between PKI and the Army to gain power and sympathy of Soekarno. Based on that, the problem in this thesis is how the political situation in Indonesia which involved Soekarno, PKI and the Army is. Other problem is how Soekarno maintained the balance of power between those two political actors related to his own power as a president.

Theories applied in the thesis are theory of politics from David Easton, theory of power from Roberth Bierstedt, theory of charisma from Bennedict ROG Anderson and Soemarsaid Moertono, theory of political participation from Samuel P. Huntington and Joan M. Nelson, theory of political party from Sigmund Neumann theory of military from SE Finer, and theory of state power from Bertrand Russell. This research applies qualitative research method and the technique of analysis is descriptive analytic.

The result of the research is that Soekarno, PICT, and the Army was three political powers which support each other in the era of Guided Democracy. The role of PKI was to support Soekarno in politics and the Army became the power resource for Soekarno in running Guided Democracy. Problem rose when there was an ideological conflict between PKI and the Army. The party was protected by Soekarno because he did not have any organization to support his political power. Thus, PKI became his equilibrium factor of his power against the Army. This triangle of politics sharpened so that culminated in the tragedy of G30SIPK.I in 1965 which killed some generals from the Army and Soekarno was expected as the most responsible person related to the tragedy.

Theories mentioned above have positive implication on the conflict of Soekarno, PKI and the Army."

"Hubungan Patron-Klien yang sangat kental dalam tradisi NU, sudah terbentuk sejak adanya Pesantren. Seorang kiai sebagai patron mempunyai kekuasaan dalam arti sebagai panutan, ucapan dan perintah kiai harus diikuti oleh para santri yang disebut klien. Masuknya kiai dalam wilayah politik praktis menyebabkan pola patronklien ini juga terlibat didalamnya.Keterlibatan pola Patron-klien dalam pemberian dukungan warga NU terhadap pemerintahan Abdurrahman Wahid ini yang menjadikan penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, dengan pokok permasalahan mengapa warga NU memberikan dukungan terhadap Abdurrahman Wahid dan bagaimanakah pola hubungan pemberian dukungan tersebut.Penelitian ini menggunakan landasan teori patron-klien yang terdiri dari patranase yang dikemukakan oleh Scott dan Maswadi Rauf, teori kewibawaan tradisional yang dikemukakan oleh Jakcson, dan kepemimpinan kharismatik oleh Weber, serta teori konflik oleh David Schwartz dan teori alit yang dikemukakan oleh Duverger. Teori ini digunakan untuk menganalisa konflik yang terjadi antara Abdurrahman Wahid dengan DPR, dan latar belakang mengapa warga NU sangat mendukung pemerintahan Abdurrahman Wahid serta bentuk dukungan yang diberikan oleh warga NU.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskritifanalitis dengan data yang dipakai data primer yang diperoleh dari penelusuran pustaka dan data sekunder yang dilakukan melalui wawancara dengan nara sumber yaitu :3 orang kiai dan 10 santri guna mendapatkan informasi yang lebih lengkap.Dalam penelitian dan analisis tesis ini, penulis menemukan bahwa pemberian dukungan warga NU terhadap Abdurrahman Wahid sangat terkait dengan sistem patron-klien yang melibatkan emosional warga NU. Warga NU mengganggap bahwa Abdurrahman Wahid yang dipilih secara demokratis ingin dilengserkan dengan Cara tidak hormat oleh DPR tahun 2001, sehingga perlu untuk dibelaDalam penelitian ini ditemukan bahwa ternyata dukungan yang diberikan oleh warga NU terhadap Abdurrahman Wahid digolongkan dalam New Patrimonialisme yang dikemukakan oleh Maswadi Rauf, klien membela patron dalam mempertahankan kedudukannya dalam pemerintahan sekuat tenaga, bahkan rela mengorbankan dirinya. Faktor utama yang menyebabkan Abdurrahman Wahid sebagai patron Iebih dikarenakan faktor kewibawaan tradisional dan kharisma dari pada faktor finansial.Implikasi teoritis dalam penelitian ini, bahwa teori yang dikemukakan oleh Scott dimana faktor utama yang menjadikan seorang sebagai patron karena adanya dukungan finansial ternyatakan tidak terbukti dalam kasus pemberian dukungan terhadap Abdurrahman Wahid. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk kasus di Indonesia, faktor kewibawaan tradisional dan kharisma cenderung Iebih dominan sebagai faktor utama dari pada faktor finansial.

---

Patron-client relation is very strong in the tradition of NU and has been shaped from the existence of pesantren. A kiai as a patron has an authority in term of admiration that his word and order must be followed by santri as client. The involvement of kiai in political activities has endorsed the relation of patron and client to be pulled in.

The involvement of patron-client relation in the context of support of people affiliated with NU on the government of Abdurahman Wahid has attracted writer to do a research. The questions are why people affiliated with NU give their support to the government and what the pattern of the support is.

This research uses theories of patron-client which are patronage initiated by Scott and Maswadi Rauf: traditional charisma from Jackson; charismatic leadership from Weber; theory of conflict from Dacid Schwartz; and theory of elite from Duverger. Those theories are applied to analyse conflict between Abdurahman Wahid and DPR and the background of support of people affiliated with NU on Abdurahman Wahid.

In this research, qualitative method is used and the research itself is categorized as descriptive analytic. Primary data is taken literature study and secondary data is taken from interview with three Ida.' and 10 santri to get more complete information.

In the research and analyses of the thesis, writer finds that the support from people affiliated to NU relates to patron-client relation and involves their emotional feeling. They said that Abdurahman Wahid who is selected in democratic election will be felt down without honour by DPR in 2001, so that must be defended.

In the research, it is found that the support is categorized as new patrimonial argued by Maswadi Rauf that they defend the government in order to defend their patron in the government. In the meantime, the main factor to support Abdirahman Wahid is his traditional charisma rather that financial factor.

Theoretical implication of the research is that theory initiated by Scott that the main factor to make someone as a patron because of financial support is not verified in this case To conclude, in the case of Indonesia, traditional charisma tends to be the main factor rather that financial."

"Untuk memahami pemasaran politik, pertama-tama kita harus melakukan studi tentang perilaku pemilih. Dengan menggabungkan modifikasi konsep perilaku konsumen dengan produk politik, penelitian ini mencoba menguji persepsi nilai kandidat sebagai moderator dalam merumuskan dorongan memilih dan perilaku pemilih. Persepsi nilai kandidat sendiri dibentuk oleh empat variabel produk politik, yaitu program, figur, partai politik, dan juga presentasi.Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan terhadap calon pemilih pilkada Kabupaten Bandung dan Kabupaten Blitar. Hipotesis dibangun untuk enam hubungan, dan diuji terhadap 250 responden. Selanjutnya, dilakukan analisis data menggunakan program LISREL 8.30. Data yang dikumpulkan mendukung empat dari enam hipotesis.Riset menemukan bahwa program dan figur secara bersama-sama memiliki peranan yang signifikan dalam mempengaruhi terciptanya persepsi nilai kandidat. Riset ini juga menemukan bahwa persepsi nilai kandidat memiliki peranan yang signifikan dalam menyusun dorongan memilih, sementara dorongan memilih berpengaruh pada perilaku pemilih. Riset ini memiliki kontribusi penelitian sebagai model dasar perilaku pemilih melalui pembentukan produk politik. Untuk meningkatkan kualitas model, disarankan untuk menambah beberapa variabel.

---

In order to understand the potential role and scope of political marketing, we first need to understand the nature of the electorate through voter behavior study. By integrating political product concept and modified purchasing behavior mode!, this research tries to examine the impact of candidate's perceived value as mediating variable to craft voting intention and voter behavior. While candidate perceived value developed by four components of political products: program, figure, political party, and presentation as well.

This research was conducted to Kabupaten Bandung and Kabupaten Blitar future voter on Chief of Country Election (Pilkada). Hypotheses have developed for six associations and tested with total of 250 respondents to participate in the survey and answered the questioners. Structural Equation Modeling with applicable software package LISREL 8.30 was used as data analysis method. Result supported four of hypothesized interactions, while two others unsupported with data collected.

The research found that program and figure together play important role to create candidate perceived value. This research also found that voter intention play significant role as mediator between candidate perceived value and voter behavior. The study contributes to research on drawing basic model of voter behavior model through political product development. In order to round off research model, there are some adding variables suggested."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran mediator ideologi politik dalam menjelaskan pilihan politik seseorang yang dipengaruhi oleh kepribadian pada 175 pemilih di Pemilihan Presiden 2014. Pengukuran variabel kepribadian diukur menggunakan HEXACO-60 yang terdiri dari enam dimensi honesty-humility, emotionality, extraversion, agreeableness, conscientiousness, dan openness to experience, sementara ideologi politik yang terdiri dari tiga dimensi agama, sosial, dan ekonomi diukur menggunakan Kuesioner Ideologi Politik. Terakhir, variabel politik umum diukur menggunakan pertanyaan singkat tentang kandidat Presiden yang dipilih pada Pilpres 2014. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model 4 mediasi milik Hayes yang dilakukan secara terpisah pada masing-masing dimensi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dimensi agama secara signifikan dapat menjelaskan hubungan kepribadian terhadap pilihan politik di dua dimensi kepribadian, yakni extraversion dan openness to experience. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa extraversion mempengaruhi kemungkinan pilihan pada Prabowo-Rajasa secara tidak langsung melalui ideologi politik dimensi agama, sementara openness to experience yang tinggi mempengaruhi kemungkinan pilihan pada Jokowi-JK secara tidak langsung. Lalu pada dimensi sosial, kepribadian yang signifikan memengaruhi pilihan politik seseorang adalah openness to experience. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa dimensi openness to experience mempengaruhi kemungkinan pilihan pada Jokowi-JK secara langsung dan tidak langsung melalui ideologi politik dimensi sosial. Selanjutnya, agreeableness mempengaruhi kemungkinan pilihan pada Jokowi-JK secara tidak langsung melalui ideologi politik dimensi ekonomi.

---

This study aims to examine the role of mediator of political ideology in explaining the political preference of a person affected by personality in 175 voters in 2014 Presidential Election. The measurement of variable personality was measured using HEXACO 60 consisting of six dimensions honesty humility, emotionality, extraversion, agreeableness, conscientiousness, and openness to experience , while a three dimensional religious, social, and economic political ideology was measured using the Political Ideology Questionnaire. Finally, political preference variable was measured using a brief question of the elected Presidential candidate in the 2014 Presidential Election. The data analysis is performed using Hayes's model 4 mediation and performed separately on each dimension.

The results of this study indicate that in the religious dimension can significantly explain the relationship of personality to political choice in two dimensions of personality, extraversion and openness to experience. These results indicate that extraversion influences the probability of choice on Prabowo Rajasa indirectly through the political ideology of religious dimension, while the high openness to experience influences the possible choice of Jokowi JK indirectly. Then on the social dimension, a significant personality affecting one's political choices is openness to experience. These results indicate that the dimension of openness to experience influences the possibility of choice on Jokowi JK directly and indirectly through the political ideology of social dimension. Furthermore, agreeableness influences the possible choice of Jokowi JK indirectly through the political ideology of the economic dimension."

"ABSTRAKSkripsi ini berfokus pada pembahasan mengenai perubahan strategi politik HusniMubarak dari eksklusi politik menuju inklusi politik di tahun 2000 dan sesudahnya.Krisis legitimasi yang dihadapi oleh Husni Mubarak diduga menjadi sebab terhadapperubahan strategi politik Husni Mubarak tersebut. Selain berfokus pada pembahasanmengenai perubahan strategi politik Husni Mubarak, penulis juga berfokus padaperolehan suara IM pada Pemilu Legislatif 2000 dan 2005. Melalui teori krisislegitimasi dan oposisi politik, penulis melihat bahwa inklusi politik Husni Mubarakdidasari atas krisis legitimasi yang ia hadapi. Inklusi politik tersebut pada akhirnyamembuka ruang bagi IM untuk meningkatkan perolehan suaranya di tahun 2000-2005.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on changing in Husni Mubarak political strategy from politicalexclusion to political inclusion in 2000 and post-2000. Legitimation crisis faced byHusni Mubarak is considered as a cause on his political strategy change. Moreover,this thesis also focuses on the rising of IM electoral gaining in Egypt ParliamentaryElection 2000 and 2005. By legitimation and political opposition theory, authorconsiders that Husni Mubarak’s political inclusion is based on crisis legitimationfaced by him. Finally, this inclusion has given political space for IM to increase itselectoral gaining in both parliamentary election."

"ABSTRAKPenelitian ini mencoba menjelaskan dan mengidentifikasi politik kelompok diaspora sebagai salah satu instrumen politik transnasional. Tulisan ini menggunakan model analisis perbandingan dengan membandingkan dua kasus yaitu politik diaspora Rusia di Latvia dan Estonia. Analisa perbandingan digunakan untuk menjelaskan fenomena politik diaspora Rusia di kedua negara yang memiliki karakteristik sosio-politik yang relatif sama namun menunjukan hasil yang berbeda. Kerangka pemikiran tentang struktur kesempatan politik diaspora digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang membedakan politik diapsora Rusia di Latvia dan Estonia. Penelitian ini melihat struktur kesempatan politik lebih mendukung aktivisme politik kelompok diaspora Rusia di Latvia daripada di Estonia. Selain itu semakin terintegrasinya kelompok diaspora Rusia di kedua negara menyebabkan tereduksinya pengaruh Rusia dan aktivisme kelompok diaspora Rusia di kedua negara.

---

ABSTRACT

This study tries to explain and analyze diaspora politics one of the transnational political

instruments used by non-state actor. By using a comparative analysis in term of

comparing two cases namely the Russian diaspora politics in Latvia and Estonia.

Comparative analysis is used to explain the political phenomenon of the Russian

diaspora between the two countries which was actually based on the same sociopolitical

characteristics in the beginning but had a different result in common. A

framework of thought for the opportunity structure of diaspora politics is used to

explain and analyze fact or factors distinguish Russian diaspora politics in Latvia and

Estonia. This study sees the political opportunity structure more in favor of political

activism of the Russian diaspora in Latvia rather than in Estonia. Having said that, the

increasingly integrated Russian diaspora in the two countries have led to the reduction

of Russian influence and the activism of Russian diaspora groups in both countries."

"Membahas semua kebijakan Pemerintah AS pada masa keterlibatan di Perang Dunia II terutama dalam industri senjata. Tanggal 7 Desember 1941 merupakan awal keterlibatan AS secara langsung (walaupun sebelumya hanya terlibat pada bantuan perekonomian terutama penjualan senjata ke beberapa negara yang berperang) ke PD II ditandai dengan penyerangan Pangkalan Militer Angkatan Laut AS Pearl Harbor di Kepulauan Hawaii oleh Jepang yang bergabung dengan Poros AXIS (Jerman dan Italia). Dengan kerugian yang sangat besar maka sehari setelahnya yaitu pada tanggal 8 Desember 1941 AS mengumumkan Perang dengan Jepang dan Sekutunya. Mulai saat itu AS mengerahkan segala Sumber Daya manusia dan Alam untuk mendukung kebutuhan perang. Lembaga-lembaga yang saling berkait dan pabrikan-pabrikan senjata dibuat. Dalam pelaksanaan kebijakan perang tidaklah selalu bisa berjalan dengan mulus. Hal tersebut dikarenakan perputaran kebijakan yang ekstrim dari isolasionis ke intervensionis, sehingga cukup mendapat tentangan dari sebagian masyarakat. Walaupun membuat masyarakat AS bersilang pendapat, akhirnya kebijakan tersebut dapat terealisasikan dengan baik. Dampak positif selain kemenangan yang didapati, keterlibatan AS di PD II akhirnya meningkat perekoniomian secara tajarn setelah sebelumnya terpuruk karena depresi ekonomi pada tahun 1930-an."

"ABSTRAKDemokrasi adalah sistem kekukasaan yang didasarkan pada persetujuan rakyat melalui pemilihan umum. Di dalam sistem demokrasi rakyatlah yang berkuasa: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem ini dinilai lebih manusiawi daripada berbagai sistem pemerintahan lain seperti tirani, monarki, dan oligarki Indonesia juga menganut sistem demokrasi, tercermin amat jelas dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar (konstitusi) yang dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar hukum. Pemimpin pemerintahan dan para wakil rakyat serta perwakilan daerah dipilih melalui pemilihan umum. Tulisan ini menjelaskan bahwa dewasa ini ancaman terhadap demokrasi adalah politik uang. Dengan uang suara rakyat dapat dibeli sehingga besaran perolehan suara tidak berbanding lurus dengan besaran persetujuan rakyat. Pencideraan demokrasi melalui jual beli suara menjadikan sistem demokrasi politik dagang sapi."

"Kehadiran Web 2.0 merevolusi kegiatan humas politik dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan khalayak luas. Humas pemerintah meninggalkan cara konvensional untuk berkomunikasi dengan menggunakan berbagai bentuk media komunikasi berbasis internet seperti membuat vlog yang diunggah ke akun Youtube Presiden Joko Widodo. Penelitian ini menganalisis bagaimana tingkat efektivitas penggunaan vlog sebagai bentuk dari kegiatan digital political public relations. Penelitian kuantitatif ini menggunakan kuesioner online yang diambil menggunakan teknik simple random sampling pada generasi millennials yang merupakan penonton vlog Presiden Joko Widodo. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan vlog ini tidak terlalu efektif karena tingkat interaksi penonton terhadap vlog masih rendah sehingga perlu ada perbaikan agar penggunaan vlog menjadi efektif.

---

The presence of Web 2.0 revolutionized the activities of political public relations in building communication and interaction with a wide audience. Public relations left the conventional way to communicate by using various forms of internet based communication media such as creating a vlog that is uploaded to President Joko Widodo rsquo s Youtube account. This study analyzes how the effectiveness of the use of vlog as a form of digital political public relations activity. This quantitative research uses an online questionnaire taken using simple random sampling technique on millennials generation which is also the viewer of President Joko Widodo rsquo s vlog. The results showed that the use of vlog is not very effective because the level of audience rsquo s interactivity is still low so there needs to be some improvements in order to make it effective"