Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenyusunan program kegiatan di lingkungan Biro Perencanaan Departemen Hukum dan HAM dewasa ini dirasakan masih sangat belum optimal disebabkan adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses penyusunan kegiatan tersebut. Untuk itu diperlukan suatu strategi yang dapat mengatasi permasalahan yang terdapat di Ingkungan Biro Perencanaan dalam hal penyusunan kegiatan. Strategi penyusunan program kegiatan tersebut harus mengacu pada langkah-langkah perumusan strategi setts mempertimbangkan siklus perencanaan yang digunakan.Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode pendekatan kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu para pejabat struktural yang telah bekerja di lingkungan perencana selama 5 (lima) tahun terakhir. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kuesioner dengan metode observasi dan melalui studi kepustakaan (library research).Dari hasil mekanisme pelaksanaan kegiatan penyusunan program yang selama ini dilaksanakan, bahwa melalui pendekatan sildus perencanaan dari Jones, ditemukan bahwa proses perencanaan operasional, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan analisis belum dilaksanakan secara tepat. Kebijakan Pimpinan tertinggi di setiap Bagian dalam penyusunan program kegiatan merupakan keputusan yang paling menetukan dalam proses penyusunan kegiatan.Dalam mengukur sejauh mana faktor yang mempengaruhi proses penyusunan program kegiatan di lingkungan Biro Perencanaan, maka melalui metode SWOT penuiis mencoba mengukur faktor-faktor internal dan ekstemal yang selama ini mempengaruhi proses penyusunan program kegiatan di lingkungan Biro Perencanaan. Hasil dad analisa SWOT tersebut menghasilkan perumusan strategi yang menjadi prioritas untuk menghadapi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut.

---

ABSTRACT

Nowadays, the compiling of activity program in the Planning Bureau environment of Law & Human Rights Department still hasn't been felt optimal due to the obstacles which affect the process of compiling the activity. Therefore, a strategy that able to solve the problem which occurred in the Planning Bureau environment in the case of compiling activity will be needed. The strategy of compiling activity program should refer to the steps of strategy abbreviation and consider the planning cycle that is used.

The research method that been used is descriptive with the approach of quantitative method. The data sources in this research are the structure functionaries who have been worked in Planning Authority environment for these past five years. The data have been collected by interview and questionnaire with observation method and library research.

According to the outcome of activity implementation mechanism of compiling program which has been implemented, that through the planning cycle of Jones's approach, discovered that the operational planning process, budgeting, controlling, and analysis report haven't been done properly. Policy of the Highest Functionary on every Division in compiling activity program is the most determine decision in the process of activity compiling.

In measuring how far the factors are affecting the process of compiling activity program in Planning Bureau, therefore through the SWOT method, the writer is trying to measure the internal and external factors which have affected the process of compiling activity program in Planning Bureau environment. The result of SWOT analysis has produced the strategy abbreviation which became the priority to face those internal and external factors."

"ABSTRAKMasalah utama dari perushaan DMS adalah klaim penggantian biaya untuk pelanggan program pemerintah lebih tinggi dari harga yang dikenakan pelanggan biasa, di mana ini merupakan pelanggaran Undang-Undang Federal. Maka dari itu, mereka harus menetapkan harga kompetitif untuk pelanggan biasa, dan juga harus mengikuti program klaim penggantian biaya yang tidak melebihi 120% sesuai dengan aturan pemerintah. Tesis ini akan memberikanpenjelasan dan solusi alternatif mengenai strategi penetapan harga yang DMS dapat tetapkan sesuai dengan estimasi perhitungan agar memenuhi aturan yang ditentukan pemerintah.

---

ABSTRACTThe main problem with DMS company is that their reimbursement claims for government programs customers is higher than the prices charged to cash and carry customers, in which it violates the Federal Act. Consequently, they have to set a competitive price to its cash and carry customers, yet they must act in accordance with the government program reimbursement claims by not exceeding 120% of usual charges. Therefore, they must set competitive pricesfor ordinary customers, and also have to follow a reimbursement claim program that does not exceed 120% in accordance with government regulations. This thesis will provide an explanation and alternative solution regarding the pricing strategy that DMS can apply in accordance with the estimation of calculations in order to meet the rules set by the government."

"Penelitian ini berfokus pada kompetensi pejabat struktural di Biro Perencanaan. Dalam pembenahan kelembagaan Departemen Hukum dan HAM khususnya Biro Perencaan dimana permasalahan pengembangan sumberdaya manusia termasuk dalam upaya peningkatan kompetensi yang sangat diperlukan terlebih lagi dengan tuntutan tugas yang semakin kompleks yang akan membawa implikasi pada kepentingan kompetensi di dalam organisasi untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. Penelitian ini termasuk penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara kuesioner kepada pejabat struktural eselon III dan pejabat struktural eselon IV di lingkungan Biro Perencanaan. Data yang terkumpul diolah dengan SPSS 15.0.Berdasarkan hasil analisis kompetensi umum, Kompetensi Khusus dan Kompetensi Teknis pejabat struktral eselon III dan eselon IV masuk dalam kategori comfort, menurut entegry Incorporated (1993) comfort adalah cukup baik pemahamannya namun kurang yakin dalam melaksankannya.Namun terdapat beberapa kondisi aktual di pejabat struktural eselon UI masuk dalam kategori exploralory yaitu sebanyak 7 item kompetensi umum yang mendapatkan nilai di bawah 6 dan pada kompetensi teknisnya juga mendapatkan nilai dibawah 6 sebanyak 3. Dimana menurut entegry Incorporate (1993), ezploratory adalah yang masih dalam upaya untuk memahami.Untuk kebutuhan pelatihan pejabat eselon III dan eselon IV masuk dalam kategori pelatihan cukup meskipun terdapat beberapa kompetensi yang masuk dalam pelatihan tidak mendesak pada pejabat eselon IH yaitu sebaayak 6 kompetensi umum, 7 kompetensi khusus dan 4 kompetensi teknis yang masuk dalam kebutuhan pelatihan tidak mendesak, sedangkan pejabat eselon IV sebanyak 5 kompetensi umum, 2 kompetensi teknis dan 3 kompetensi teknisMemperhatikan hasil penelitian di atas maka perlunya penyempurnaan terhadap manajemen atau sistem pendidikan dan pelatihan pegawai dalam ranka peningkatan kompetensi yakni penyusunan program pelatihan yang komprehensif, penyampaian materi pembelajaran dan metode pembelajaran yang disusun lebih variatif, terprogram dan konkrit dengan cara implementasi pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dengan stralisasi maupun disentralisasi yang dilakukan dengan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pelatihan non gelar maupun pelatihan teknis mengingat bhawa organisasi selalu berkembang maka sebaiknya penilaian pelatihan secara berkesinambungan.

---

The research have focus at structural functionary in planning bureau. Rearragement institutional of law & Human right depertment , especially for planning bureau which has problem of human development that be include was supporting competency which more needed suith demand complicated task that implicate in competency organisation to reach demant task.

The research is deskriptif analysis research that has quantity approaching . Collecting data has done using quetioner for structural functionary grade IH and grade IV in planning bureau . The data has collected and way of doing thing in SPSS 15.0

Based on analysis result for general competency specialy competeny and technis competency of structural functionary grade III and grade IV is comfort category. According to Entegry Incorportae (1993) comfort is enough comprehension but still believe to do it. But there is few actual conditions on the structural echelon IH entered in the exploratory category of general competence 7 items that have values below 6 and on technical competence is also a value below 3 as many as 6. For the training needs echelon echelon UI and IV into the category of training despite numerous enough competence in the training did not insist on the third echelon of 6 general competencies, specific competencies 7 and 4 technical competence in the non-urgent training needs, while IV echelon of general competence 5,2 and 3 technical competence technical competence.

Noting the results of research on the need to improve the management or the education system and training employees in order to increase the competence of preparation of a comprehensive training program, delivery of leaming materials and teaching methods more varied ananged, programmed and concrete implementation by the education and training conducted by centralization and centralized conducted with cooperation with third parties for non-degree training and technical training always remember that the organization develops the assessment should be continuous training."

"Latar belakang pemilihan judul tesis ini didasarkan pada kenyataan yaitu munculnya berbagai masalah di Biro Keuangan, diantaranya yaitu pegawai yang tidak taat pada jam kerja seperti datang terlambat atau pulang lebih awal, meninggalkan ruangan pada jam-jam kerja tanpa alasan yang jelas, lambat dalam menyelesaikan pekerjaan, sering tidak masuk kerja, lebih banyak mengobrol dengan sesama pegawai dari pada menyelesaikan pekerjaan. Dengan kata lain, masih terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kedisiplinan, dan peraturan kepegawaian oleh para pegawai di lingkungan Biro Keuangan. Fenomena-fenomena tersebut sudah cukup untuk menggambarkan keadaan suatu organisasi pemerintahan yang tidak sehat, dan indikasi penyebabnya adalah proses kepemimpinan, rendahnya tingkat kepuasan kerja, dan buruknya lingkungan kerja. Hal ini dapat membawa dampak kepada rendahnya produktivitas pegawai.Landasan teori yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori organisasi dalam konteks pengembangan sumber daya manusia. Dikatakan oleh Simanjuntak ( 1985,41 ), dalam rangka peningkatan produktivitas kerja disuatu organisasi diperlukan pemimpin yang partisipatif dan kreatif. Disinilan peranan yang sangat penting seorang pemimpin dalam meningkatkan produktivitas pegawai. Disamping kepemimpinan yang mempunyai hubungan dengan produktivitas pegawai, terdapat pula faktor lain yang juga berhubungan dengan produktivitas pegawai yaitu kepuasan kerja, dan lingkungan kerja. Dengan demikian terdapat tiga faktor yang berhubungan dengan produktivitas pegawai.Menurut Munandar ( 1985,51 ), bahwa kepuasan kerja adalah adanya interaksi antar tenaga kerja yang menghasilkan efek positif, sehingga timbul kepuasan kerja. Adanya kepuasan kerja tersebut dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian bahwa kepuasan kerja mempunyai hubungan dengan produktivitas pegawai. Faktor lain yang berhubungan dengan produktivitas pegawai adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan lingkungan manusia yang didalamnya para pegawai organisasi melakukan pekerjaan. Sagir ( 1985, 38 ), berpendapat bahwa lingkungan kerja yang baik dan nyaman dapat menciptakan produktivitas karyawan yang lebih tinggi dari pada bekerja dalam lingkungan kerja yang tidak menyenangkan. Dengan demikian terdapat hubungan antara lingkungan kerja dengan produktivitas pegawai.Selanjutnya pengertian produktivitas adalah keluaran, dirumuskan sebagai ratio darn apa yang dihasilkan terhadap keseluruhan masukan. Dengan kata lain, produktivitas merupakan ukuran dari kemampuan ( baik individu, kelompok, mapun organisasi ) untuk menghasilkan sesuatu produk! jasa dalam kondisi dan situasi tertentu, demikian pendapat Sagir ( 1985,50 ).Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif-kuantitatif dengan jumlah populasi di Biro Keuangan sebanyak 78 orang. Pengambilan data responden dilakukan dengan menggunakan tehnik sensus, berstrata, dan proporsional. Sedangkan prosedur pengumpulan data dengan menggunakan instrumen kuesioner, survey dan wawancara. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara kepemimpinan, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja dengan produktivitas pegawai baik secara sendiri-sendiri mapun secara bersama-sama.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa : (1 ). Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja dengan produktivitas pegawai, yang berarti meningkatnya kepemimpinan, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja akan meningkatkan produktivitas pegawai. (2 ). Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja secara bersama-sama dengan produktivitas pegawai, yang berarti meningkatnya kepemimpinan, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja secara bersamasama akan meningkatkan produktivitas pegawai.Disamping itu dari hasil Crosstab variabel kepemimpinan, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja terhadap jabatan, golongan, pendidikan dan usia pegawai dapat diketahui persepsi pegawai tentang : (1 ). Kepemimpinan, semakin tinggi jabatan, golongan, pendidikan, dan usia pegawai maka persepsi tentang kepemimpinan semakin baik. (2 ). Kepuasan kerja, semakin tinggi jabatan, golongan, pendidikan, dan usia pegawai maka persepsi tentang kepuasan kerja semakin baik. ( 3 ). Lingkungan kerja, semakin tinggi jabatan, golongan, pendidikan, dan usia pegawai maka persepsi tentang lingkungan kerja semakin baik.Atas dasar hasil penelitian tersebut, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah hendaknya pimpinan dalam mengusulkan pegawai untuk promosi jabatan dilakukan secara obyektif dan transparan, usul kenaikan pangkatl golongan pegawai agar dilaksanakan tepat waktu, pimpinan dapat merangsang pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan baik melalui pendidikan formal maupun informal, serta pimpinan juga perlu memperhatikan kelompok usia pegawai.

---

Background Election of this thesis title is relied on fact that is appearance various problem of in Monetary Bureau, among others that is officer which do not meekly at work like coming lose timing or go home earlier, leaving room at office hours without reason of clear, tardy in finishing work, often do not enter activity, more chatting with officer humanity from at finishing work. Equally, still happened collision to discipline, and regulation of officer by all officer in monetary Bureau environment. The Phenomenon have last for depicting situation and indisposed governance organization, and its cause indication is leadership process, low of mount satisfaction of activity, and environmental obsolesce of activity. This matter can bring impact to lowering of officer productivity.

Basis for theory which is utilized in writing of this thesis is organizational theory in human resource development context. Told by Simanjuntak ( 1985,41 ), in order to make-up of work productivity a[n organization needed by creative and participative leader. Here very important role a leader in improving officer productivity. From other side leadership having relation with officer productivity, there are also other factor which is also relate to officer productivity that is satisfaction of activity, and activity environment. Thereby there are three factor related to officer productivity.

According To Munandar ( 1985,51 ), that satisfaction work is the existence of interaction between labor yielding positive effect, so that arise satisfaction of activity. Existence of satisfaction of the activity can influence labour productivity. Thereby that satisfaction of activity has relation with officer productivity, other related Factor with officer productivity is activity environment. Environmental of activity represent human being environment which in it all organizational officer conduct work. Sagir ( 1985,38 ), having a notion that balmy and good activity environment can create higher level employees productivity from at working inconvenience in the working environment Thereby there are relation between environment work with officer productivity.

Hereinafter congeniality of productivity is output, formulated as ratio from what yielded to overall of input. Equally, productivity represent size measure from ability (good of individual, group, and also organization) to yield something product/ service in a condition and certain situation, that way Sagir opinion ( 1985,50 ).

Used by Research method is descriptive method of qualitative - quantitative with amount of population in Monetary Bureau counted 78 people. Intake of Data responder conducted by using is techniques of census have, strata, and proportional. While data collecting procedure by using questioner instrument, interview and survey. This research is meant to know relation between leadership, satisfaction of activity, and environment work with officer productivity either through by self and also by together.

From result of research can know that (1). There are [relation/link] which are positive and significant between leadership, satisfaction of activity, and environment work with officer productivity, meaning the increasing of leadership, satisfaction of activity, and activity environment will improve officer productivity (2 ). There are relation which are positive and significant between leadership, satisfaction of activity, and environment work by together with officer productivity, meaning the increasing of leadership, satisfaction of activity, and environment work by together will improve officer productivity.

Beside that from result of Cross tab leadership variable, satisfaction of activity, and environment work to position, faction, officer age and education can know by officer perception about (1). Leadership, position excelsior, faction, education, and officer age hence perception about leadership progressively goodness (2 ). Satisfaction of activity, position excelsior, faction, education, and officer age hence perception about satisfaction work progressively goodness (3). Activity environment, position excelsior, faction, education, and officer age hence perception about environment work progressively goodness.

On the basis of result of the research, hence writer suggestion able to submit is head shall in proposing officer for the promotion of position conducted objectively and is transparent, promotion suggestion, officer faction so that executed on schedule, head can stimulate officer to increase ability and knowledge either through informal and also formal education, and also head also require to pay attention officer age group."

"Penelitian ini berfokus pada hasil perencanaan dan proses perencanaan yang dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri (Biro Humas dan HLN. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan metode deskriptif.Penelitian ini menggunakan teori perencanaan serta konsep SWOT, kehumasan dan hubungan luar negeri. Responden dalarn penelitian ini terdiri dari 40 responder internal dan 40 responden eksternal. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan.Dari analisis terhadap hasil kuesioner, disirnpulkan bahwa: 1) hasil perencanaan berupa kegiatan-kegiatan yang ada di Biro Humas dan HLN belum diinfonnasikan secara merata kepada kalangan internal dan eksternal dan 2) proses perencanaan di Biro Humas dan HLN belum mengikuti tahapan dalam teori perencanaan. Ha_sil penelitian menyarankan bahwa basil perencanaan berupa kegiatan-kegiatan yang ada di Biro Humas dan HLN perlu diinforrnasikan secara merata kepada kalangan internal dan eksternaI, dan Biro Humas dan HLN perlu melakukan penyesuaian terhadap proses perencanaan yang dilakukan selama ini dengan tahapan yang ada dalam teori perencanaan.

---

This research focuses on planning result and planning process done by Bureau of Public Relations and Foreign Affairs (PR Bureau). This research is using quantitative and qualitative approach with descriptive method.This research uses planning theory, also concepts of SWOT, public relations and international public relations. Respondents in this research consist of 40 internal respondents and 40 external respondents. Data collection is using questioner, while analysis refers to theories and concepts related to planning results and process in public relations organization.After analyzing data taken from questioner, it can be concluded that: 1) planning results in forms of activities in PR Bureau are not informed equally to internal and external public and 2) planning process at PR Bureau has not applied the steps in planning theory. The findings suggest that planning results in forms of activities in PR Bureau should be informed equally to internal and external public, and PR Bureau should do some adjustments to its planning process using steps in planning theory."

"Penelitian ini berfokus pada Strategi Pengelolaan Anggaran pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Pengelolaan Anggaran yang terdiri clan tahap perencanaan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, tahap pertanggungjawaban anggaran dan tahap pengawasan anggaran, serta teori. Perencanaan Strategi dan pengembangan strategi proses lima bagian (Bryson). Informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang pejabat struktural Biro Keuangan, 1 orang pejabat struktural Biro Perencanaan, 2 orang staf Biro Keuangan, 1 orang pemeriksa (auditor) serta 10 orang pejabat struktural yang menangani kegiatan pengelolaan anggaran pada Kanwil-Kanwil Departemen Hukum dan HAM. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan kajian dokumentasi, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan. Dan analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa : 1) pelaksanaan pengelolaan anggaran (tahap penyusunan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, tahap pertanggungjawaban/pelaporan anggaran dan tahap pengawasan anggaran) pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2) Hambatan utarna dalam pengelolaan anggaran yang terdapat dalam pengelolaan anggaran di Depkumham adalah masalah kebijakan, mekanisme, SDM dan sarana; 3) Strategi dalam pengelolaan anggaran menggunakan proses lima bagian secara spesifik Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM dapat melakukan langkah-langkah dengan melakukan koordinasi, konsultasi dan juga meminta masukan dari pihak-pihak yang kompeten dalam kebijakan pengelolaan anggaran; merevisi aturan lama yang tidak berhasil dengan aturan baru yang lebih dapat mencapai target pengelolaan anggaran; melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk administrasi, pengadaan secara spesifik dapat dilakukan dengan inventarisasi aset, cars penentuan pengadaan aset untuk kegiatan pengelolaan anggaran. Hasil penelitian menyarankan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM supaya lebih meningkatkan proses pengelolaan anggaran dengan mengatasi hambatan pada setiap tahap dan perlu menerapkan pendekatan proses lima bagian untuk mengembangkan strategi pengelolaan anggaran agar diperoleh langkah-langkah spesifik untuk mencapai tujuan dan mengatasi hambatan.

---

This research focuses on Budget Management Strategy at Secretariat General of Department of Law and Human Rights. This research uses qualitative method. This research uses Budget Management theories which consist of budget planning, budget implementation, budget accountability, and budget control stages, also theories of strategic planning and five process strategy development by Bryson. The informant of this research are 3 officials at Bureau of Finance, 1 official at Bureau of Planning, 2 staffs at Bureau of Finance, 1 auditor, and 10 officials who handle budget management activities at Provincial Offices of Department of Law and Human Rights. Data is collected by interview, observation, and documentation studies. While analyses is implemented by referring to theories and concepts used.

Amer analyzing the interview result, it can be concluded that: 1) the budget management (budget planning, implementation, accountability and control) at Bureau of Finance of Secretariat General of Department of Law and Human Rights has not implemented as regulations applied.; 2) The main constraints in budget management of Department of Law and Human Rights are problems of policies, mechanisms, human resources and facilities.; 3) Strategy in budget management uses five process strategy development suggests that Bureau of Finance should coordinate, consult and ask for feedbacks from competent authorities in budget management policies; revised old regulations that fail with new regulations that can achieve budget management target; run administration trainings, specific procurement to asset inventarisation, and asset procurement method for budget management activities.

These result suggest that Bureau of Finance of Secretariat General of Department of Law and Human Rights should improve the budget management process by overcoming main constraints in each stages and implement five part process to develop budget management strategies to identify specific steps to achieve goals and overcome constraints."

"Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebuah organisasi publik yang bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen. Di dalam pelaksanaan tugasnya, diperlukan aparatur negara sebagai sumber daya manusia yang bercirikan profesional, kompeten dan akuntabel. Aparatur Negara sebagai sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan nasional, oleh karena itu maka kinerja sumber daya manusia senantiasa harus ditingkatkan dan diarahkan agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Kesadaran akan perlunya sumber daya manusia yang berkualitas, perlu ditindaklanjuti dengan strategi yang dapat meningkatkan kinerja pegawai. Strategi yang dapat dilakukan disini adalah mengimplementasikan sistem remunerasi pegawai yang mencerminkan keadilan dan kelayakan baik secara internal maupun eksternal. Untuk dapat mengimplementasikan sistem remunerasi pegawai, maka diperlukan analisis sistem remunerasi berdasarkan karakteristik dan nilai jabatan yang harus dikembangkan sebagai bahan masukan penyempurnaan sistem penggajian yang berlaku saat ini. Jumlah sampel yang diambil yaitu semua pejabat eselon II (Kepala Biro) sebanyak 6 orang ditambah dengan kelompok pegawai sebanyak 80 pegawai, sehingga total sampel sebanyak 86 pegawai. Tehnik pengambilan sampel pada unit kerja kerja di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dengan Simple Random Sampling dan Cluster Sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan analisis hasil penelitian, dengan menggunakan metode sistem poin dapat diindikasikan bahwa kondisi sistem remunerasi pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah cukup baik. Hal ini terlihat bahwa sebagian besar gaji yang diterima oleh pegawai berada pada posisi in paid. Bila dihubungkan dengan perumusan masalah, bagaimanakah sistem remunerasi pegawai yang adil dan layak, ternyata sistem penggajian yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya masing-masing. Akan tetapi dalam mengimplementasikan sistem remunerasi diperlukan strategi untuk penetapan standar kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui analisis jabatan dan evaluasi jabatan yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga memudahkan dalam perhitungan bobot kerja sebagai dasar dalam perhitungan gaji yang sesuai dengan beban kerjanya masing-masing. Struktur gaji yang layak bersifat relatif, karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, namun bila dilihat dari rasio gaji yang sekarang dengan harga kebutuhan pokok, dapat dilihat bahwa standar gaji Pegawai Negeri Sipil belum dapat dikatakan layak. Oleh karena itu, maka perlu adanya penyempurnaan sistem penggajian pegawai, dengan menaikan gaji melalui pertimbangan adanya penyesuaian besaran gaji pokok dan tunjangan yang disesuaikan dengan kondisi pasar yang berlaku saat ini. Strategi implementasi sistem remunerasi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM ini dapat dijadikan bahan referensi/kajian dalam melakukan penelitian lanjutan serta diharapkan dapat pula dijadikan masukan bagi pengelola sumber daya manusia sebagai pemegang kebijakan.

---

Secretary General Department of Law and Human Rights is a public organization which has a duty to coordinate duty implementation, founding and giving administration support of the department. In the implementation of its duties, it is needful of state apparatus as human resources which professional, competent and accountable. State apparatus as human resources is an asset of national development, because of that the human resources performance must be upgraded and directed in order to achieve the objective Conscious thought to needfulness of high grade human resources, it is necessary to be followed up with strategies which could increase the employee?s performance. The strategy is to implement employee?s remuneration system which reflects fairness and proper which in internal and external manner. To implement employee?s remuneration system than it is needful of an analysis of remuneration system base on characteristic and position value which must be developed as an input to action of perfection remuneration system as occur this moment. The numbers of samples which are taken are all echelon II position (Head of Bureau) plus group of employees who are 80 employees, so the total sample is 86 employees. The technique of sample interpretation in work unit of Secretary General Department of Law and Human Rights is done by Cluster Sampling and Simple Random Sampling. The research method which is used is an analytical descriptive which have characteristic qualitative and quantitative.

Base on the result analysis of research, using point system method, could be indicated that employee?s remuneration system which in fieldwork of Secretary General Department of Law and Human Rights is already good enough. This matter can be seen that most of salaries which are received by the employees are ?in paid? position. If related with the issue of formulation, how is the remuneration system which is fair and proper, the employee remuneration system which occur this moment is already turn out to be appropriate with the their work load and responsibilities. But in the implementation of remuneration system, it needs strategy to determine state employee standard performance through position analysis and position evaluation which suitable with current needs. So it facilitate in work load calculation as base in remuneration calculation which is appropriate with each work load. Remuneration structure which proper is relative because each person has different view, however if it is seen from current remuneration ratio compare with basic need price, it could be seen that state employee standard remuneration cannot be determined as proper. Because of that, it needs existence of perfection remuneration system, with upgrading the remuneration through consideration of adjustment of basic salary and allowance which is accord with the market condition which occurs this moment. Implementation strategy of remuneration system in Secretary General Department of Law and Human rights can be used as reference / knowledge in implementing continuation of research and could be used as inputs to human recourses manager as policy holder."

"Reformasi sistem perencanaan belum dilandasi suatu dasar hukum yang kuat sehingga “rute of the game” tidak pernah tercipta. Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat, dapat menyebabkan sistem perencanaan pembangunan nasional tidak akan menghasilkan sinergi dalam berbagai upaya pembangunan di berbagai tingkatan, sektor dan daerah. Reformasi pengelolaan keuangan sektor publik telah mendorong pengembangan pendekatan yang lebih sistematis dalam penganggaran sektor publik. Pendekatan penganggaran di sektor publik dapat berupa line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, dan zero-based budgetingPenyusunan anggaran Tahunan di lingkungan Departemen Hukum dan HAM belum dilaksanakan secara optimal karena adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran. Implementasi kebijakan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang sudah menjadi kebijakan perencanaan dan penganganggaran masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya di Departemen.Penelitian yang digunakan dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif bertujuan untuk mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi tahapan yang dikenal sebagai grounded theory research. Sampel yang dipergunakan yaitu pejabat struktural yang bekerja di penyusunan anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir. Pengumpulan data melalui wawancara dengan metode observasi dan melalui studi kepustakaan.Dari hasil mekanisme pelaksanaan penyusunan anggaran tahunan Departemen yang selama ini dilaksanakan, Kendala utama di dalam pelaksanan penyusunan program dan anggaran tahunan departemen yang berbasis kinerja adalah ketidakkonsistenan sistem atau program Software yang diajukan oleh Departemen Keuangan dan keterbatasan prasarana dan sarana khususnya dalam masalah jejaring komunikasi informasi sebagai pendukung percepatan proses penyusunan program dan anggaran tahunan departemen.

---

Reform the planning system has not driven a strong legal basis that "the rule of The Game" was never created. The absence of a clear set of rules and binding, can lead to national development planning system will not result in synergy in deveiopment efforts at various levels, sectors and regions. Reform of public sector financial management has encouraged the development of a more systematic approach in public sector budgeting. Approach to budgeting in the public sector can be a line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, and zero-based budgeting

Annual budgeting within the Ministry of Law and Human Rights are not conducted in an optimal because of the constraints that affect the budgeting process. Policy impiementation of performance-based budgeting that has become budgeting planning policies and still can not be fully implemented in the Department

Research is used by using Qualitative Research Methods aims to develop understanding of concepts, which eventually became known as the stage of grounded theory research. The sample used is structurally officials who worked on drafting the budget for 5 (five) years. Col leding data through interviews and observation methods through the literature study.

From the results of the impiementation mechanism of the annual budget for the Department that was conducted, the main obstacle in the conduct of the preparation of annual budget and program performance-based departments is the inconsistency of the system or Software program proposed by the Ministry of Finance and the iimited infrastructure and facilities, especially in information communication network problems as support the acceleration of the process of drafting the annual budget and program departments."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan talenta pada Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengembangan talenta tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis, pengembangan talenta dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu prapengembangan, pengembangan dan monitoring, dan evaluasi. Strategi pengembangan talenta pada Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dilakukan dengan menggunakan dua metode yakni metode on-class training dan off-class training yang diharapkan dapat mendukung talenta untuk mencapai kompetensi yang diharapkan secara efektif dan efisien. Adapun hambatan dan tantangan yang dihadapi adalah jumlah calon talenta yang cukup besar sehingga dibutuhkan upaya yang lebih keras untuk melakukan seleksi, terdapat sejumlah inkonsistensi regulasi dengan Kementerian PAN-RB, dan kesulitan dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi SDM talenta yang sudah teridentifikasi.

---

This thesis aims to analyze the talent development strategy at the Bureau of Human Resources Management, Secretariat General of the Ministry of Finance as well as the obstacles and challenges faced in implementing the talent development. This study uses the concept of talent management but only focuses on talent development. The data collection was carried out using in-depth interviews and literature study. Based on the results of the analysis, talent development is carried out in three stages, namely pre-development, development and monitoring, and evaluation. The talent development strategy at the Bureau of Human Resources Management, Secretariat General of the Ministry of Finance is carried out using two methods, namely the on-class training and off-class training methods which are expected to support talents to achieve the expected competencies effectively and efficiently. The obstacles and challenges faced are the large number of talent candidates requires extra efforts to conduct the selection process, a number of regulatory inconsistencies between the Ministry of Finance and the Ministry of Administrative Reform, and difficulties in further utilizing the identified talents."

"Penerapan pengelolahan kinerja (Program e-performance) di Kementerian Keuangan dimulai sejak dikeluarkannya dasar hukum dari Keputusan Kementerian Keuangan KMK-454/KMK.01/2012 tentang Pengelolaan Kinerja di Kementerian Keuangan. Program e-performance merupakan program penilaian kinerja yang berbasis elektronik (electronic) yang dibuat untuk menuju keberhasilan dalam pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan sesuai dengan program good governance, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi di Kementerian Keuangan dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi berbasis web (e-government). Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi dari penerapan Program e-performance di Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

---

The implementation of the administration performance (e-performance program) in the Ministry of Finance commonplace since the issuance of the legal basis of the decision of the Ministry of Finance KMK-454/KMK.01/2012 about Performance Management in the Ministry of Finance. e-performance program is a electronic-based (electronic) assessment program performance made to get success in achieving reform of the bureaucracy and in accordance with good governance program, As well as improving the effectiveness and efficiency of the organization in the Ministry of Finance to include the use of web-based information technology (e-government) . Researchers are interested in knowing how the implementation of e-performance program in General Secretariat General Bureau Ministry of Finance."