Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kehadiran perbankan dengan sistem syariah dengan keragaman produknya di Indonesia hingga saat ini cukup mendapat sambutan baik dari masyarakat maupun dari kalangan perbankan. Salah satu produk perbankan syariah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah produk pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT) pada BRI Syariah. Secara umum konsep produk ini hampir sama dengan produk sewa bell. Pokok permasalahannya adalah apakah dalam perjanjian pembiayaan IMBT prinsip perikatan Islam telah terpenuhi dan bagaimana kepemilikan atas barang yang dibiayai. Pada prakteknya, barang pada pembiayaan IMBT langsung diatasnamakan kepada nasabah, bukan diatasnamakan kepada bank selaku pihak yang menyewakan barang. Dalam penulisan tesis ini tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah jenis primer dan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembuatan perjanjian pembiayaan IMBT masih berpedoman pada hukum positif Indonesia karena belum ada peraturan perbankan syariah namun demikian prinsip-prinsip perikatan Islam sudah terpenuhi dan peraturan hukum positif tidak bertentangan dengan perikatan prinsip-prinsip Islam. Mengingat pembiayaan IMBT identik dengan sewa bell, seharusnya secara yuridis dokumen bukti kepemilikan diatasnamakan kepada pihak yang menyewakan. Namun pada prakteknya di BRI Syariah bukti kepemilikan tidak diatasnamakan kepada SRI terlebih dahulu melainkan langsung diatasnamakan kepada nasabah dengan pertimbangan menghemat biaya, waktu dan tenaga. Hal ini tidak dapat dibenarkan dari segi syariah karena akad IMBT ini diformulasikan sebagai akad pembiayaan jual beli yang memberikan konsekuensi double pajak sebagaimana diuraikan dalam tesis ini.

---

The presence of banking with Syariah System with it's variety product in Indonesia, at this time get a good response from society or banking community. One of syariah banking will be discussed in this research is financing product Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik ( IMBT ) at syariah BRI. In a common manner this product concept is nearly the same with sale and lease product. The basic problem is weather in the agreement IMBT financing the Islamic principles of commitment have been fulfilled and now property for material that has been expensed. In fact, the financing of material in IMBT put in the name of customer directly, not put in the name of bank as a side that lease out material. The objective of this research using analytical descriptive. The resources of the data is used primary and secondary data.

The result of the research point out that implementation production agreement financing IMBT still guide by Indonesian positive law, because it doesn't have syariah banking law, nevertheless principles of Islamic association has been fulfilled and positive law doesn't be in contradiction with Islamic principle association. Considering IMBT financing is the same as sale and lease product, IMBT should as juridical evidence document ownership not in the name of lease out side. But the matter of fact in syariah BRI the evidence ownership not in the name of BRI first but rather in the name of customer directly with weighing economize cost, time and energy. In the case isn't corrected from syariah side because the agreement of the IMBT has been fulfilled as the agreement of financing sale and lease that give consequences double tax have been explained in this research."

"Restrukturisasi pembiayaan murabahah merupakan suatu alternatif penyelesaian pembiayaan bermasalah. Secara praktik, restrukturisasi mengharuskan adanya suatu kesepakatan antara konsumen sebagai pihak yang gagal bayar dengan perusahaan pembiayaan syariah sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Dalam industri pembiayaan syariah, pembiayaan murabahah merupakan produk utama yang banyak ditawarkan dan digunakan oleh konsumen. PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan pembiayaan syariah yang jasanya banyak digunakan oleh konsumen. Praktik yang terjadi pada PT XYZ, apabila terjadi gagal bayar dari konsumen maka pendekatan yang dilakukan adalah melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan cara melakukan konversi akad murabahah menjadi akad ijarah muntahiyah bittamlik. Pelaksanaan restrukturisasi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum baru bagi konsumen maupun PT XYZ. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian bersifat eksplanatoris dan data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif.Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa belum terdapat suatu peraturan hukum yang mengatur mengenai konversi akad murabahah menjadi akad ijarah muntahiyah bittamlik. Adapun pelaksanaan konversi akad murabahah menjadi akad ijarah muntahiyah bittamlik masih ditemukan adanya ketidak sesuaian dengan fatwa DSN MUI. Kondisi yang ada saat ini menimbulkan potensi law enforcement yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak optimal. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dengan segera Otoritas Jasa Keuangan dapat mengeluarkan peraturan mengenai konversi akad murabahah menjadi akad ijarah muntahiyah bittamlik yang berlaku dan mengikat semua pelaku usaha pada industri pembiayaan syariah di Indonesia.

---

Restructuring murabaha financing is an alternative to the completion of financing problems. In practice, restructuring requires the existence of an agreement between the consumer as the party failed to pay and the Islamic finance company as the person who provided the financing. In the Islamic finance industry, murabaha financing are the main products which widely offered and used by consumers. PT. XYZ is one of the Islamic financing company whose services are widely used by consumers. The practices occur in PT XYZ, in case if the costumer failure to pay, the approach taken is to restructure the financing by converting akad murabaha into akad of Ijarah muntahiyah bittamlik. Implementation of the restructuring raises new legal consequences for consumers and slso to PT XYZ. The research method used in this research is normative juridical with typology explanatory research and the research data was analyzed qualitatively.

From the research, it was found that there were a rule of law that governs the conversion of akad murabaha into akad ijarah muntahiyah bittamlik. As for the conversion of akad murabaha into akad Ijarah muntahiyah bittamlik there were discrepancy with DSN MUI fatwa. Existing conditions pose a potential law enforcement conducted the Financial Services Authority to be not optimal. The research expected that the Financial Services Authority may issued regulations on conversion akad murabaha into akad Ijarah muntahiyah bittamlik as soon as possible, which applicable and binding on all businesses in the Islamic finance industry in Indonesia."

"Terdapat perbedaan konsep kepemilikan antara hukum Islam dengan hukum nasional terkait dengan kedudukan bank syariah sebagai pemilik atas rumah. Berdasarkan hukum tanah nasional Indonesia, kedudukan bank sebagai pemilik atas rumah harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan yaitu sertifikat atas tanah. Sedangkan hukum Islam mengatur untuk dibuat secara tertulis terhadap penguasaan suatu benda tetap tetapi tidak diatur secara rinci mengenai bentuk tertulis seperti sertifikat. Yang menjadi pokok permasalahan pertama adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan pemilikan rumah syariah pada akad pembiayaan murabahah, Ijarah muntahiya bittamlik, musyarakah mutanaqisah di Bank Syariah, kemudian kepemilikan rumah atas nama Bank Syariah ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah dalam pemilikan rumah. Setelah dilakukan penelitian didapat data kemudian pengolahan data tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam menganalisis data yang didapat, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menyatakan, berdasarkan hukum Islam kedudukan bank sebagai pemilik atas rumah sudah sah sedangkan berdasarkan hukum tanah nasional, tidak ada bukti tertulis seperti sertifikat atas tanah tercantum nama bank yang membuktikan bahwa bank membeli & memiliki rumah, karena sertifikat atas tanah tercantum nama nasabah.

---

AbstractThere is difference concept of ownership between Islamic Law and National Law relating the position of Islamic bank as the owner of the house. Because according land law in Indonesia, evidence that the Islamic banks as the owner of the house is certificate of land. While Islamic law not regulate in detail about evidence of ownership is certificate of land. The first main problem is how the implementation Islamic financing ownership house in contract murabahah, ijarah al muntahiyah bi al tamlik, musyarakah mutanaqishah and ownership house of Islamic Bank according Islamic law dan positive law in Indonesia and the constraints faced by Islamic Banks in ownership house. The data processing is done by using a qualitative approach, resulting in descriptive data analysis. In analyzing the data obtained, this research uses empirical legal research. The results of this research stated, position of the bank as the owner according Islamic law is valid, but based on the Land law in Indonesia, there is not evidence of ownership certificate of the land under the name of the Islamic Bank that prove banks buy & own house, because the certificate of land under the name of customer directly."

"Adanya keterpaduan antara ilmu ekonomi dan ilmu fiqh guna mengembangkan produk Syariah sangat diperlukan. Metode penelitian berbentuk yuridis normative. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Jenis data yaitu data sekunder, mencakup dokumen resmi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, buku harian. Type penelitian ini adalah deskriptif. Metode analis data yaitu kualitatif. Akad Syariah pada Bank Syariah dan Unit Syariah Bank Konvensional memiliki karakteristik tersendiri. Namun ada persamaan dan perbedaan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah. Persamaan itu berupa persamaan atas subjek, objek dan tujuan akad. Namun perbedaannya yaitu dari segi pembayaran Ijarah, dan pengembalian porsi kepemilikan bank, dan nilai pertanggungan. Umumnya penerapan akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah, memberikan posisi Bank Syariah dan Unit Syariah Bank Konvensional selaku kreditor dan nasabah selaku debitor. Ini berarti terjadi perubahan tujuan akad itu. Pengkajian ulang atas produk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah harus segera dilakukan. Hal ini didasarkan pada kerangka teori yang berbeda jauh dengan praktik. Nasabah adalah selaku penyewa untuk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan selaku pemilik modal dalam akad Musyarakah Mutanaqisah. Konsistensi penerapan produk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah harus segera dilakukan oleh Bank Syariah dan Unit Syariah Bank Konvensional. Jika tidak maka akan banyak terjadi penyimpangan Syariah atas produk perbankan tersebut. Peningkatan profesionalisme dan efisiensi akan dapat mengurangi tidak sempurnanya penerapan produk Syariah.

---

The existence of integration between economics and the science of fiqh in order to develop Islamic products is required. Form of juridical normative research methods. Data collection tools in the form of documents and interview studies. The type of data is secondary data, including official documents, books, reports tangible results, diary. Type this research is descriptive. The method of qualitative data analyst. Akad Sharia in the Islamic Bank and the Islamic Unit of Conventional Bank has its own characteristics. But there the similarities and differences Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musharaka Mutanaqisah. Equation in the form of the equation on the subject, object and purpose of the contract. But the difference is in terms of Ijarah payments, and the return portion of ownership of banks, and insurance coverage. Generally, the application of the contract of Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musyarakah Mutanaqisah, giving the position of the Islamic Bank and the Islamic Unit of Conventional Bank as creditors and customers as debtors. This means there is a change that contract goals. Review of the product of Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musharaka Mutanaqisah must be done immediately. It is based on the theoretical framework that differs significantly with practice. Client is as a tenant for Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and as the owner of capital in Mutanaqisah Musharaka contract. Consistency of application of the product Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musharaka Mutanaqisah should be carried out by the Islamic Bank and the Islamic Unit of Conventional Bank. If not it will be many deviations above the Sharia banking products. Increased professionalism and efficiency will be able to reduce imperfections in the application of Sharia products."

"Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah membawa dampak yangbegitu besar terhadap sektor perbankan. Perbankan sebagai salah satu sendi perkonomianIndonesia menjadi terpuruk karena bank-bank yang ada ternyata tidak mempunyai tingkatlikuiditas yang sehat sebagai akibat dari banyaknya kredit macet yang tidak mampu dilunasioleh para nasabah debitur. Terpuruknya perbankan konvensional ternyata tidak diikuti olehperbankan syariah yang tetap kokoh menjalankan kegiatan usahanya. Sebagai pionir dalamperbankan syariah, Bank Muamalat Indonesia tetap bertahan di tengah badai krisis moneteryang melanda Indonesia dan mampu menawarkan berbagai produk pembiayaan syariahkepada masyarakat. Salah satu produk pembiayaan tersebut adalah pembiayaan ijarah, yangdiharapkan mampu menjadi pendorong bagi sektor usaha yang terkena dampak krisismoneter. Skripsi ini akan mengulas bagaimana landasan hukum pembiayaan ijarah menuruthukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, kemudian mengulas pula bagaimanapelaksanaan pembiayaan ijarah pada Bank Muamalat Indonesia dan apakah pelaksanaanpembiayaan ijarah tersebut telah sesuai menurut hukum Islam dan peraturan yang berlaku diIndonesia. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metodepenelitian kepustakaan yang menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen,dan juga menggunakan metode penelitian lapangan dengan alat pengumpulan data berupawawancara dengan nara sumber. Tipologi penelitian dari skripsi ini adalah penelitiandeskriptif analitis yang memberikan gambaran mengenai tinjauan yuridis pembiayaan ijarah.Pembiayaan ijarah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia pada dasarnya telahsesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik menurut hukum Islam maupun menurutUndang-undang Perbankan Tahun 1998, namun dalam kontrak baku pembiayaan ijarahtersebut ternyata masih terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan Fatwa Dewan SyariahNasional tentang Pembiayaan Ijarah. Agar prinsip syariah dapat dilakukan secara kaffah,maka Bank Muamalat Indonesia perlu melakukan revisi terhadap kontrak baku pembiayaanijarah tersebut."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah terhadap tingkat kesehatan bank pada bank umum syariah pada laporan keuangan tahunan bank umu syariah. Variabel independen yang diteliti adalah pembiayaan murabahah (Xi), ijarah (X2), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kesehatan bank (Y). Penelitian ini menggunakan 30 data dari laporan keuangan tahunan 6 bank umum syariah periode 2012-2016. Pengolahan data menggunakan regresi logistik dengan SPSS 23.0. Secara parsial, hasil pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan ijarah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Uji simultan menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bank."

"Perbankan di Indonesia dewasa ini mengalami kemajuan yang demikian pesat. Khususnya untuk orang-orang yang tidak menginginkan adanya sistem riba yang diharamkan dalam Hukum Islam, keberadaan bank syariah berdampingan dengan bank konvensional membuat masyarakat dengan leluasa memilih produk perbankan yang diinginkan sesuai manfaat dan tujuan. Dari sekian banyak produk yang ditawarkan, maka untuk bidang pembiayaan yang dapat digunakan untuk kegiatan konsumtif maupun usaha, ada yang disebut dengan Murabahah. Tesis ini membahas tentang aspek hukum dan penerapan akad pembiayaan al Murabahah pada Bank Rakyat Indonesia, sebagai salah satu state-owned bank di Indonesia yang memiliki Unit Usaha Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, juga wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pembiayaan al Murabahah di Bank Rakyat Indonesia - Unit Usaha Syariah telah berusaha menerapkan prinsip syariah Islam bersama-sama dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan al Murabahah tersebut. Akad pembiayaan al Murabahah ini biasanya dibuat dalam bentuk notariil. Setiap orang dapat menikmati fasilitas ini, dengan cara mengajukan permohonan pada bank dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya, format akad pembiayaan al Murabahah masih banyak mengadopsi pasal-pasal pada perjanjian kredit dari bank konvensional, yang cenderung lebih melindungi kepentingan bank. Untuk mengatasi hal ini, maka akan lebih baik apabila pihak bank lebih memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan bank dan nasabah, agar hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi lebih seimbang."

"Kehadiran bank syariah di Indonesia didasari oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Transaksi yang dijalankan dalam bank syariah diharapkan berdasar pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum perjanjian Islam. Penulis mengkaji secara yuridis mengenai prinsip perbankan syariah berdasarkan syariah Islam dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada bank syariah (murabahah, musyarakah dan mudharabah), untuk mengetahui bagaimana bentuk peijanjian dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah di bank syariah, apakah telah memenuhi syarat secara syariah Islam dan peraturan perundang-undangan, bagaimana jika terdapat ketentuan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dalam akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bagaimana cara penyelesaianya jik a teijadi sengketa antara bank syariah dengan nasabahnya. Pembuatan peijanjian atau akad pembiayaan didasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah. Terdapatnya ketentuan peraturan perundang-undangan dalam akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah diperbolehkan, dengan syarat tidak bertentangan al-Quran dan as-Sunnah. Dalam peijanjian pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah terdapat klausul dimana para pihak memilih lembaga penyelesaian perselisihan atau sengketa di Badan Syariah Nasional. Namun pada saat ini telah diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara bank syariah dengan nasabahnya. Dengan demikian, pengaturan pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah yang ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan peraturan perundang-undangan hendaknya segera dilengkapi, dan aturan-aturan tersebut mengatur lebih rinci mengenai hal-hal yang sedang berkembang dalam bisnis saat ini. Sehingga diharapkan kegiatan usaha perbankan syariah dapat beijalan lebih baik. Selain itu, terdapatnya ketentuan peraturan perundang-undangan dalam akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah hendaknya dilakukan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional, mengingat berlakunya suatu peijanjian ditentukan pada akad-akad tersebut, dan hasil pengawasan dapat digunakan untuk membuat aturannya lebih lanjut. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang bank syariah hendaknya pengawasan terhadap kegiatan usaha perbankan syariah dilakukan oleh Bank Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap perbankan di Indonesia, dimana selama ini Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional dan Badan Arbitrase Syariah Nasional merupakan organisasi dibawah satu naungan Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan mengenai penyelesaian perselisihan pada perbankan syariah, hendaknya lembaga penyelesaian perselisihan atau sengketa dalam perbankan syariah dilakukan secara alternatif. Sehingga para pihak bebas menentukan kehendaknya dan tidak diharuskan atau ditentukan hanya memilih salah satu lembaga saja. Dengan demikian pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan atau sengketa yang teijadi hendaknya segera diselaraskan guna terciptanya kepastian hukum dan perbankan syariah dapat berkembang lebih baik lagi."