Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan investasi bagi perusahaan asuransi jiwa selain untuk memperolch basil investasi juga untuk memenuhi kewajiban uang pertanggungan atau klaim kepada pemegang polls. Untuk perusahaan asuransi jiwa yang menjual produk asuransi jiwa Unit Linked atau GIC (Guaranteed Investment Contract) yaitu produk asuransi jiwa yang memberikan benefit protcksi sekaligus memberikan garansi imbal basil investasi. pengelolaan investasi harus optimal dengan cara membentuk portofolio investasi sedemikian rupa hingga garansi imbal basil investasi sekaligus uang pertanggungan atau klaint dapat dipenuhi disamping itu perusahaan asuransi masih memperoleh surplus.Perusahaan asuransi jiwa yang sedang diteliti ini (Perusahaan XYZ) mempunyai produk asuransi jiwa semi unit link bemama Permata, yang mcnggaransi tingkat imbal hasil investasi minimal sebesar 9,38% pertahun secara majemuk. Uengan mcnggaransi tingkat bunga perusahaan menghadapi resiko ketidakpastian tingkat suku bungs, hal ini dapat mengakibatkan substantial mismatch antara aset dan ke,. ajiban. Untuk itu stralegi imunisasi dapat digunakan dengan cars menempatkan investasi pada sekuritas pendapatan tetap (obligasi) untuk mengimunisasi portofolio aset atau investasinya dari risiko perubahan tingkat suku bunga.Penelitian ini bertujuan untuk mencoba mensimulasikan komposisi portofolio obligasi yang sesuai dengan kewajiban sehingga mismatch dapat diminimalkan dan surplus dapat terjaga, setelah sebelumnya dianalisa apakah terdapat missmatch antara aset investasi dan kewajiban. Hasil penclitian menunjukkan bahwa melalui metodc duration matching diketahui bahwa durasi kewajiban (D,) > durasi partofolio investasi (DA), schingga bobot masing-masing jenis investasi pada portolbiio investasi hares disesuaikan agar DA=D,,. 1'enycimbangan bobot portolblio investasi harus secara periodik dilakukan sebagai rcspon tcrhadap perubahan tingkat bunga dan berubahnya durasi asset dan kewajiban seiring dengan berjalannya waktu.Dari anatisa diperoleh bahwa bobot tiap-tiap investasi yang optimal hingga D.4 DL adalah L19%, pada obligasi korporasi, 88,81% pada obligasi Negara/SUN dan 10% pada dcposito lebih sebagai standby fund. Dengan durasi yang sama garansi imbal basil sebesar 9,38% per tahun dapat terpenuhi dan akumulasi nilai investasi masih diatas nilai akumulasi kewajiban.n lebih besar.Selanjutnya agar perusahaan tetap surplus duration gap (DGAI'} harus not. Dari analisis diatas diketahui bahwa DA < DL atau terdapat negatip duration gap sebesar -1,2390 tahun. Hal ini berarti perubahan nilai aset investasi lebih kecil daripada perubahan nilai kewajiban bila tingkat bunga beruhali. Old] karenanya surplus perusahaan akan menurun jika jika tingkat bunga turun karcna nilai kewajiban akan naik lebih besar daripada nilai investasi.Dengan duration gap sebesar -I,2390tahun maka untuk mengeliminasi risiko perubahan suku bunga terhadap surplus, DA harus diperpanjang 1.2390 tahun atau DL diperpendek menjadi sebesar 1.239010,8394 atau 1,4760 tahun_ Strategi imunisasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan exposure karena adanya kenaikan tingkat bunp dapat dilakukan dengan alternatif pilihan (1) menurunkan durasi asset.(2j memperpanjang durasi kewajiban, (3) mentnekatkan leverage ratio. (4) melakukan kombinasi kctiganya. Jika tingkat bunga menurun dapat dilakukan tangkah_sebaliknya. Namun stralegi imunisasi dengan duration matching memiliki beberapa kendala yaitu bahwa durasi akan selalu berubah sesuai dengan perubahan tingkat bunga dan berjalannya waktu sampai jatuh tempo, perubahan tingkat bunga yang tidak tinier, atau tidak flat atau adanya perubahan tingkat bunga yang cukup tinggi yang menyebabkan perhitungan durasi menjadi kurang akurat. Selain itu khusus untuk pcrusahaan asuransi jiwa terdapat batasan rcgulasi untuk pengclolaan tnvcstasi yang dapat menganggu lleksibilitas pcnyesuaian portofolio diantaranya adalah ketentuan bobot tiap-tiap investasi terhadap total investasi scrta batasan minimal rating obligasi. Di sisi kewajiban. pcrusahaan asuransi tidak dapat secara sembarang menctapkan tingkat suku bunga tergaransi dengan alasan menjaga persaingan yang schat diantara pcrusahaan asuransi.

---

The purpose of investment in a life insurance policy is not only to get the return for the investment but also to fulfill the claim for the insurance policy holders. For a life insurance company who sells life insurance product of unit linked as well as Guaranteed Investment Contract (G1C), the investment should be managed optimally by creating investment portfolios in such a way that provides a guaranteed return of investment and fulfills the insurance protection claim as well as a surplus for an insurance company.A life insurance company that is being researched (insurance company XYZ) has a life insurance product semi unit linked called Perumaw that guarantees a rate of return of 9.38% compounding annually. By guaranteeing such a rare, tile company races a risk of uncertainty in the interest rate, which may cause a substantial mismatch between assets and liabilities. Therefore, the strategy for this is to place the investment in a fixed yield bonds to immunize its portfolio asset from the risk of interest rate change.This research is aimed to identify whether there is a mismatch between investment assets and liabilities and later to simulate portfolio composition of bonds that match with the liabilities so that such a mismatch could be minimized and a surplus can be realized. The results showed that using duration matching method, liabilities duration (DL) is greater than portfolio investment duration (DA). This suggests that weighting of each kind of investment portfolio should be adjusted so that DA should be equal to Dr,. The adjustment or balancing the weighting of portfolio investment has to be carried out periodically as a response to the changes of interest rate and duration of assets and liabilities during the time of investment. The analysis has shown that the weightings of optimum investment so that DA equals to Dr. are 1.19% for corporate obligation, 88.81% for government bonds (SUN) and 10.00% for term deposits as a stand by fund. With the same duration, the rate of investment return of 9.38% can be fulfilled and accumulation of investment value is greater that the one of liabilities.In order to keep the company surplus. the duration gap (DGAP) should be kept to zero. From the mentioned analysis. it was found that the value of DA is less than D. or there is a negative duration gap of -1.2390 years. This means the change in the value of investment assets is less than the one of its liabilities if the interest rate varies. Therefore the company surplus is decreasing as the interest rate falls because the value of its liabilities will be greater that the value of investment assets.With the duration gap of -1.2390 years. to eliminate the risk of interest rate change on the company surplus. D,4 should be extended to 1.2390 years or DL should be shortened to be 1.2390/0.8394 or 1.4760 years. The immunization strategy that can be carried out to minimize exposure because of the rise of interest rate has several options of either shortening the asset duration. extending liabilities duration, increasing leverage ratio or combining the three options. If the interest rate falls. opposite action immunization strategy shall be taken.The immunization strategy with duration matching, however, has several problems. The duration will change as the interest rate varies until its maturity date. Moreover, the changes in the interest rate are often non linier, non flat and sometimes have extreme changes so that calculation of the duration is not longer accurate. In addition, for an insurance company especially, there is a regulation in managing investment portfolios that affects its flexibility in portfolio adjustment such as a rule of the weighting of each investment from the total as well limitation on the rated bonds. From liabilities side, an insurance company can not determine guaranteed rate of return arbitrarily in order to keep a fair competition among other insurance companies."

"Dalam melakukan investasi obligasi, risiko kegagalan pembayaran oleh emiten merupakan suatu risiko kerugian yang harus slap dihadapi oleh investor. Dalam beberapa kasus, kegagalan pembayaran oleh emiten telah menyebabkan hilangnya kepercayaan investor untuk berinvestasi di obligasi. Keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan secara terus menerus karena berpengaruh pada Pasar Modal yang merupakan salah satu elemen sistim ekonomi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan bisnis, oleh karena itu perlindungan hukum terhadap para pemegang obligasi sangatlah penting.Melalui penelitian yuridis normatif yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang didukung dengan wawancara dengan instansi yang terkait, disimpulkan wall amanat harus pro aktif untuk memastikan emiten memenuhi perjanjian perwaliamanatan dan dengan persetujuan RUPO, maka wall amanat dapat melakukan tindakan-tindakan hukum untuk memaksakan penagihan kepada emiten dan melakukan tindakan-tindakan hukum berkaitan dengan penagihan tersebut kepada emiten, namun apabila wali amanat lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan undangundang dan perjanjian perwaliamanatan, maka wall amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang obligasi.Perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi yang diterbitkan tanpa diberikan suatu jaminan khusus akan memberikan jaminan berupa seluruh harta kekayaan emiten baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, serta ketentuan Pasal 119 sampai dengan Pasal 124 UUPT, selain itu dalam hal emiten berada pada keadaan wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut penyelesaian dengan memilih diantara beberapa ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1267 KUH Perdata."

"Akta Jaminan Perorangan dan Akta Jaminan Perusahaan merupakan bentuk dariPerjanjian Penanggungan (1820-1850 KUH Perdata). Sesuai dengan sifat accessoir dariperjanjian jaminan Penanggungan, maka perjanjian tersebut lahir dengan maksud untukmenegaskan dan memperkuat segala yang dimaksud dalam Perjanjian Pokoknya.Bentuknya yang bersifat bebas, tidak terikat dalam bentuk tertentu, dan dapat dibuatlisan maupun tulisan dalam akta, memungkinkan adanya perkembangan-perkembanganpemahaman di dunia praktek dalam pembuatan, dan peruntukan sebuah akta JaminanPenanggungan. Kasus Putusan Nomor: 161/ Pdt/G/2018/PN.Jkt-Selatan merupakansalah satu contoh kasus yang melibatkan notaris dalam sengketa utang piutang antaraKoperasi X (Penggugat I/Debitur) dan Koperasi Y (tergugat 1/Penjamin). DimanaNotaris digugat karena diduga bekerjasama dengan Tergugat lainnya, menempatkanPenggugat yang seharusnya Penjamin dari suatu Hutang menjadi Debitur dalamPerjanjian tersebut. Oleh karenanya, Tesis ini akan membahas bagaimana Peran dantanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta Perjanjian Kredit dengan JaminanPerusahaan, dan perlindungan Hukum Notaris dan Kreditur atas pembuatan aktaPerjanjian Kredit dengan Jaminan Perusahaan yang diduga mengandung unsur cacatkehendak. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, tipologipenelitian Deskriptif, data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dantersier, pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, metode analisiskualitatif serta bentuk hasil penelitian Deskriptif analitis. Sehingga mencapai simpulanbahwa kebenaran akan terjadinya sebuah cacat kehendak dalam Perjanjian Penjaminantersebut sangat bergantung pada pemenuhan unsur formil dan materil akta tersebut,sehingga menghindarkan notaris dari resiko-resiko hukum akta yang dibuatnya

---

Personal guarantee deed and Corporate guarantee deed is a form ofGuarantee/Coverage agreement based on 1820-1850 Indonesian Civil code. Inaccordance to its nature of the agreement, Guarantee deed is a accessoir agreementwhich means the existence of Guarantee agreement is by reason to reaffirm andcorroborate all the purposes and objectives stated in the master agreement. Guaranteedeed is not bound in a certain form, can be made orally or in writing allows thedevelopment of understanding related to its purpose and objective. Case Number: 161/Pdt/G/2018/PN.Jkt-Selatan is one of an example that involving Notary in loanagreement dispute between X Cooperative (Plaintiff/Debtors) and Y Cooperative(defendant/Guarantor). The notary was sued because he was suspected of collaboratingwith other Defendants, placing the Plaintiff, who was supposed to be a Guarantor of aDebt to a Debtor in the Agreement. Therefore, this thesis will discuss how the role andresponsibility of notary on drawing up of Loan Agreement and Corporate GuaranteeDeed, and the legal protection of notary and creditor on drawing up of Loan Agreementand Corporate Guarantee Deed that alleged to defect of will. This research usesnormative juridical research, descriptive typology of research, secondary data consistingof primary, secondary and tertiary legal materials, data collection by document studyand interviews, qualitative analysis methods and descriptive analytical research results.So as to reach the conclusion that the truth of the occurrence of a defect of will in theGuarantee Agreement is very dependent on the fulfillment of the formal and materialelements of the deed, thus preventing notaries from making legal risks of deeds"

"Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji secara mendalam mengenai norma-norma hukum pada penyelesaian sengketa perbankan syariah, sekaligus menggali akibat hukum dari keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah. Sebelum adanya putusan tersebut, penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan di Pengadilan Agama, musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah atau abitrase lainnya, dan bahkan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Hal ini dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar UUD 1945 karena ada pilihan forum (choice of forum) pada dua lembaga peradilan yang memiliki kewenangan berbeda. Dadang Achmad yang mengalami sengketa dengan Bank Muamalat Cabang Bogor mengajukan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi terkait hal ini karena sengketa atas pembiayaan musyarakah di antara mereka dibawa ke Pengadilan Negeri Bogor. Bank Muamalat sendiri menggunakan UU Hak Tanggungan dan akad musyarakah mereka sebagai dasar hukum melakukan eksekusi jaminan tersebut. Dalam hal ini MK membatalkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah sehingga penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi saat ini dapat dilakukan di Pengadilan Agama, dan secara non-litigasi para pihak dibebaskan untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa tetapi harus tetap berdasarkan Prinsip Syariah. Akan tetapi untuk sengketa Dadang Achmad dan Bank Muamalat sendiri putusan MK tersebut tidak mempunyai implikasi karena eksekusi jaminan yang dilakukan oleh bank adalah berdasarkan UU Hak Tanggungan yang masih memberikan kewenangan eksekusi jaminan hanya kepada Peradilan Umum.

---

This research is juridical normative research that looked deeply about legal normson dispute settlement of the Islamic Banking, and due to law from promulgation of the the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 on article 55 paragraph (2) of syariah banking law. Before the presence of the Decision, dispute settlement of the Islamic Banking was conducted in Religion Court, by deliberation, banking mediation, Basyarnas or the other, and even through the civil court. It was considered to incur the legal uncertainty and violations of the Constitution because there is a choice of forum for two courts that have different authority. Dadang Achmad, who was involved in dispute with Muamalat Bank’s Bogor office branch, proposed judicial review to The Constitutional Court regarding this case because the dispute over musharaka financing among them were brought into a Civil Court of Bogor. Bank Muamalat was guided by the Indonesian Law of Hak Tanggungan and musharaka accad as legal basis for executing the guarantee.

In this case, The Constitutional Court annulled the Explanation of article 55 paragraph (2) of the Islamic Banking Law so that the Islamic Banking dispute resolution by litigation at this time could be done at the Religion Court, and in a non-litigation condition, the parties were free to choose the dispute settlement resolutions but still have to be based on Shariah Principles. But for Achmad Dadang and Bank Muamalat dispute, this Constitutional Court Decision has no implications because the execution of the guarantee conducted by the bank was based on the Indonesian Law of Hak Tanggungan which the rights of the execution are still authorized by Civil Court."

"Tesis ini bertujuan menganalisis alokasi investasi optimal di perusahaan asuransi jiwa syari'ah dan membandingkannya dengan di perusahaan asuransi konvensional. Instrurnen investasi yang paling utama adalah deposito, karena itu studi ini fokus pada alokasi deposito di berbagai bank, SWBI dan SBI. Hasil studi menunjukkan bahwa alokasi deposito eksisting yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syari'ah PT. Syari'ah A belum optimal. Ada alokasi lain yang memberikan tingkat imbal hasil lebih tinggi dengan standar deviasi lebih kecil. Jika batasan investasi di satu bank diterapkan, diperoleh tingkat imbal hasil portfolio yang lebih tinggi, namun risiko pun meningkat. Artinya, batasan investasi maksimum di satu bank memaksa perusahaan mengalihkan investasinya dari instrumen yang kurang berisiko ke instrumen yang lebih berisiko, walaupun tingkat imbal hasilnya lebih besar. Alokasi optimal pada deposito di bank konvensional memberikan tingkat imbal hasil yang lebih tinggi dengan tingkat risiko yang lebih tinggi pula dibandingkan alokasi optimal di deposito mudharabah di bank syari'ah. Penyebabnya adalah, tingkat bunga deposito di bank konvensional sangat berkorelasi dengan tingkat bunga SBI yang berfluktuasi sangat tinggi, yang ditunjukkan oleh koefisien variasi yang besar, sepanjang periode pengamatan, sebagai respons dari kondisi ekonomi makro. Sedangkan tingkat imbal hasil dari bank syari'ah terkait kepada kondisi ekonomi riel yang dicerminkan oleh fluktuasi pada Indeks Harga Konsumen, yang relatif stabil dalam periode waktu yang sama.

---

This study analyzed the optimal investment allocation in syariah life insurance company and its conventional counterpart. The most important instrument is time deposit, therefore this study focus on allocation of time deposit, SWBI and SBI. The result showed that existing allocation in syari'ah life company studied, PT. Syari'ah A, was not optimal. There was another allocation with better rate of return and smaller variability. When the maximum limit of allocation on time deposit in each bank was introduced, the optimal allocation came out with higher rate of return and higher variability. It means that deposit limitation forces the investment to relocate to higher risk instruments. Optimal allocation in conventional banks by the counterpart conventional life insurance company yielded higher rate of return and higher variability than that in mudharabah deposit in syari'ah banks. The study showed that the return and variability in conventional deposit was highly correlated with SBI whose return and variability during the time horizon studied was high, whilst the mudharabah deposit is more correlated to real sector variable such as price index, that was less fluctuated."

"Sebagai perusahaan asuransi jiwa P.T. (Persero) Asuransi Jiwasraya telah berhasil menghimpun dana dari masyarakat pemegang polis. Agar pada waktunya perusahaan itu dapat memenuhi kewajibannya dengan sebaik-baiknya kepada pemegang polis, dana yang terhimpun harus ditanam kan dalam investasi yang aman dan menguntungkan. Salah satu bentuk investasi yang diperkenankan oleh ketentuan Menteri Keuangan adalah penggadaian polis. Penggadaian polis adalah pinjaman yang diberikan oleh perusahaan asuransi jiwa kepada pemegang polis derigan penyerahan polis yang bersangkutan sebagai agunan. Pinjaman ini memang sudah dikenal sejak mula-mula berkembang industri asuransi jiwa di dunia. Semula penggadaian polis dimaksudkan untuk menanggulangi kesulitan pemegang polis dalam membayar premi. Namun, dalam perkembangan selanjut nya pinjaman dibenikan dalam bentuk tunai yang pengunaan nya sepenuhnya diserahkan kepada pemegang polis. Sesuai dengan polis yang digadaikan, pinjaman dilaku kan dalam 3 macam valuta yaitu: valuta rupiah tanpa in deks, valuta rupiah dengan indeks, dan valuta dolar Ameri ka Senikat. Tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku saat ini dibedakan untuk ketiga jenis valuta yang dipergunakan. Pungutan bunga dilakukan pada awal tiap semester. Apabila dua semester berturut-turut pemegang polis tidak membayar bunga, maka piutang bunga tersebut dibebankan pada pokok pinjaman. Pembayaran pokok pinjaman dapat dilakukan secara angsuran, atau sekaligus, atau diperhi tungkan dengan uang asuransi yang akan diterima kelak. Banyak pemegang polis yang tidak membayar bunga serta tidak mengangsur pokok pinjaman. Sehingga, beban pinjaman nya semakin lama semakin besar. Pada saat terjadi kiaim kematian atau kiaim ekspirasi, uang asuransi yang diterima menjadi terlalu kecil karena dipotong pinjaman yang semakin besar. Keadaan ini mengecewakan pemegang polis atau ahli warisnya dan dapat merugikan citra perusahaan asuransi jiwa. Sementara itu pengelolaan penggadaian polis itu sendiri belum berjalan dengan baik. Mutu pelaksana masih perlu ditingkatkan dengan dukungan otomatisasi administrasi. Apabila dikelola dengan baik, penggadaian polis dapat menjadi alternatif investasi yang menguntungkan bagi perusahaan asuransi jiwa."

"Perusahaan Asuransi Jiwa sebagai Lembaga Keuangan dapat memberikan pinjaman langsung kepada tertanggung dengan jaminan polis asuransi jiwa yang dimilikinya dengan syarat bahwa polis tersebut telah melampaui jangka waktu tertentu atau telah mempunyai nilai tunai. Selama jangka waktu peminjaman, tertanggung dibebani tingkat bunga tertentu sesuai ketentuan di dalam polis asuransi tersebut. Pinjaman ini yang umumnya dikenal sebagai Pinjaman Polis. Penulisan ini dituJukan untuk melihat ~elaksanaan pinjaman polis yang dilakukan oleh P.T. Asuransi Jiwasraya baik pinjaman polis pertanggungan perorangan maupun pinjaman polis pertanggungan kumpulan yang diadakan oleh perusahaan tersebut, serta untuk melihat perkembangan investasi dan hasil investasi secara menyeluruh dan juga melihat seberapa besar peranan jenis investasi pinjaman polis serta hasilnya berupa bunga pinjaman polis terhadap total investasi dan hasil investasi perusahaan. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan sehubungan dengan penulisan penelitian yang skripsi ini, penulis menggunakan metode mencakup dua hal yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yaitu melalui wawancara dan pengumpulan data secara terbatas, sedangkan studi kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku bacaan, majalah dan lain sebagainya. Berdasarkan analisa yang dilakukan dengan melihat perkembangan investasi dan hasil investasi perusahaan secara menyeluruh dan perkembangan investasi pinjaman polis dan hasilnya maka dapat disimpulkan bahwa investasi yang dilakukan perusahaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 1987- 1991 menunjukkan ~eningkatan setiap tahunnya baik dalam nilai absolut maupun dalam prosentase. Namun demikian urutan jenis investasi yang ditanamkan tidak dikaitkan dengan hasil investasi (return) dari masing-masing jenis investasi sehingga urutan investasi yang ditanamkan tidak mendasarkan pada urutan yang sejajar dengan hasil investasi. Dan investasi pinjaman polis itu sendiri kedudukannya tetap stabil diurutan kedua dari total dana investasi perusahaan. Adapun saran yang dapat diberikan adalah pentingnya bagi perusahaan untuk mempertimbangkan secara cermat setiap kebijaksanaan dan keputusan yang diambil dalam bidang investasi serta melakukan pembenahan di dalam pelaksanaan pinjaman polis."

"Skripsi ini membahas tentang isu kritis akuntansi pada pendapatan dan beban terkait perubahan PSAK 36 (revisi 2011) akuntansi kontrak asuransi jiwa dan penerapan PSAK 62 kontrak asuransi pada perusahaan asuransi jiwa yang diadopsi secara keseluruhan dari International Financial Reporting Standard (IFRS) 4: Insurance Contract terhadap pendapatan dan beban yang disajikan oleh perusahaan asuransi jiwa. Hal menarik dari pendapatan dan beban asuransi adalah bahwa kontrak asuransi dibagi menjadi kontrak asuransi jangka pendek yang harus diakui secara proporsional dan kontrak asuransi jangka panjang diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo. Setiap pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan harus dibuat cadangan yang dinilai dengan menggunakan penilaian tertentu (dulu net premium valuation) yang dilakukan oleh aktuaria. Dengan diterapkannya PSAK 62 yang mensyaratkan metode penilaian tertentu (gross premium valuation) memberikan dampak ekonomis pada setiap perusahaan asuransi jiwa di Indonesia.

---

This report discusses the critical accounting issues on the changes in PSAK 36 (Revised 2011) Accounting for Life Insurance Contract and the Implementation of PSAK 62 Insurance Contracts which adopted the International Financial Reporting Standard (IFRS) 4: Insurance Contract on revenues and expenses that presented by life insurance companies. The Interesting part from the revenues and expenses of insurance that an insurance contract consists of short - term insurance contracts that must be recognized in a proportional manner and long - term insurance contracts must be recognized as revenue when mature. Every income earned by the company must be made a provision which assesed a particular valuation (formerly, net premium valuation) conducted by the actuary. Along with the implementation of PSAK 62 which requires another particular valuation method (gross premium valuation) that affects economic impact on any life insurance companies in Indonesia."