Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada era globalisasi perekonomian dunia saat ini, dunia komunikasi sangat penting perannya. Di Indonesia, pemanfaatan jasa telekomunikasi banyak diterapkan sebagaimana di negara-negara berkembang lainnya. Beberapa Perusahaan yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi ini, diantaranya adalah Telkomsel, Indosat dan XL yang ketiganya merupakan perusahaan layanan jasa telekomunikasi berbasis GSM (Global System for Mobile) yang menjangkau seluruh Indonesia lewat layanan pra bayar dan pasca bayarnya. Perlindungan hukum bagi konsumen jasa telekomunikasi tidak hanya diatur oleh UUPK, Undang-Undang Telekomunikasi juga memberikan perlindungan bagi konsumen jasa telekomunikasi di Indonesia. Konsep layanan jasa dibidang telekomunikasi yang dalam melangsungkan layanan jasa telekomunikasi menggunakan perjanjian berlangganan tersebut bukannya tidak membawa permasalahan hukum. Kesenjangan antara Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi yang ada dalam praktik dengan aturan yang semestinya diterapkan balk berkaitan dengan masalah keperdataan maupun masalah perlindungan konsumennya membuat suatu kerancuan yang patut diteliti dan diarahkan. Kebanyakan konsumen pada umumnya tidak memperhatikan adanya klausula seperti ini dalam perjanjian yang ditandatanganinya. Di sisi lain pembuat perjanjian baku juga dimanfaatkan ketidaksadaran konsumen untuk keuntungannya, sehingga konsumen dirugikan. Pelaku usaha di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada 20 April 2000 hingga saat ini tahun 2006 belum juga melaksanakan penyesuaian terhadap perjanjian baku yang dibuatnya. Dalam tesis ini, akan membahas mengenai sistem penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Selular GSM di Indonesia, pengaturan tentang kepentingan konsumen Jasa Telekomunikasi selular GSM di Indonesia, dan apakah UUPK sudah memberikan perlindungan kepada konsumen pengguna jasa telekomunikasi dalam kaitannya dengan perjanjian berlangganan jasa telekomunikasi selular GSM di Indonesia."

"Peranan telekomunikasi dewasa ini semakin berkembang dengan munculnya berbagai macam penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi bergerak seluler. Salah satu layanan yang disediakan adalah penggunaan kartu pra bayar, yang ternyata sangat diminati oleh masyarakat. Penyelenggara jasa telekomunikasi melakukan berbagai cara dan strategi untuk menarik minat masyarakat untuk memakai jasa layanannya. Permasalahan yang sering timbul dalam hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak seluler prabayar dengan konsumennya adalah perbuatan melawan hukum yang sering dilakukan oleh pihak penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak seluler. Tidak adanya hubungan kontraktual antara penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak seluler dengan konsumen pra bayar sering dijadikan alasan oleh pihak penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menghindari tuntutan ganti rugi dari konsumen. Hal ini pula yang terjadi dalam kasus antar ProXL dengan konsumen pra bayar. Sebagai konsumen, masyarakat pengguna jasa layanan pra bayar masih awam terhadap hak dan kewajibannya karena masih kurangnya sosialisasi atas UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Pemerintah sebagai badan pengawas dan pembina dalam penyelenggaraan telekomunikasi perlu lebih aktif lagi untuk mensosialisasikan keberadaan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Telekomunikasi agar kepentingan konsumen mendapat jaminan kepastian dan perlindungan hukum."

"Tesis ini membahas perlindungan konsumen atas iklas tariff jasa telekomunikasi seluler di Indonesia. Latar belakang tesis ini adalah maraknya peran iklas terif jasa telekomunikasi seluler di Indonesia. Langkah awalnya adalah dengan melihat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan iklan tarif jasa telekomunikasi seluler. Dari pengaturan-pengaturan tersebut, kemudian dilihat bentuk-bentuk iklas tariff jasa telekomunikasi yang di informasikan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk iklan yang merugikan konsumen. Atas iklan tarif jasa telekomunikasi seluler yang merugikan konsumen dapat diminta pertanggungjawaban. Atas iklan tariff jasa telekomunikasi seluler yang diinformasikan kepada masyarakat dilakukan pengawasan oleh pemerintah, penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar dapat dibentuk sebuah undang-undang yang mengatur secara khusus tentang jasa telekomunikasi seluler yang jelas. Selain itu juga diperlukan perbaikan kinerja terhadap lembaga yang diamanatkan untuk melindungi konsumen atas iklan oleh self regulasi yang efektif"

"ABSTRAKTesis zm membahas perlindungan konsumen atas iklan tarif jasa telekomunikasiseluler di Indonesia. Latar belakang tesis ini adalah maraknya peran iklan tarifjasa telekomumkasi seluler di Indonesia. Langkah awalnya adalah dengan melihatperaturan perundang-undangan yang terkait dengan iklan tarif jasa telekomunikasiseluler Dari pengaturan-pengaturan tersebut» kemudian dilihat bentuk-bentukiklan tarif jasa telekomunikasi yang diinformasikan kepada masyarakat danbentuk-bentuk iklan yang merugikan konsumen. Atas iklan tarif jasatelekomunikasi seluler yang merugikan masyarakat dapat dimintakanpertanggungjawaban Atas iklan tarif jasa telekomunikasi seluler yangdiinformasikan kepada masyarakat dilakukan pengawasan oich pemerintah,masyarakat, dan Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat Penelitian ini adalahpenelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian meyarankanagar dapat dibentuk sebuah undang-undang yang mengatur secara khusus tentangperiklanan, Kemudian diperlukan pihak yang bertanggung jawab alas iklan tarifjasa telekomunikasi seluler yang jelas. Selain itu juga diperlukan perbaikanIrinega terhadap lembaga yang diamanatkan untuk melindungi kosumen atas iklantanfif jasa telekomunikasi seluler di Indonesia, yang kemudian juga dibentengioleh seif regtdatkm yang efektif.

---

ABSTRACTThis theses discusses about consumer protection from advertisementtelecommunication celuller tariff in Indonesia The back ground of this theses is awars of advertisement telecommunication celuller tariff. First step to wort thistheses is see all of the law about advertisement of telecommunication celullertariff, and than see all of advertisement telecommunication celuller tariff when theadvertisement telecommunication celuller tariff makes consumer looses. Becauseconsumer get looses from advertisement telecommunication celuller tariff,consumer had to get responsibility from operator celuller. Goverenment, people,independent consumery protection bodies can control that advertisementtelecommunication celuller tariff. This theses suggest to make advertisement act,and needed to clearence liability for the advertisement telecommunication celullertariff in Indonesia So we need a good working from consumer protection bodies,and a good working from advertisement bodies (efectifity self regulation)."

"Jasa telekomunikasi sangat diperlukan dalam rangka mendukung pertumbuhan dunia usaha untuk memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas (Trade Liberalization) dengan beraneka ragam barang dan jasa. Jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 200.000.000 (dua ratus juta) jiwa dan termasuk sebagai Negara sedang berkembang, yang kebanyakan penduduknya belum mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas, terutama yang berkaitan dengan hukum di bidang jasa telekomunikasi dan perlindungan konsumen. The UN Guidelines for Consumer Protection melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.A/RES/39/248 tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen yang mengandung pemahaman umum dan luas mengenai perangkat perlindungan konsumen hanya dapat diterima sebagai pedoman. Pemerintah dengan berbagai negara sepakat untuk menfasilitasi dan mendukung pengembangan kelompok-kelompok konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, sangat tergantung pada sikap lembaga Legislative, Eksekutif, Pengusaha, dan Konsumen serta Institusi-institusi penegakan hukum lainnya. Diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999 oleh pemerintah transisi (Kabinet Reformasi Pembangunan) Presiden BJ Habibie tampaknya diiringi dengan harapan terwujudnya wacana baru hubungan konsumen dengan pelaku usaha (produsen, distributor, pengecer, pengusaha/perusahaan dan sebagainya) dalam menyongsong milenium baru yang sudah diambang pintu. Pasal 31 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindugan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) mengamanatkan dibentuknya Badan Perlindungan Konsumen (BPKN). Keanggotaan BPKN (pasal 36 UUPK) terdiri dari unsur-unsur: pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, akademisi, dan tenaga ahli. Perkembangan telekomunikasi yang sangat pesat terutama terjadi pada abad ke-20. Revolusi teknologi komunikasi mencapai puncaknya dengan mulai dipakainya teknologi satelit untuk kepentingan telekomunikasi. Kerjasama dalam berbagai bidang yang luas sebagaimana tersebut diatas, melibatkan beberapa alat sebagai sarana dan prasarana yang juga dalam penggunaannya terdapat beberapa pihak, antara lain konsumen, penyelenggara dan pemerintah serta produsen industri alat. Yang penting ditonjolkan adalah pemahaman dan penghayatan terhadap asas-asas dari peraturan yang terkait dalam rangka perlindungan konsumen jasa telekomunikasi telepon. Peraturan perundang-undangan yang ada saling terkait. Sinkronisasi pengertian dan penafsiran dalam rangka penerapannya sangat diperlukan. Penerapan kedua peraturan tersebut di atas sudah barang tentu mengkaitkan beberapa peraturan lainnya sehingga tidak teijadi tumpang tindih {overlapping). Mengkaji lebih jauh tentang penerapan Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang No.36 tahun 1999 tentang telekomunikasi diperlukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan maupun beberapa studi kasus yang ditemukan dalam praktek."

"Struktur industri telekomunikasi selular bidang jasa komunikasi bergerak ( GSM ) menjadi hal yang vital bagi pemerintah selaku regulator mengingat struktur tersebut dapat memberikan informasi mengenai keadaan pertelekomunikasian selular di Indonesia. Penelitian tentang struktur, kinerja, dan perilaku industri ini menggunakan paradigma SCP (Structure, Conduct, Performance). Paradigma SCP dapat menjelaskan mengenai keadaan struktur, perilaku dan performa para pelaku industri telekomunikasi seluler di Indonesia. Untuk mendapatkan struktur, perilaku dan performa dilakukan penelitian terhadap para pelaku industry telekomunikasi seluler bidang jasa komunikasi bergerak (GSM) di Indonesia dari tahun 2001 hingga tahun 2007. Penelitian ini menggunakan rasio konsentrasi, Herfindahl-Hirschman Index serta Minimum Efficient Scale sebagai alat ukur struktur, kemudian pola integrasi dan kepemilikan saham, perilaku harga serta welfare cost sebagai alat ukur perilaku dan rasio efisiensi, rasio likuiditas, rasio solvabilitas serta rasio efisiensi sebagai alat ukur kinerja.Setelah analisa deskriptif dilakukan, berikutnya adalah analisa secara ekonometrika untuk mengetahui kondisi yang berlaku pada industri ini. Kondisi struktur, perilaku dan performa para pelaku industri telekomunikasi seluler di Indonesia diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah untuk membuat regulasi guna memperbaiki struktur industri telekomunikasi seluler.

---

Structure of cellular telecommunication industry is an important things for the government as a regulator due to the fact that the structure can give information about the fact of telecommunication industry. Research in this case uses an SCP ( Structure Conduct Performance ) paradigm. SCP paradigm can explain about the structure, conduct and performance of stakeholder in telecommunication industry. The object of this research is stakeholder of cellular telecommunication industry in GSM area from 2001 until 2007. This research uses concentration ratio , Herfindahl-Hirschman Index and Minimum Efficient Scale as indicator of structure of industry, Then integration of company, shareholder, price activity and welfare cost as indicator of conduct of industry. Then efficiency ratio, liquidity ratio, leverage ratio and profitability ratio as indicator of perform of industry. After descriptive analysis then econometric analysis is used to identify the condition of industry. This research can give suggestion for the government as the regulator to repair current condition."

"Asuransi merupakan perjanjian yang mengandung unsur ?kemungkinan" karena kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung tergantung dari ada atau tidaknya peristiwa tertentu. Pada kenyataannya, dalam pelaksanan suatu proses asuransi banyak terjadi persengketaan atau perselisihan. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah adanya wanprestasi dalam perjanjian dimana salah satu pihak telah ingkar janji untuk melaksanakan kewajiban.Pada umumnya posisi konsumen lebih lemah dari posisi pelaku usaha yang memiliki bargaining position lebih tinggi. Tidak sedikit pelaku usaha yang memanfaatkan kelemahan konsumen untuk tidak rnelakukan apa yang sudah menjadi kewajibanya dimana justru kelemahan tersebut muncul akibat konsumen kurang mengerti hak-haknya sehingga akhirnya pelaku usaha memanfaatkannya untuk tidak memberikan hak yang seharusnya diterirna konsumen.Oleh karena itu, jelas sangatlah penting suatu perlindungan konsumen bagi pengguna jasa asuransi dalam hal ini khususnya konsumen pengguna jasa asuransi jiwa sehingga penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:1) Bagaimanakah hubungan hukum antara perusahaan asuransi jiwa dengan konsumen pengguna jasa asuransi jiwa;2) Perselisihan apakah yang sering terjadi antara perusahaan asuransi jiwa dengan konsumen pengguna jasa asuransi jiwa;3) Bagaimanakah penyelesaian dari perselisihan antara perusahaan asuransi jiwa dengan konsumen pengguna jasa asuransi jiwa tersebut.Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat Deskritif Analisis dimana basil yang diperoleh adalah:1) Hubungan hukum antara perusahaan asuransi jiwa dan konsumen pengguna jasa asuransi jiwa adalah hubungan yang timbul karma adanya perjanjian polls asuransi jiwa dimana pare pihak telah setuju untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain secara timbal balk2) Perselisihan yang paling sering terjadi berdasarkan data pengaduan konsumen kepada YLKAI adalah berkenaan dengan hal-hal berikut:(a) Klaim ditolak atau klaim tidak ditanggapi,(b) Perusahaan tidak ada dananya,(c) Besarnya nilai klaim tidak sesuai dengan yang dibayarkan dan (d) Perusahaan pailit.3) Penyelesaian perselisihan antara perusahaan asuransi jiwa dengan konsumen pengguna jasa asuransi jiwa dalam hal ini penyelesaian melalui YLKAI dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui jalur mediasi atau melalui jalur pengaduan.Berdasarkan data YLKAI dari kesehmrhan pengaduan selama November 1999 sanipai dengan Mei 2004, persentase perselisihan lebih banyak diselesaikan melalui jalur mediasi dibandingkan melalui jalur pengaduan atau litigasi yang disebabkan karena banyak pihak yang menganggap bahwa jalur mediasi lebih efisien dengan biaya murah sedangkan pada umunmya banyak pihak menganggap penyelesaian sengketa melalui pengadilan (1) sangat lambat, (ii) biaya perkara mahal, (iii) pengaduan pada umumnya tidak responsif serta (iv) putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah."

"Perkembangan teknologi yang teijadi begitu pesat, berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia. Penggunaan teknologi dalam kehidupan manusia sesungguhnya adalah untuk memudahkan manusia itu sendiri. Perkembangan teknologi dibidang Informastika yang terus berkembang menjadi internet, membawa dampak pada pemanfaatannya. Teknologi internet sekarang ini dipergunakan bank sebagai suatu produk perbankannya. Penerapan suatu layanan internet banking oleh bank umum sekarang ini di Indonesia dijalankan dengan berdasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 6 huruf n. Kemudian juga penggunaan Teknologi informasi didalam dunia perbankan oleh Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank-bank yang ada ada dibawahnya, diatur melalui Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia (SKDBI) No. 27/164/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 27/9/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank. Ditinjau dari segi perlindungan kepada nasabah sebagai konsumen, ternyata perlindungan kepada hak-hak konsumen belum dipenuhi oleh bank yang menyediakan layanan internet banking hak ini menyangkut tanggung jawab bank sebagai penyelenggara jasa internet banking dilihat dari perjanjian antara nasabah dengan bank yang merupakan perjanjian baku masih terdapat klausula-klausula yang merugikan hakhak konsumen. Pada Bagian akhir tesis ini, diutarakan beberapa saran pemecahan masalah untuk memberikan kedudukan yang jelas akan praktek penyelenggara internet banking, maka diperlukan suatu peraturan perundangan-perundangan yang khusus. Pengaturan ini juga perlu memuat mengenai pengaturan perlindungan terhadap hak-hak konsumen serta peran aktif pemerintah maupun bank sebagai penyelenggara internet banking untuk meninjau setiap perjanjian yang dibuat antara nasabahnya agar terlindungi hak-haknya sebagai konsumen. Dengan demikian agar tetap memelihara keseimbangan hak dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945."