Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian franchise berperan penting dalam sistem franchise karena sistem franchise didasarkan pada suatu perjanjian sebagai pedoman pelaksanaan. Di Indonesia, mengenai franchise diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Sementara itu, di Australia, franchise diatur dalam Competition and Consumer Industry Codes ndash; Franchising Regulation 2014 Select Legislative Instrument No. 168, 2014 yang dikenal sebagai "Franchising Code of Conduct". Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, penelitian perbandingan hukum ini menunjukkan bahwa selain terdapat perbedaan dalam pengaturan hukum mengenai perjanjian franchise yang berlaku di Indonesia dan Australia, juga terdapat persamaan.

---

Franchise agreement has a vital role in the franchise system, because the franchise system based on an agreement as implementation guidance. In Indonesia, franchise is regulated in Government Regulation No. 42 year 2007 on Franchise and Regulation of the Minister of Trade of The Republic of Indonesia Number 53 M DAG PER 8 2012 on Franchising. Meanwhile, in Australia, franchise is regulated in Competition and Consumer Industry Codes ndash Franchising Regulation 2014 Select Legislative Instrument No. 168, 2014 also known as ldquo lsquo Franchising Code of Conduct rdquo . This research is jurisdistic normative research, this legal comparative research shows that other than the difference in the regulation about franchise in Indonesia and Australia, it also has the similarity."

"Franchise merupakan metode pendistribusian produk atau layanan yang dilakukan antara franchisor dan franchisee, di mana franchisor dan franchisee memberikan hak khusus usaha nya kepada franchisee yang didasari oleh perjanjian franchisee. Pengaturan terkait franchise di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Lalu, pengaturan terkait franchise di Belanda diatur dalam Wet Franchise yang baru saja diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2021. Penelitian ini akan membahas persamaan, perbedaan, serta manfaat membandingkan hukum franchise Indonesia dan Belanda. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif

---

Franchise is a product or service distribution method carried out between the franchisor and the franchisee, in which the franchisor and franchisee grant special business rights to the franchisee offered by the franchisee agreement. Regulations related to franchising in Indonesia are regulated in Government Regulation Number 42 of 2007 on Franchise and Minister of Trade Regulation Number 71 of 2019 on Franchise Implementation. Then, regulations regarding franchising in the Netherlands are regulated in the Wet Franchise which was enforced on January 1, 2021. This research will discuss the similarities, differences, and benefits of comparing Indonesian and Dutch franchise laws. The research method used in this research is normative juridical method.

"

"Indonesia merupakan negara dengan struktur penduduk ekspansif, yaitu mayoritas penduduk berada pada kelompok usia muda. Besarnya populasi usia muda di Indonesia menimbulkan tantangan dalam mengatasi bermacam-macam permasalahan seputar remaja seperti peningkatan masalah kesehatan seksual dan reproduksi yang salah satunya adalah kehamilan remaja. Permasalahan kehamilan remaja yang terjadi dapat menimbulkan banyak dampak negatif, salah satunya dapat berimbas pada mortalitas dan morbiditas di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan faktor-faktor yang berhubungan dengan kehamilan remaja antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Sumber data penelitian ini adalah hasil SDKI 2017 dengan desain penelitian studi potong lintang (cross sectional). Sampel penelitian ini remaja perempuan usia 15-24 tahun yang memenuhi kriteria, dengan membagi sampel ke dalam dua wilayah, yaitu perkotaan dan pedesaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi kehamilan remaja di wilayah perkotaan adalah sebesar 19% sedangkan di wilayah pedesaan adalah sebesar 32,4%. Faktor yang berhubungan dengan kehamilan remaja, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, meliputi usia, pendidikan, status ekonomi keluarga, status pekerjaan, pengetahuan kontrasepsi, akses media informasi, dan akses fasilitas kesehatan. Didapatkan juga faktor yang paling dominan terhadap kehamilan remaja adalah akses fasilitas kesehatan, baik di wilayah perkotaan (AOR=17,17; 95% CI: 10,65-27,68) maupun pedesaan (AOR=10,73; 95% CI: 7,02-16,38). Melihat temuan penelitian, pihak berwenang disarankan untuk meningkatkan akses fasilitas kesehatan dan memperluas pelayanan KB untuk generasi muda serta menggecarkan promosi kesehatan seksual dan reproduksi.

---

Indonesia is a country with an expansive population structure, namely that the majority of the population is in the young age group. The large young population in Indonesia creates challenges in overcoming various problems surrounding teenagers, such as the increase in sexual and reproductive health problems, one of which is teenage pregnancy. The problem of teenage pregnancy can have many negative impacts, one of which is mortality and morbidity in Indonesia. This research was conducted to determine the comparison of factors related to teenage pregnancy between urban and rural areas in Indonesia. The data source for this research is the results of the 2017 IDHS with a cross-sectional research design. The research sample consisted of female teenagers aged 15–24 who met the criteria by dividing the sample into two areas, namely urban and rural. The results of this study show that the proportion of teenage pregnancies in urban areas is 19%, while in rural areas it is 32,4%. Factors associated with teenage pregnancy, both in urban and rural areas, include age, education, family economic status, employment status, knowledge of contraception, access to information media, and access to health facilities. It was also found that the most dominant factor in teenage pregnancy was access to health facilities, both in urban areas (AOR=17,17; 95% CI: 10,65-27,68) and rural areas (AOR=10,73; 95% CI: 7,02-16,38). Looking at the research findings, the authorities are advised to increase access to health facilities, expand family planning services for the younger generation, and intensify the promotion of sexual and reproductive health."

"War for talent yang terjadi secara global, termasuk di Indonesia, telah meningkatkan urgensi employer branding yang tepat bagi perusahaan dan organisasi. Praktisi SDM perlu menaruh perhatian khusus pada Generasi Y atau Generasi Milenial dan Generasi Z sebagai generasi digital native yang mendominasi pasar tenaga kerja saat ini. Karakteristik kedua generasi yang memiliki perbedaan mengharuskan adanya strategi unik untuk menarik masing-masing generasi agar dapat menjadi bagian dari perusahaan atau organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan pekerjaan dan membandingkan urutan prioritas antara Generasi Y dan Generasi Z atas faktor-faktor tersebut dengan metode Analytical Hierarchy Process. Data penelitian diperoleh dari 488 responden Generasi Y dan Generasi Z yang telah memeroleh gelar Sarjana (D-4/S-1), sudah pernah atau sedang bekerja, dan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang juga berdomisili di Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor terpenting dalam memilih pekerjaan bagi Generasi Y adalah faktor terkait pendidikan. Sedangkan, faktor terpenting dalam memilih pekerjaan bagi Generasi Z adalah faktor terkait pribadi. Sehingga, kedua generasi memiliki pandangan yang berbeda terkait faktor terpenting dalam pemilihan pekerjaan.

---

The war for talent that is happening globally, including in Indonesia, has increased the urgency of proper employer branding for companies and organizations. HR practitioners need to pay special attention to Generation Y or Millennial Generation and Generation Z as the digital native generation that dominates the labor market today. The characteristics of the two generations that have differences require a unique strategy to attract each generation to become part of a company or organization. This study aims to analyze the factors that influence job choice and compare the order of priority between Generation Y and Generation Z for these factors using the Analytical Hierarchy Process method. The research data was obtained from 488 Generation Y and Generation Z respondents who had obtained a Bachelor's degree (D-4/S-1), had worked or were currently working, and were Indonesian Citizens (WNI) who are also domiciled in Indonesia. The results of the study found that the most important factors in choosing a job for Generation Y were factors related to education. Meanwhile, the most important factors in choosing a job for Generation Z are personal factors. Thus, the two generations have different views regarding the most important factors in job choice."

"Seiring perkembangan zaman dan teknologi, maka berkembang juga juga ancaman yang lahir dari perkembangan teknologi tersebut. Salah satu ancaman yang terjadi akibat perkembangan zaman yang terjadi adalah pembobolan data. Pembobolan data sering terjadi terhadap penyelenggara sistem elektronik. Salah satu penyelenggara sistem elektronik yang mengalami kebocoran data di Indonesia adalah Tokopedia dan Bukalapak. Pada kasus tersebut, mereka tidak melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data mengenai kebocoran data. Padahal seharusnya bahwa penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk melakukan notifikasi secara tertulis kepada pemilik data apabila terjadi kebocoran data. Sedangkan apabila dibandingkan dengan kasus kebocoran data yang terjadi di Hongkong, tindakan yang dilakukan oleh pengguna data yang mengalami kebocoran adalah melakukan notifikasi terhadap pemilik data serta tindakan lebih lanjut yang bisa dikatakan lebih baik dibandingkan Indonesia karena terdapat sanksi pidana serta terdapat peraturan lebih rinci mengenai tindakan apa yang harus dilakukan setelah notifikasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normantif dengan bahan hukumnya Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Elektornik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016, Personal Privacy Data Ordinance, serta teori lainnya untuk menjawab permasalahan yang telah diungkapkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa notifikasi terhadap kebocoran data di Hongkong lebih baik dibandingkan Indonesia dari segi penanganan oleh lembaga yang berhak menanganinya, ketentuan serta penanganan dari penyelenggara sistem elektronik. Sedangkan mengenai saran dari penulis adalah harus segera disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia agar terdapat sanksi pidana yang mengatur.

---

Along with the development of the times and technology, the threats that arise from these technological developments also develop. One of the threats that occur due to the development of the times is data breaches. Data breaches often occur against electronic system operators. One of the providers of electronic systems that experienced data leakage in Indonesia is Tokopedia and Bukalapak. In that case, they did not give written notification to the data owner regarding the data leak. Whereas the electronic system operator should have an obligation to provide written notification to the data owner in the event of a data leak. When compared to the data leak case that occurred in Hong Kong, the actions taken by data users who experienced a leak were to notify the data owner, as well as further actions that could be said to be better than Indonesia, and there were more detailed regulations regarding what actions to take. . what to do after notification. This study uses a normative juridical method with the legal material being Government Regulation No. 71 of 2019 concerning Electronic System Operators, Minister of Communication and Information Technology Regulation No. 20 of 2016, Personal Privacy Data Ordinance, and other theories to answer the questions that have been asked. The conclusion of this study is that notification of data leaks in Hong Kong is better than Indonesia in terms of handling by institutions that have the right to handle it, provisions and handling of electronic system operators. Meanwhile, the suggestion from the author is that the Data Protection Bill Draft should be immediately ratified in Indonesia so that there are no regulated sanctions."

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan kas cash holding perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2016. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling dan diperoleh 107 sampel perusahaan. Dalam penelitian ini, dilakukan pengujian untuk meneliti apakah capital expenditures, cash flow volatility, business group, dividend, firm size, growth opportunities, operating cash flow, dan net working capital berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan perusahaan. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan regresi panel dengan metode estimasi least square dummy variables LSDV yang mengkombinasikan data yang memiliki efek cross-section dan efek runtun waktu. Dengan menggunakan model efek tetap, hasil penelitian menunjukan bahwa capital expenditures, dividend, growth opportunities, dan net working capital berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan kas sedangkan variabel lainnya tidak memiliki pengaruh yang cukup berarti.

---

The focus of this study is discussing about the factors that affect cash holdings of manufacturing companies listed on Indonesian Stock Exchange IDX in 2009 2016. The sample was determined by purposive sampling method and obtained 107 sample firms. In this study, the test is conducted to examine whether capital expenditures, cash flow volatility, business group, dividend, firm size, growth opportunities, operating cash flow, and net working capital have significant effect on the company's cash holdings. This study is analyzed by using panel regression with estimation method of least square dummy variables LSDV which combines data having the effect of cross section and time series. By using fixed effect model, the result of this study shows that capital expenditure, dividend, growth opportunity, and net working capital significantly affect on cash holdings while other variables have no significant effect."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kecepatan penyesuaian perusahaan di Indonesia dan umtuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi target leverage untuk periode 2014 hingga 2018. Penelitian ini menggunakan dynamic partial adjustment model dengan metode generalized method of moments (GMM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia memiliki target leverage dan untuk menyesuaikan leverage mereka ke target leverage dengan kecepatan penyesuaian perusahaan Indonesia adalah 50,29%. Faktor spesifik perusahaan seperti profitability, size, growth, dan tangibility memiliki pengaruh yang signifikan, dan faktor tata kelola perusahaan seperti board size dan family ownership memiliki pengaruh yang signifikan terhadap leverage. Studi tentang perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indonesia ini berkontribusi pada literatur dengan menganalisis kecepatan penyesuaian dan faktor-faktor penentu target leverage.

---

This study aims to measure the speed of adjustment companies in indonesia and to find out factors that affect target leverage for the period 2014 to 2018. This study uses a dynamic partial adjustment model with a generalized method of moments estimator. The results of this research indicate that companies in Indonesia appear to have target leverage and the speed of adjustment is estimated at 50.29%. Firm-specific factors such as profitability, size, growth, and tangibility have a significant effect, and corporate governance factors such as board size and family ownership have a significant effect on leverage. This study of the listed firms in Indonesia contributes to the literature by examining the speed of adjustment and the determinants of target leverage. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penganggur atau pekerja yang lebih sejahtera dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja dan karakteristik pekerja yang berpengaruh terhadap status kemiskinannya. Hasil analisis deskriptif menggunakan variabel tingkat pendidikan, status kesehatan, fasilitas rumah yang berasal dari data Susenas 2008 ditemukan bahwa penganggur lebih sejahtera dibanding pekerja. Dalam menganalisis status kemiskinan pekerja digunakan dengan kriteria miskin yaitu di bawah GK, UMP atau 60 persen median earning. Data yang digunakan adalah Sakernas 2008. Dari hasil analisis inferensial menggunakan regresi logistik ditemukan bahwa baik dengan kriteria miskin GK, UMP maupun 60 persen median earning, variabel yang berpengaruh terhadap status kemiskinan pekerja adalah jenis kelamin, umur, pendidikan, daerah tempat tinggal, status perkawinan, lapangan pekerjaan, status pekerjaan, jumlah jam kerja seminggu, lama bekerja di pekerjaan saat ini dan pengalaman mengikuti kursus. Pekerja berpeluang lebih tinggi mengalami kemiskinan jika perempuan, umur di atas 60 tahun, tinggal di desa, cerai, pendidikan 5 SD, sektor pertanian, berusaha sendinl/pekexja bebas, jam kerja kurang dari 35 jam/minggu, belum lama kerja dan tidak pernah kursus.

---

The objective of this study is to find out whether workers or unemployed persons are wealthier and to find out which characteristics of the workers can affect the poverty status ofthe workers. Descriptive analysis on the 2008 Susenas data regarding variables such as education attainment, health status, housing facilities indicates that the unemployed is wealthier than worker. To analyse the poverty status of fo workers, three poverty criteria are used, which are below GK (poverty line), below UMP (provincial minimum wage) and below 60 percent of the value of median earning. The logistic regression results with the 2008 Sakemas data show that in each poverty criterion the variables that affect the poverty status of workers are sex, age, education, living area, marital status, industry, working status, working hour for a week, length working in the current job and attended a course. Workers have higher probability to become poor when they are female, over 60 years old, living in rural area, divorced or widowed, having SD education or below, working in agricultural sector, being self employed/a casual employee, working for less than 35 hours per week, working in a shorter period of time and never attended a course."

"Studi ini membahas faktor-faktor yang berhubungan dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk keluarga berencana di Indonesia menggunakan data SDKI 2002-2017. Penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain cross-sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi di Indonesia adalah usia wanita, status pekerjaan, tempat tinggal, jumlah anak yang masih hidup, pengetahuan keluarga berencana dan diskusi dengan suami tentang keluarga berencana. Faktor yang paling signifikan terkait dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk keluarga berencana di Indonesia pada tahun 2002 SDKI adalah usia perempuan, pada tahun 2007 SDKI adalah jumlah anak yang masih hidup, pada SDKI 2012 adalah diskusi dengan suami, sedangkan pada 2017 SDKI adalah jumlah anak masih hidup. Studi ini menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan program KIE dapat mengandalkan kader, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan keluarga berencana dan menyebarkan informasi tentang keluarga berencana dan pentingnya berdiskusi dengan pasangan di media massa yang dibuat persuasif.

---

This study discusses factors related to unmet needs for family planning in Indonesia using the 2002-2017 IDHS data. This research is quantitative with cross-sectional design. The results showed that factors related to unmet family planning needs in Indonesia were womens age, employment status, residence, number of children still alive, family planning knowledge and discussions with husbands about family planning. The most significant factor related to unmet needs for family planning in Indonesia in 2002 The SDKI was the age of women, in 2007 the IDHS was the number of children still alive, in the 2012 IDHS was discussions with husbands, while in 2017 the IDHS was the number of children still life. This study shows that in implementing the IEC program it can rely on cadres, improve the quality and quantity of family planning services and disseminate information about family planning and the importance of having discussions with partners in the persuasive mass media."