Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis skema restrukturisasi kredit PT. ABC dan implikasinya terhadap pajak penghasilan . Lokasi penelitian adalah PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk. Sedangkan objek penelitian adalah debitur BNI yaitu PT. ABC yang merupakan perusahaan yang bergerak pada industri sabun mandi dan detergen. PT. ABC menjadi debitur BNI sejak tahun 1997. Sejak Juni 2007, PT. ABC mengalami kesulitan keuangan, karena sebagian modal kerja yang dimiliki digunakan untuk menutup cost over run pembangunan gedung dan doking kapal grup usahanya. Akibatnya PT. ABC tidak dapat mengerjakan sejumlah order dari pelanggan sehingga omset penjualan menurun dan perusahaan menderita kerugian yang cukup besar.Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif analitis. Sementara metode pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis pola restrukturisasi digunakan untuk mengetahui pola restrukturisasi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan PT. ABC sehingga resiko kredit di BNI dapat diperkecil dan kinerja PT. ABC dapat meningkat. Selanjutnya alternatif restrukturisasi kredit tersebut dikaitkan dengan potensi pajak penghasilannya. Berdasarkan proyeksi cash flow diketahui bahwa dalam jangka panjang kondisi keuangan PT. ABC dinilai membaik, sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya baik berupa biaya operasional, angsuran pinjaman dan bunga pinjaman.Berdasarkan hasil analisa, skema restrukturisasi yang dilakukan PT. ABC tidak menimbulkan potensi dikenakan pajak karena dalam skema restrukturisasi tersebut tidak ada pengurangan atau pembebasan utang sehingga tidak ada tambahan kemampuan ekonomis bagi PT. ABC. Biaya-biaya yang berkaitan dengan restrukturisasi yang dilakukan PT. ABC (seperti biaya notaris untuk perubahan anggaran dasar, biaya bunga pinjaman dan biaya-biaya mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha) dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak PT. ABC sehingga PT. ABC dapat meminimalisir beban pajaknya.

---

The objective of this research is to analyze the alternative of credit restructuring scheme at PT. ABC and its implication to income tax. The location of the research is PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk. The object of the research is a debtor of PT BNI, that is PT. ABC, a company that manufactures soap and detergent. PT. ABC has become the debtor of BNI since 1997. Since June 2007, PT. ABC has faced other financial difficulties, because some of the working capital own has been used to cover the building construction cost over run and the ship docking cost belonging to their ABC group. As a result PT. ABC has not been able to fulfill a number of orders from customers that makes their sale turnover decreases and this means a big loss for the company.The research method used in this study is descriptive analysis method, whereas the data collection method is by doing the field study and library study. The Scheme Analysis of Restructuring is used to figure out the right scheme that can be used to analyze the problem occurred at PT. ABC, as a result, the credit risks can be minimized and the working performance can be enhanced. Next, the credit restructuring alternative is connected to the potential income tax. Based on the cash flow projection, it is believed that on a long term, the financial condition of PT. ABC improves, that the company can fulfill that obligation to cost operating expenses, loan installment and loan interests.Based on the analysis result, the pattern of alternative restructuring conducted by PT. ABC does not impose any tax because in the pattern of restructuring alternative referred, there is no reduction or debt iiberation so there is no additional economic burden for PT. ABC, since, restructuring has been conducted by rescheduling unpaid loan interests without reducing debt nominal value. All costs regarding the restructuring conducted by PT. ABC (like notary expense for statutes change, loan interest expenses and costs that have direct relation/link with business activity) can be tapered down from their taxable income that PT. ABC can minimize their tax burden."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis implikasi amandemen PKP2B Generasi 3 terhadap beban pajak yang ditanggung Perusahaan (Effective Tax Rate) serta Manajemen Pajak yang harus dilakukan oleh perusahaan pasca amandemen PKP2B tersebut. Amandemen PKP2B merupakan amanat dari terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang mengatur bahwa ketentuan-ketentuan di dalam pengusahaan pertambangan yang tercantum dalam PKP2B harus disesuaikan dengan UU Minerba. Salah satu pokok perubahan adalah mengenai peningkatan penerimaan negara dimana ketentuan perpajakan berubah dari ketentuan Undang-undang Tahun 1994 menjadi ketentuan Undang-undang yang berlaku saat ini (prevailing law). Penelitian ini membahas mengenai Manajemen Pajak yang harus dilakukan perusahaan pasca perubahan rezim perpajakan tersebut yang meliputi kepatuhan pajak (tax administration), tax planning dan strategi apabila terdapat pemeriksaan pajak. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif. Unit analisis yang digunakan adalah sebuah perusahaan batubara PKP2B Generasi 3 yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Tengah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya amandemen PKP2B akan mengakibatkan Effective Tax Rate meningkat. Manajemen Pajak yang dapat dilakukan agar beban pajak menjadi efisien diantaranya adalah Tax Planning dalam PPh Badan seperti pengajuan Penetapan Daerah Tertentu, pengawasan terhadap Debt to Equity Ratio (DER) dan sebagainya. Selain Tax Planning, perusahaan juga harus menerapkan kepatuhan administrasi sesuai dengan Ketentuan Prevailing untuk menghindari sanksi bunga atau denda. Penelitian ini juga dapat menjadi evaluasi kebijakan Amandemen PKP2B yang dilakukan oleh Pemerintah.

---

ABSTRACT

This research is aimed to analyze the implications of the 3rd generation CCoW amendment to the company's effective tax rate and tax management that can be applied by the company after the amendment of CCoW. The amendment of the CCoW is a mandate from the issuance of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining (Minerba Law) that stipulate the provisions in CCoW mining concessions must be amended according to the Minerba Law. One of the main points of change is the increase in state revenues where the taxation provisions change from the 1994 Law to the prevailing law. This research discusses about Tax Management which can be applied by the company after the change of tax regime which covers tax administration, tax planning and strategy if there is tax audit. The study used a case study approach with qualitative method. The unit of analysis used is CCoW 3rd Generation coal company located in East and Central Kalimantan. From this research can be concluded that Amendment of CCoW increase Effective Tax Rate. Tax Management that can be performed is Tax Planning in the Corporate Income Tax therefore the tax expense can be efficient. For instance, submission of Specific Areas, supervision of Debt to Equity Ratio (DER) and so on. In addition to Tax Planning, companies should also apply administrative compliance based on Prevailing Provisions to avoid any interest or penalties. This research may also be an evaluation of the CCoW Amendment policy undertaken by the Government."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dari ketiga model pendugaan return yaitu : Model 3 Faktor Fama dan French, Model 2 Faktor Fama dan French dan Capital Asset Pricing Model (CAPM), manakah yang paling valid untuk menduga return portofolio industri di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Penelitian dilakukan dengan menggunakan data return bulanan mulai Januari 1998 sampai dengan Desember 2003.Portofolio industri dibentuk setiap tahun berdasarkan klasifikasi industri dari BEJ, sedangkan perhitungan return bulanan portofolio dengan menggunakan weighted averaged. Pembentukan variabel Small Minus Big (SMB) dan High Minus Low (HML) menggunakan Market Equity (ME) serta perbandingan antara Book Equity (BE) dengan Market Equity (ME) pada bulan Desember t-1 dengan data pengamatan dimulai bulan Januari 1998 sampai dengan Desember 2003.Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAPM tidak signifikan pada sektor Finance, sedangkan Model 2 Faktor Fama dan French dan Model 3 Faktor Fama dan French signifikan pada seluruh sektor industri yang diteliti. Pengujian untuk melihat model yang paling valid, menunjukkan bahwa tidak ada suatu model yang paling valid untuk seluruh sektor. Model 3 Faktor dari Fama dan French hanya valid di 4 sektor industri yaitu : Basic Industry and Chemicals, Miscellaneous Industry, Property, Real Estate and Building Construction dan Infrastructure, Utilities and Transportation). Sedangkan model 2 Faktor dari Fama dan French hanya valid untuk Agriculture, Finance dan Trade, Service and Investment. Dan yang terakhir model CAPM hanya valid untuk Mining dan Consumer Goods Industry.Pengujian terhadap variabel market premium menunjukkan bahwa arah dari variabel ini sudah sesuai dengan teori, dan yang tidak signifikan adalah Finance dan Trade, Service and Investment. Sedangkan variabel SMB maupun HML hasilnya bervariasi. "

"Meminjamkan dana, sebagai kredit, kepada debitur, waktu ini masih merupakan dambaan dan harapan utama sumber pendapatan Bank Persero, berupa bunga. Bisnis kredit adalah kepercayaan yang berisiko, untuk pelunasan/pengembaliannya baik pokok pinjaman maupun bunga, sehingga perlu adanya kehati-hatian (prudential). Otoritas moneter, pemegang fungsi pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, mengatur kolektibilitas kredit dalam "performing (lancar)" dan "non performing (kurang lancar, diragukan dan macet) ; pengelompokan mana tidak dikenal dalam peraturan perpajakan.Pembukuan diperlukan Fiskus untuk membantu menentukan besarnya Penghasilan kena pajak, dan bentuknya tidak diatur dalam Undang Undang Perpajakan, kecuali agar mengacu antara lain pada Prinsip Akuntansi Indonesia. Dalam memenuhi harapan Bank Indonesia/Bank Persero, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) - 31 sebagai Prinsip Akuntansi yang lazim diberlakukan khusus untuk perbankan, dengan memperhatikan bahwa pendapatan bank dibukukan berdasarkan derajat kolektibilitas kredit artinya makin besar risiko untuk tersendatnya pembayaran bunga dan pokok pinjaman dilunasi, maka cadangan penghapusan piutangnya harus makin besar, yang berarti menambah beban (bad debt) laba serta meningkatkan jumlah kontijensi.Kontijensi (off balance sheet), catatan sementara, atas perhitungan bunga dari non performing loan (kredit kurang lancar, diragukan, macet) baru dibukukan sebagai pendapatan bunga sesudah dibayar tunai oleh debitur. Tehnik akuntansi di atas merupakan perwujudan dari sikap kehati-hatian perbankan (prudential bank) dan bersifat konsetvatif yang tidak diakui oleh perpajakan. Akibatnya perhitungan bunga dari non performing loan {kredit bermasalah) oleh Fiskus akan merupakan juga bagian penghasilan kena pajak.Variant saldo laba, berupa selisih pendapatan dan biaya, terjadi pada saat pendapatan menurun justru diikuti oleh kenaikan biaya (penyisihan piutang), yang secara otomatis berdampak peringkat kesehatan Bank juga menurun. Tahun berikutnya likuiditas bank terancam, karena harus membayar pajak yang berlipat kali, akibat pos kontijensi berupa bunga dari "non performing loan" harus menjadi penghasilan kena pajak. Terjadilah interaksi, yang dapat memunculkan sengketa antara Fiskus dan Wajib Pajak dengan saran alternatif penyelesaian melalui : a) pendekatan yuridis - fiskal, b) pendekatan hierarki kelembagaan (rules), c) pendekatan secara "strategic cost management", atau d) restrukturisasi organisasi (merger) Bank Persero."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengenaan pajakpenghasilan pasal 23 atas jasa proyek iklan dan film pada rumah produksi PTABC berserta menganalisis perencanaan pajak pada pengenaan PPh Pasal 23.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Setelah dilakukanpenelitian, hasilnya adalah terjadi perbedaan pemahaman atas dasar pengenaanPPh Pasal 23 yaitu dikenakan atas bruto dan imbalan. Untuk menghindariterganggunya alur kas sebaiknya dilakukan perencanaan pajak denganmenegaskan kesepakatan yang konsisten dan memanfaatkan Peraturan PemerintahNomor 46 Tahun 2013 sehingga dapat dikenakan PPh Final apabila memenuhipersyaratan yang berlaku.

---

ABSTRAKThis research was conducted in order to analyze the income taxationimplementation of article 23 for commercial and movie services project atproduction house PT ABC along with analyzing the imposition of tax planningIncome Tax Article 23 . The methods used in this research is qualitative. Afterdoing research, the result is there is a difference of understanding on the basis ofIncome Tax Article 23, namely the imposition of income tax imposed on gross andfee. To avoid disruption of cash flow tax planning should be done with theconsistent agreement confirms and take advantage of Peraturan PemerintahNomor 46 Tahun 2013 so may be subject to final income tax if it meets theapplicable requirements."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan ISAK 16 pada perhitungan pajak perusahaan independent power producer IPP . Dalam penyusunan analisis penulis melakukan studi kasus pada PT ABC. PT ABC adalah perusahaan IPP yang melakukan perjanjian jual beli listrik dengan PLN. Dalam pelaporan keuangan komersial PT ABC menerapkan ISAK 16. Tetapi untuk keperluan pajak, PT ABC tidak menerapkan ISAK 16. Saat ini PT ABC sudah dalam tahap berproduksi secara komersial. Hasil penelitian menunjukkan beban Pajak Penghasilan lebih kecil jika perusahaan menerapkan ISAK 16. Akan tetapi beban Pajak Pertambahan Nilai menjadi lebih besar jika perusahaan menerpkan ISAK 16. Secara umum beban pajak lebih besar jika menerapkan ISAK 16.

---

The purpose of this study was to determine the impact of the requirement of ISAK 16 in the calculation of corporate tax of independent power producer IPP . In preparing analysis, the authors conducted a case study in PT ABC. PT ABC is a company that does IPP power purchase agreement with PLN. In the financial reporting PT ABC implement ISAK 16. However, for tax purposes, PT ABC does not apply IFAS 16. Currently, PT ABC is already in the stage of commercial production. The results of this study showed smaller income tax expense if companies implement ISAK 16. But there is a larger value added tax if the company implement ISAK 1616. In general, tax expense is greater when company implement ISAK 16."

"Perusahaan bertujuan untuk mencari laba dan kewajiban perpajakan menjadi beban yang perlu diefisiensikan oleh perusahaan. Tujuan penelitian skripsi adalah untuk mencari tahu bagaimana implementasi manajemen pajak atas kredit Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT X. Metode penelitian yang digunakan di dalam skripsi adalah metode post-positivist dan studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan melalui teori manajemen pajak yang mencakup empat aspek, disimpulkan berikut ini. Untuk aspek pertama (planning), disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan khususnya di bidang perpajakan. Untuk aspek kedua (organizing), disimpulkan bahwa sudah baik tapi masih bisa diperbaiki lebih lanjut. Untuk aspek ketiga (Leading), disimpulkan bahwa sudah berjalan dengan baik. Untuk aspek keempat (Controlling), disimpulkan bahwa sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran penelitian diuraikan berikut ini. Untuk aspek pertama (planning), disarankan bahwa membuat rencana yang dapat mengantisipasi permasalahan dalam bidang perpajakan. Untuk aspek kedua (organizing), disarankan bahwa membuat divisi khusus yang dapat menangani permasalahan pajak seperti divisi litigasi pajak.

---

Company aims to seek profits, and tax obligations become a burden that needs to be streamlined by the company. The objective of this thesis research is to investigate the tax management implementation for crediting Article 23 Income Tax at PT X. The research method employed in this thesis is post-positivist and utilizes a case study approach, with data collection through in-depth interviews and literature review. Based on the analysis conducted using the tax management theory, which encompasses four aspects, the following conclusions have been drawn. For the first aspect (planning), it is concluded that there are still deficiencies, particularly in the field of taxation. For the second aspect (organizing), it is concluded that it is already good but can still be further improved. For the third aspect (leading), it is concluded that it is functioning well. For the fourth aspect (controlling), it is concluded that it is working well. Based on these conclusions, the following research recommendations are outlined. For the first aspect (planning), it is recommended to create plans that can anticipate issues in the field of taxation. For the second aspect (organizing), it is recommended to establish a dedicated division that can handle tax-related issues, such as a tax litigation division."

"Pemilihan metode penyusutan yang tepat akan memberi keuntungan kepada Wajib Pajak, demikian juga dengan pemilihan bentuk penghasilan yang diberikan kepada para karyawannya. Pemilihan bentuk penghasilan yang diberikan kepada karyawan yang tepat akan mengurangi pajak terutang dari suatu pemberi kerja. Demikian hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Untuk memilih metode penyusutan saldo menurun dan metode garis lurus diperlukan penghitungan dengan memperhatikan variabel waktu.Metode yang memperhatikan variabel waktu yang digunakan untuk membandingkan kedua metode tersebut adalah metode nilai sekarang. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa jika tingkat bunga riil positif maka metode penyusutan saldo menurun selalu memberikan nilai sekarang riil yang lebih besar jika dibandingkan dengan metode garis lurus, sehingga mengakibatkan nilai sekarang riil dari biaya perusahaan yang lebih besar. Sebaliknya jika tingkat bunga riil adalah negatif maka metode garis lurus menghasilkan nilai sekarang riil yang lebih besar. Apabila tingkat bunga riil sama dengan nol maka kedua metode menghasilan nilai sekarang riil yang sama besarnya. Pemilihan bentuk penghasilan yang diberikan kepada karyawan juga memegang peranan penting dalam manajemen pajak, khususnya untuk menghemat pengeluaran pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa memberikan tunjangan sedemikian sehingga jumlah penghasilan yang diterima oleh karyawannya sesuai dengan jumlah yang dikehendaki, dapat lebih menghemat pajak. Namun demikian, pengeluaran untuk karyawan secara keseluruhan jika perusahaan memberikan tunjangan PPh melebihi jumlah pajak yang dapat dihemat tersebut, sehingga secara kornersial, pemberian bentuk penghasilan ini kurang menguntungkan bagi perusahaan. Terakhir, tidak kalah pentingnya dalam manajemen pajak adalah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

"Penelitian ini membahas mengenai perencanaan pajak terkait revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. ABC sebagai perusahaan manufaktur dan PT. XYZ sebagai perusahaan kelapa sawit. Kedua perusahaan tersebut memanfaatkan fasilitas berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan atas selisih lebih nilai aktiva tetap hasil revaluasi di atas nilai buku fiskal sebesar 6 . Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perencanaan pajak pada PT. ABC dan PT. XYZ serta membandingkan efektivitas perencanaan pajak yang dilakukan oleh kedua perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian yaitu kedua perusahaan memperoleh benefit berupa tax saving, namun perencanaan pajak PT. ABC sebagai perusahaan manufaktur lebih efektif dan memberi manfaat lebih besar.

---

This study examines about tax planning related to fixed assets revaluation carried out by PT. ABC as a manufacture company and PT. XYZ as a palm oil company. Both of the companies are utilizing the reduction of income tax rate facility on the excess of fixed assets revaluation value over fiscal book value as of 6 . The purpose of this study is to analyze the tax planning in PT. ABC and PT. XYZ as well and to compare the effectiveness of tax planning by PT. ABC PT. YXZ. This study uses qualitative reasearch method. The result of this study is both copanies obtain the benefit such as tax saving, but PT. ABC rsquo s tax planning is more effective and get more benefit than PT. XYZ."