Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terus meningkat terhadap seluruh pendapatan negara dari tahun ke tahun, berdasar pada prinsip pembiayaan dengan kemampuan sendiri maka kesadaran masyarakat Wajib Pajak perlu ditingkatkan. Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan dengan pilar utamanya kepatuhan sukarela untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang dikenal dengan sistem self assessment, maka fiskus menjalankan tugasnya melalui pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum.Salah satu upaya penegakan hukum adalah Penagihan, selain dari Pemeriksaan dan Penyidikan tindak Pidana Fiskal. Tapi dalam pelaksanaannya tugas penagihan hanya dianggap tugas tambahan, pelengkap yang tidak atau kurang penting dibandingkan dengan tugas pemeriksaan. Seharusnya tugas penagihan tidak hanya dilihat semata-mata merupakan tanggung jawab Juru Sita maupun seksi penagihan saja melainkan sangat terkait dengan pelaksanaan pemeriksaaan yang merupakan awal timbulnya pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak, yang apabila akhirnya menjadi tunggakan seharusnya menjadi tanggung jawab pemeriksa maupun petugas keberatan apabila dalam prosesnya Wajib Pajak tidak setuju dan menimbulkan sengketa fiscal.Dengan melihat serangkaian kebijakan dalam rangka penagihan yang dijalankan selama ini, berdasarkan metode deskriptif maka dapat diambil kesimpulan bahwa upaya penagihan belum berhasil, ini bisa terlihat dari makin bertambahnya saldo awal tunggakan setiap tahunnya dan upaya lebih yang dilaksanakan berupa penyitaan/pemblokiran rekening Wajib Pajak serta pencekalan/penyanderaan tidak membawa hasil yang cukup siknifikan apalagi pengaruh deterent effect yang diharapkan.Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis menyarankan untuk melibatkan fungsi seksi penagihan dalam proses pemeriksaan (seperti tahap closing conference) sebagai wujud bahwa proses pemeriksaan juga harus mempertimbangkan upaya penagihan, selain itu adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas serta memberikan kompensasi dan insentif yang memadai untuk membangkitkan semangat kerja.

---

Role of Tax in the National Expenditures ("APBN") is ever increasing in the state income over years according to the principles of self-financial capability that the tax payer awareness would be improved. Steps the national government takes to increase earnings from tax sector begin with tax reform with core pillars of self assessment self compliance in tax payers to count, assess, pay and report their amount of tax due according to the Statutes and therefore fiscal agents perform their duties through legal construction, information, monitoring and enforcement.One of legal enforcement aspects is Collection in addition to fiscal penal inspection and investigation. However, collection is considered only as less significant complimentary side duty that investigation. Collection would not be merely considered as responsibility of Confiscator or the Collection Division but also pretty related to investigation as preliminary stage of finding tax due of Tax Payers than in case it becomes default, then investigator or the agent should hold responsible if tax payers do not agree on or lead to fiscal dispute.Considering range of policies on collection ever performed thus far, the descriptive method appears to draw a conclusion that collection remains unsuccessful. This proves from higher beginning balance of default every year and extra attempts in the form of seizing/blocking out Tax Payer's Accounts and gasping or taking hostage of them lead to insignificant result specifically when one expects deterrent effect.Accordingly, the writer suggests to involve functions of Collection Division for investigation (at stage of closing conference, for example) as a realization that the investigation process must consider collection attempts, as well, and Human Resource Development in qualitative and quantitative manners and provision of sufficient compensation and incentives for job enthusiasm."

"Skripsi ini membahas bagaimana proses pemungutan pemeriksaan dan penagihan pajak hotel di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat beserta permasalahannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan permasalahan dalam hal pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan sistem yang masih kurang praktis baik dalam sistem online maupun sistem SP2D sanksi keterlambatan pembayaran akibat kliring pemeriksaan yang prosesnya lama serta banyaknya permohonan penghapusan STPD dari Wajib Pajak. Penulis menyarankan Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat mengadakan sosialisasi pajak daerah kepada para wajib pajak Perbaikan dalam sistem online SP2D dan kliring antar bank juga disarankan demi meningkatkan pelayanan pajak daerah Dalam pemeriksaan pemeriksa harus lebih aktif dan lebih terjadwal Penagihan pajak daerah juga harus lebih dioptimalkan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

---

This paper discusses how the process of witholding collation and collection of hotel tax in Tax Services Unit in Central Jakarta Administrative City and its problems. This study is a qualitative research with descriptive design From the research found problems in terms of taxation. Taxpayers knowledge practical systems are still lacking in both the online system and the system SP2D penalties for late payments due to clearing inspection process is long and many STPD deletion request from the taxpayer.

The authors suggest Tax Services Unit in Central Jakarta Administrative City held a socialization of local taxes to taxpayers Improvements in the online system SP2D and inter bank clearing is also recommended in order to increase local tax services In the examination the examiner should be more active and more scheduled Local tax collection must also be optimized in order to increase local tax revenue."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Faktor yang diteliti yaitu kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif dengan mengambil objek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data-data sekunder. Penelitian melibatkan sampel sebanyak 176 wajib pajak. Analisis data menggunakan statistik inferensial, meliputi koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji t, uji F dan regresi. Perhitungan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 13.0.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif memiliki pengaruh positif dan signifikan baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama terhadap pencairan tunggakan pajak. Kualitas penetapan memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang diperoleh koefisien korelasi 0,407, koefisien determinasi 16,5%, t hitung (5,869) > t tabel (1,645) dan persamaan regresi Ŷ = 11,908 + 11,746X1. Tindakan penagihan aktif memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang diperoleh koefisien korelasi 0,446, koefisien determinasi 19,9%, t hitung (6,572) > t tabel (1,645), dan persamaan regresi Ŷ = 40,744 + 1,709X2.Kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang diperoleh koefisien korelasi 0,548, koefisien determinasi 30%, F hitung (37,054) > F tabel (3,05), dan persamaan regresi Ŷ = 4,778 + 9,405X1 + 1,440X2.Berdasarkan temuan tersebut, maka kualitas penetapan perlu ditingkatkan dengan meningkatkan efektifitas pemeriksasan agar dalam memutuskan suatu penetapan benar-benar memiliki kualitas yang baik dan konsisten. Kegiatan pemeriksaan juga harus dilakukan dengan benar sesuai dengan tahapan dan prosedur pemeriksaan yang ditetapkan. Sementara upaya penagihan aktif harus lebih diintensifkan melalui tahapan-tahapan, prosedur? prosedur, dan pedoman penagihan pajak yang telah ditetapkan, karena semakin intensif tindakan penagihan aktif semakin besar pencairan tunggakan pajak.

---

ABSTRACTThe purpose of the research is to analyze every factors that affect liquefaction tax arrears. The factor that has been analyze are the quality of tax assessment and active claim action, which is monitored from middle tax office in central Jakarta.Methodology that the researcher use is quantitative method by using secondary data. For the primary data, this research use 176 sample of taxpayer. The data analysis is using inferential statistic, including correlation coefficient, coefficient determinant, t test, F test, and regression. Researcher are using SPSS 13.0 version program to calculate the data and get more accurate result.The result of the research show that the quality of tax assessment and active tax arrears claim give positive impact and good significant as individual or together regarding liquefaction tax arrears. Tax assessment quality has significant effect in terms of liquefaction tax arrears, which retrieve from correlation coefficient 0,407, coefficient determinant 16,5%, t count (5,869) > t table (1,645) and regression equality Ŷ = 11,908 + 11,746X1. Active claim action also has significant impact regarding liquefaction tax arrears, which retrieve from correlation coefficient 0,446, coefficient determinant 19,9%, t count (6,572) > t table (1,645), and regression equality Ŷ = 40,744 + 1,709X2. The quality of tax assessment and active claim action together has significant collision in terms of liquefaction tax arrears, which retrieve from correlation coefficient 0,548, coefficient determinant 30%, F count (37,054) > F table (3,05), and regression equality Ŷ = 4,778 + 9,405X1 + 1,440X2.Based on the research findings, the quality of tax assessment need to improve from the effectivity of the tax investigation, therefore it can produce high quality and consistent tax assessment. Investigation activity must be done according routine and investigation procedure which is decided. At this moment, pressing an active claim effort need to be more intensive by using arranger in phases, procedures, and tax claim orientation which already decided. It is because, more intensive the tax claim action will result bigger liquefaction arrears tax."

"Di PD Pasar Jaya Cabang Jakarta Selatan dalam penetapan penagihan PBB tahun 1991 s/d 1997 terdapat 67,570 lembar tagihan dengan nilai Rp 1,062, 970,800.00 dan tahun 1998 15,743 lembar SPPT dengan nilai penetapan Rp 357,169,145.00. Pembebanan penagihan tersebut didistribusikan ke Pasar-Pasar di Jakarta Selatan. Realisasi penagihan PBB di Kantor Cabang Jakarta Selatan merupakan fokus studi penelitian ini dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan penagihan dalam rangka pencapaian penerimaan PBB yang optimal, dan untuk mengetahui hambatan serta upaya dalam mencairkan tunggakan serta penerapan sanksl terhadap penunggak PBB. Saiah satu prinsip untuk mengoptimalkan penerimaan pajak didasarkan pada prinsip yang terdapat pada asas-asas pemungutan pajak yaitu "convinience?, saat wajib pajak harus membayar pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak akan menyulitkan wajib pajak. Kebijakan pelaksanaan (Policy Implementation) dalam penagihan PBB didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur KDKI Nomar 14 Tahun 1992.Dalam penyusunan tesis lni akan digunakan metode penelitian dengan tinjauan kepustakaan yang merupakan studi kasus, suatu studi deskriptif kualitatif yang didukung data kuantitatif dengan mengumpulkan data dengan cara wawancara dengan Pegawail KP-PBB Jakarta Selatan, menyampaikan kuesioner kepada Pegawai PD.Pasar Jaya dan kepada pemakai tempat usaha serta dengan observasi dilapangan. Variabel yang diteliti adalah penetapan SPPT PBB, Realisasi tagihan PBB dan penerapan sanksi pada pedagang PD. Pasar Jaya Cabang Jakarta Selatan.Hasil studi penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penagihan PBB 1991/ 1997 data sampai dengan bulan Mei 1999 baru mencapai tagihan 45,97%. Hal ini merupakan salah satu tanda ketidakpatuhan Wajib Pajak sebagai penanggung beban pajak terhadap kewajiban perpajakan. Sebagai warga negara yang memanfaatkan Tempat Usaha dalam lnkasi Pasar yang dikelola PD. Pasar Jaya Cabang Jakarta Selatan seyogiyanya pedagang dengan kesadaran yang tinggi mau membayar PBB tepat pada waktunya.Meskipun banyak kendala yang harus dihadapi oleh PD. Pasar Jaya Cabang Jakarta Selatan dalam penagihan tunggakan PBB namun intensifikasi penagihan disertai pemberian sanksi yang tegas tetap harus dilakukan. Apabila tagihan pajak tidak dibayar pada saat tanggal jatuh tempo, penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa Jadwal waktu pembayaran PBB sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan harus dilunasi selambat-Iambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan denda 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan (Pasal 11 ayat 3).Tunggakan PBB 1991-1997 yang belum tertagih 54.03% dan tahun 1998 realilsasi pembayaran PBB adalah 50,20% dan sisa tunggakan masih 49,80% menunjukkan bahwa kebiljakan dalam pelaksanaan penagihan belum efektif dan hasilnya belum optimal. Penerapan sanksi kepada penunggak PBB belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pelayanan PD. Pasar Jaya Cabang Jakarta Selatan dalam administrasi PBB masih perlu ditingkatkan demi kenyamanan (convinience) dan keringanan dapat mengangsur pembayaran tunggakan PBB, dengan harapan kepatuhan Wajib Pajak meningkat untuk membayar pajak tepat pada waktunya."

"Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor apa saja yang signifikan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak di wilayah DJP Jakarta Barat. Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas dan efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak dan melakukan analisis rasio untuk menetapkan efektifitas dan efisiensinya.Hasil penelitian pada lima model regresi linier berganda membuktikan bahwa ada dua faktor (independen variabel) yang selalu konstan mempengaruhi tunggakan pajak dari tahun 2005 s.d. 2007, yaitu Hasil Pemeriksaan dan Hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding yang selalu memberikan hasil uji t0 yang signifikan (di bawah 5%). Secara keseluruhan dari tahun 2005 s.d. 2007 diketahui bahwa rata-rata pencapaian target adalah sebesar 81%. Hal ini berarti target tidak 100% tercapai sehingga dapat dikatakan bahwa administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak dilaksanakan dengan efektifitas 81%. Efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak dikatakan dari tahun 2005 hingga 2007 masih dibawah 1% sehingga dapat dikatakan masih efisien.Berdasarkan hasil penelitian, perbaikan kualitas audit pajak dan etika yang baik sebaiknya ditingkatkan dengan diklat/pendidikan secara berkala. Pada penagihan pajak, strategi pencairan tunggakan pajak harus lebih dicermati, misalnya dengan menekankan pada pencairan tunggakan pajak Wajib Pajak yang memiliki tunggakan besar dan relatif masih baru.

---

The objective of this research is to identify some significant factors influencing tax administration effectiveness and efficiency toward delinquent tax in west Jakarta DGT region. Double linier regression analysis model used to find out factors influencing tax administration effectiveness and efficiency toward tax delinquent and analysis ratio to set its effectiveness and efficiency.The results of five double linier regression models prove two factors (independent variable) that always constantly influence delinquent tax from year 2005 to 2007, such as audit result and decree for revision /decree for objection/appeal that always give significant result (below 5%) of t0 test. Overall from year 2005 to 2007 show that the average of target achievement is 81%. It means that the target can not be achieved 100% so the tax administration toward delinquent tax can be said the effectiveness is 81%. The efficiency of tax administration toward delinquent tax from year 2005 to 2007 still below 1%, so it can be said efficient.Based on the results of the research, the improvement of tax audit quality and ethic should be increase with course/education continually. In tax collection, the strategy of delinquent tax should be prepared carefully. For example, focus on the payment that has large amount delinquent tax and still relatively new."

"Penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Pentingnya pendapatan dari pajak ini dapat dilihat dalam trend persentase sumbangan perolehan pajak bagi APBN. Pemeriksaan pajak sebagai salah satu bagian dari administrasi pajak , dalam tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, merupakan hal yang selalu dikritisi karena hubungannya yang sangat erat dengan masyarakat, dalam hal ini sebagai wajib pajak yang diperiksa. Masyarakat menilai cara kerja dan kualitas aparat Ditjen Pajak tidak profesional dan cenderung mengandalkan kekuasaan. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk membandingkan kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Jepang, menganalisa permasalahan yang timbul sehubungan dengan implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia, menguraikan prinsip- prinsip kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus dalam pemeriksaan dan menguraikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam mengurangi ketidaksetaraan antara wajib pajak dan pegawai pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analistis. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui participant observation dan wawancara dengan pihak pihak terkait. Dari hasil pembahasan diperoleh hal terdapat kesamaan kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dibandingkan dengan negara Amerika Serikat dan Jepang walaupun ada juga kelebihan dari kebijakan pajak di negara lain tersebut. Prinsip- prinsip yang dijadikan dasar dalam kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus dalam pemeriksaan antara lain prinsip kepercayaan publik (public trust), keadilan (fair play), penegakan etika, perlindungan terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, penerapan good governance, pengawasan (controlling), dan kebijakan whistle blowing. Kritikan terhadap implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia timbul karena tidak diterapkannya kebijakan pajak secara utuh oleh pemeriksa pajak dan lemahnya pemberian sanksi kepada petugas pajak apabila melanggar peraturan . Ketidaksetaraan juga timbul kareana adanya kebijakan pemeriksaan yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang- undangan. Upaya - upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Pajak telah banyak dilakukan seperti pemberlakuan administrasi perpajakan modern dan ketentuan pemeriksaan pajak yang baru seperti pembentukan Tim Pembahas dan Kuesioner Pemeriksaan Pajak. Upaya- upaya tersebut akan mengalami kelemahan kalau kurang didukung sosialisasi ketentuan- ketentuan pajak baru kepada wajib pajak. Pengawasan kepada petugas pajak juga bisa ditingkatkan dengan mempercepat pembentukan komite pengawasan di bidang perpajakan.

---

Tax revenue is improving from year to year. This improvement can be seen in percentage trend of tax acceptance donation for APBN. Tax Examining is one of tax administration part, related to increase tax payer obedience, thing that always be criticized because of the closest relation with society, in this case, as an examined taxpayer. Society evaluates the work and quality of officers at Tax General Directorate as non-professional and tends to count on power.

The objective of this thesis writing is to compare examining tax in Indonesia with United States of America and Japan, analyzing problems relating to tax examining policy implementation in Indonesia, describing equality principles between tax payer and fescues in examining and describing the efforts which have been done by Tax General Directorate in handling inequality between tax payer and tax officer. Research approach is qualitative approach through analysis descriptive research. Data collecting technique through bibliography study and filed study by participants? observation and interview with related parties.

From study, result obtains equality policy of tax examinig in Indonesia compared with USA and Japan, although there is also some advantageous of tax policy in those nations. Basis principles in equality between tax payer and fescues in the examinig such as public trust, fair play, etiquette, right, and duty protection of tax payer, good governance, supervising and policy of whistle blowing. Critics of tax examinig policy implementation in Indonesia appear because of tax policy is not implemented wholly by tax observer and weaknesses of sanction-given to tax officers who broke the rule. Inequality also appears because the existence of examining policy is not ruled specifically in the rule and regulation. Tax General Directorate has done many efforts such as implementation of modern tax administration and the newest tax examinig rules such as forming Observers Team and Tax Examinig Questioners. The efforts will face some weaknesses if it is not supported by socialization of the newest tax regulation to tax payer. Supervising to Tax officer can be improved by speedingup the form of supervising committee in taxation."

"Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang cukup potensial, namun pemungutannya kurang maksimal, penyebabnya antara lain terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan, iklim usaha yang kurang kondusif, masih tingginya ketidakpatuhan dari Wajib Pajak serta masih kurangnya kuantitas maupun kualitas Pemeriksa. Untuk meningkatkan efektivitas pemungutannya tersebut perlu dilaksanakan pemeriksaan. Agar pemeriksaan mencapai sasaran perlu dikelola dalam bentuk Sistem Pemeriksaan Pajak Hotel dan Restoran.Tujuan penelitian adalah untuk menguraikan Sistem Pemeriksaan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat II, menganalisa penerapan Sistem Pemeriksaan yang berlaku seperti program pemeriksaan, teknik pemeriksaan dan kerta kerja pemeriksaan serta menganalisis hambatan-hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengefektifkan pemeriksaan pajak Hotel dan Restoran.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analysis dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan dan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Dan hasil Penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Sistem Pemeriksaan merupakan salah satu alat yang digunakan dalam rangka menggali penerimaan pajak secara optimal, namun dalam penerapannya masih ditemukan hambatan berupa terbatasnya kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia maupun terbatasnya waktu pemeriksaan, walaupun pihak Sudin Panda sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut."

"Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang cukup besar. Sejak dllakukannya reformasi pajak tahun 1986 pemerintah mulai memperhatikan sumber penerimaan Negara dari pajak dan tidak lagi mengandalkan penerimaan Negara dari penjualan sumber daya alam. Peningkatan partlsipasi masyarakat untuk membayar pajak menghadapi beberapa kendala disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dikurangi dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dilakukan dalam sistem perpajakan.Jika dibandingkan dengan APBN Negara lain, penerimaan pajak Indonesia relative rendah. Perbandingan antara penerimaan Negara dari pajak dengan total APBN (tax ratio) Indonesia hanya sebesar 14% (2004) dan 13.7% (2003), bandingkan dengan Filipina yang tax rat/o-nya sekitar 16% dan India sebesar 19%. Sementara untuk negara-negara maju seperti AS tax rat/o-nya mencapai 22,7%, Jerman 21.7%, Jepang 26%, Inggris 39%, Perancis 35 %, dan Swedia bahkan memiliki tax ratio tertinggi dengan angka sekitar 51%."