Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan hasil penelitian ini tentang penanganan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2006 dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan pasca gempa dan gelombang tsunami Jawa Tengah yang di lakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah-langkah yang diambil KPK daim penanganan kasus tersebut di mulai dari di terimanya laporan dugaan tindak pidana korupsi hingga penyidikan. Tujuan dalam tesis ini adalah untuk menunjukan system atau mekanisme kerja KPK dalam menangani suatu kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh KPK yang mana kewenangan tersebut berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum yang lain. Metode penelitian mi menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan informan untuk mengumpulkan data dalam rangka mengumpulkan informasi ataupun gambaran tentang objek yang di teliti, kemudian dengan wawancara seth kajian dokumen. Penelitian dokumen dengan mempelajari hasil BAP kepada tersangka, maupun saksi yang telah di dimintai keterangannya oleh penyidik KPK yang mana dari hasil tersebut terbukti negara telah di rugikan sebesar Rp 7.299.610.709,50 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan koma lima puluh rupiah). Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya penyimpangan yang di lakukan oleh saudara HP dan saudari ME dalam jabatannya selaku kepala dinas dan penjabat pembuat komitmen dalam penggunaan APBN-P 2006. dengan menggunakan jabatannya, saudara HP dan ME telah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan adanya upaya penindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan akhirnya dapat mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju dan bebas korupsi."

"Ketika Indonesia ditahbiskan menjadi negara ketiga paling korupsi didunia, mengherankan tidak ada yang heran sama sekali. Seakan semua fenomena ini sudah being firr granted yang tidak perlu di perdebatkan lagi di negara yang "berdasar pada hrrkum dan bukan pada kekuasaan" seperti yang diamanatkan oleh Konstitusinya. Ketidakherananan publik pada tingkat korupsi, oleh karenanya seringkali diikuti oleh apatisnie akan kemainpuan sistem hukum dan budaya yang ada untuk memberantas korupsi. Apatisme ini tidaklah berlebihan apabila dititik dari track record penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi, sehingga muncullah sarkas bahwa "Indonesia adalah negara yang sangat tinggi korupsinya namrm tidak ada koruptornya". r Korupsi di Indonesia yang tetjadi dalam 30 tahun keluarga Soeharto dan kroninya membuat masyarakat tercengang: Setelah Orde Baru berlalu, hingga saat ini tidak ada tanda-tanda kesadaran pemerintah bahwa "disamping krisis ekonomi yang dirasakan nyata oleh masyarakat, terdapat pula krisis hukum yang sudah sarnpai tahap rnenyedihkan Korupsi juga telah mempengaruhi kehidupan ketatanegaraan dan merusak sistem perekonomian dan macyarakat dalam skala besar. Pelaku perbuatan yang dipandang koruptif itu tidak ierjangkau oleh undang-undang yang ada dan selalu berlindung dibalik asas Iegalitas karena pada umumnya dilakukan secara terorganisir dan oleh mereka yang memiliki karekateristik high level educated dan status dalam kehidupan masyarakat.Berdasarkan pemahaman terhadap masalah tersebut diatas, pemerintah dan Lembaga Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat} telah membentuk dan mensahkan Undang-Undang No: 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Kebijakan ini merupakan "political will" dari pemcrintah dengan suatu tekad dengan membentuk suatu badan anti korupsi untuk meinberantas segala bentak penyelewengan dan korupsi yang terjadi selama 3 dasawarsa ini, demi menyelamatkan kcuangan dan pcrekonomian negara guna mewujudkan aparatur pemerintah dan aparat penegak kukum yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme."

"ABSTRAKKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebuah lembaga yang dibentukoleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2010 tentang Komisi PemberantasanKorupsi, karena perlunya suatu upaya luar biasa untuk untuk mengatasi,menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Apabila melihat kinerjadari Komisi Pemberantasan Korupsi di beberapa kasus tindak pidana korupsi yangditangani Komisi Pemberantasan Korupsi seperti kasus Djoko Susilo, JaksaKomisi Pemberantasan Korupsi, dalam dakwaannya juga mendakwakan PasalTindak Pidana Pencucian Uang kepada para terdakwa. Skripsi ini akan membahaslebih lanjut terkait dengan bagaimana kewenangan penyidikan KPK atas tindakpidana pencucian uang sebelum adanya tindak pidana korupsi simulator sim yangdidakwakan kepada Djoko Susilo didasarkan pada Undang-Undang TindakPidana Pencucian Uang dan apakah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUUXII/2015 telah tepat dalam memberikan kewenangan penuntutan tindak pidanapencucian uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

---

ABSTRACTCorruption Eradication Commission (KPK) is an institution established by ActNo. 32 of 2010 on the Corruption Eradication Commission, because the need foran extraordinary effort to to cope with, overcome, and eradicate corruption inIndonesia. When looking at the performance of the Corruption EradicationCommission in some cases of corruption handled by the KPK as the case of DjokoSusilo, KPK prosecutor, the indictment also accuse Money Laundering Section tothe defendant. This paper will discuss more related to how the authority of KPKinvestigation on money laundering before the driving licence simulator corruptionof which the accused to Djoko Susilo based on the Law on Money Launderingand whether the Constitutional Court Decision No. 77/PUU-XII/2015 has theright to authorize the prosecution of money laundering to the CorruptionEradication Commission."